BPK Usulkan Bentuk Forum Akuntabilitas - Cegah Penyelewengan

NERACA

jakarta - Demi mencegah penyelewengan uang negara secara dini dan mengantisipasi kebocoran keuangan negara. Maka perlu dibentuk forum akuntabilitas antar lembaga, diantarantya, BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Sinergitas pengawasan harus dibangun dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban sampai audit. BPK tidak bisa berdiri sendiri, harus ada keterlibatan dari instansi lain. Ini semua kita ingin lakukan demi kemakmuran masyarakat," kata Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Bahrullah Akbar di Jakarta, Sabtu (14/7).

Menurut Bahrullah, forum tersebut nantinya akan membicarakan kemana arah untuk menahan bocornya Anggaran Pendapatan Belanja Negara. "Sehingga kebocoran bisa ditekan dan diketahui letaknya di mana saja," ujarnya

Adapun instansi terkait yang disebut Bahrullah mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. “DPR sebagai pengawas perencanaan anggaran, dari situ bisa terlihat area-area mana yang rentan terhadap penyelewengan. DPD sebagai pemantau di daerah-daerah. Sedangkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah,” jelas Bahrullah.

Pembentukan forum ini, lanjutnya, rencananya akan dibicarakan dengan anggota lain di BPK. “Kita besok akan duduk bersama dengan anggota lain untuk membicarakan tentang forum ini,” tuturnya.

Sementara itu Deputi Pengawasan Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP Binsar Simanjuntak, pengawasan internal keuangan negara adalah tugas seluruh aparat pengawasan internal pemerintah, termasuk Inspektorat Jenderal di Kementerian, “BPK itu punya keterbatasan karena cakupannya sangat luas, maka itu perlu adanya sinergitas antar instansi lewat forum ini,” ujarnya. **didi

BERITA TERKAIT

BPK Apresiasi Karya Film Tentang Kawal Harta Negara

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengumumkan karya terbaik dalam Malam Penghargaan (Awarding Night) Festival Film Kawal Harta Negara…

Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

Mendes PDTT - Masyarakat Desa Berperan Cegah Terorisme

Eko Putro Sandjojo Mendes PDTT Masyarakat Desa Berperan Cegah Terorisme  Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…