Bapepam-LK Terbitkan Aturan Nilai Wajar Efek Reksadana

NERACA

Jakarta – Dalam rangka menertibkan portofolio reksadana, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan peraturan mengenai nilai pasar wajar efek dalam portofolio reksadana melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-367/BL/2012.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, akhir pekan kemarin. Disebutkan, penerbitan keputusan itu dalam rangka memberikan landasan hukum bagi manajer investasi (MI) untuk menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai acuan penghitungan nilai pasar dari efek dalam portofolio reksadana.

Ketentuan lebih rinci mengenai nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana itu diatur dalam Peraturan Nomor IV.C2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan bertanggal 9 Juli 2012 itu.

MI yang mengelola reksadana wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana sesuai dengan Peraturan Nomor IV C.2 Lampiran Keputusan itu sejak 1 Januari 2013. Sejak ditetapkan keputusan baru hingga 31 Desember 2012, penghitungan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana dilakukan sesuai peraturan Nomor IV C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana.

Peraturan lama itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2013. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK itu antara lain menyebutkan efek bersifat utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang efek) dengan pihak yang menerbitkan efek.

Nilai pasar wajar dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. LPHE adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.

Nilai pasar wajar efek dalam portofolio reksadana wajib dihitung dan disampaikan oleh MI kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa. LPHE wajib menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas efek yang ditetapkan dan mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas efek dimaksud jikga terjadi kesalahan penilaian.

LPHE wajib menyediakan dua hal tanpa memungut biaya yaitu akses digital secara online kepada MI yang mengelola reksadana untuk mengetahui harga pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana dimaksud. Selain itu menyediakan harga pasar wajar atas efek yang terdapat dalam portofolio reksadana yang dikelola oleh masing-masing MI untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya. (ant/bani)

BERITA TERKAIT

MNC AM Kenalkan Investasi Reksadana

Rendahnya literasi keuangan dan pemahaman terkait produk dan layanan keuangan menjadi penyebab banyaknya masyarakat terjebak pada produk investasi bodong. Berbagai…

SMF Terbitkan Obligasi PUB Rp 1 Triliun - Permintaan KPR Tumbuh

NERACA Jakarta – Guna mendanai ekspansi bisnisnya, PT Sarana Mulligriya Finansial (SMF) menerbitkan obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjulan (PUB)…

UKM Berharap Ada Aturan Baku e-Commerce

Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah berharap pemerintah segera membuat aturan baku perdagangan barang/jasa secara elektronik (sistem daring) demi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

ADHI Baru Serap Obligasi Rp 966,73 Miliar

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) baru menggunakan dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp966,73 miliar…

Lagi, CIMB Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2017 dengan jumlah pokok Rp2…

Tawarkan Hunian Terjangkau - APLN Rampungkan Tower Pertama PGV

NERACA Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melalui PT Graha Tunas Selaras merampungkan pembangunan tower pertama Podomoro Golf…