Bapepam-LK Terbitkan Aturan Nilai Wajar Efek Reksadana

NERACA

Jakarta – Dalam rangka menertibkan portofolio reksadana, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan peraturan mengenai nilai pasar wajar efek dalam portofolio reksadana melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-367/BL/2012.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, akhir pekan kemarin. Disebutkan, penerbitan keputusan itu dalam rangka memberikan landasan hukum bagi manajer investasi (MI) untuk menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai acuan penghitungan nilai pasar dari efek dalam portofolio reksadana.

Ketentuan lebih rinci mengenai nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana itu diatur dalam Peraturan Nomor IV.C2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan bertanggal 9 Juli 2012 itu.

MI yang mengelola reksadana wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana sesuai dengan Peraturan Nomor IV C.2 Lampiran Keputusan itu sejak 1 Januari 2013. Sejak ditetapkan keputusan baru hingga 31 Desember 2012, penghitungan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana dilakukan sesuai peraturan Nomor IV C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana.

Peraturan lama itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2013. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK itu antara lain menyebutkan efek bersifat utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang efek) dengan pihak yang menerbitkan efek.

Nilai pasar wajar dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. LPHE adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.

Nilai pasar wajar efek dalam portofolio reksadana wajib dihitung dan disampaikan oleh MI kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa. LPHE wajib menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas efek yang ditetapkan dan mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas efek dimaksud jikga terjadi kesalahan penilaian.

LPHE wajib menyediakan dua hal tanpa memungut biaya yaitu akses digital secara online kepada MI yang mengelola reksadana untuk mengetahui harga pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana dimaksud. Selain itu menyediakan harga pasar wajar atas efek yang terdapat dalam portofolio reksadana yang dikelola oleh masing-masing MI untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya. (ant/bani)

BERITA TERKAIT

WALAU HADAPI HAMBATAN EKSTERNAL KUAT - IMF Nilai Kinerja Ekonomi RI Baik

Jakarta-Tim Dana Moneter Internasional (IMF) menilai perekonomian Indonesia 2018 menunjukkan kinerja yang baik, meski menghadapi hambatan eksternal yang kuat. Prospeknya…

BEI Perketat Aturan Main Papan Akselerasi

NERACA Jakarta – Menjawab kebutuhan pasar untuk memfasilitasi perusahaan UKM listing di pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah…

FDA Ingatkan Bahaya Efek Samping Obat Tidur

Di samping asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tak heran sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 52,675 Triliun

Pasar obligasi pasca pilpres masih marak. Pasalnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo mencatat sebanyak 47 emiten mengajukan mandat pemeringkatan…

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

PJAA Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - Emiten pariwisata, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) memiliki tenggat obligasi jatuh tempo senilai Rp350 miliar. Perseroan…