BMAD dan BMTP Cegah Perdagangan Tak Adil

NERACA

Jakarta - Pemahaman mengenai tindakan anti dumping akan memberikan manfaat kepada industri dalam negeri yang merasa dirugikan akibat importasi barang yang diduga mengandung dumping dan subsidi. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah sebuah institusi yang bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi, yang kemudian telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Sementara itu, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) bertugas memberikan rekomendasi pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP) bila terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri yang disebabkan oleh lonjakan impor.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca akhir pekan kemarin (13/7), Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menggarisbawahi pentingnya melindungi industri dalam negeri dari perdagangan yang tidak adil (unfair trade) melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan World Trade Organization (WTO). Hal ini diungkapkannya, saat menutup pelatihan Trade Remedies di Sanur, Bali, baru-baru ini.

Pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Perdagangan RI dan WTO untuk meningkatkan kapasitas para otoritas pemerintah Indonesia yang menangani bidang pengamanan perdagangan, seperti KADI, KPPI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta para pelaku dunia usaha. Sehingga berbagai tindakan dagang yang tidak adil yang dialami oleh industri dalam negeri, seperti dumping, subsidi, dapat diatasi dengan menggunakan mekanisme yang tidak melanggar ketentuan WTO.

Selain itu, Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas bagi otoritas Indonesia yang menangani kasus sengketa dagang Indonesia di pasar tujuan ekspor. “Beberapa produk kita terkena BMAD, BMTP karena alasan safeguard, di beberapa negara tujuan ekspor. Dalam hal ini, kita juga harus dapat mengamankan pasar ekspor kita dari kebijakan yang diskriminatif,” ujarnya.

Pelatihan yang di fasilitasi oleh WTO, Kementerian Perdagangan memastikan bahwa instrumen perdagangan yang berlaku saat ini dapat digunakan sesuai dengan peraturan WTO, dan dapat berguna bagi pelaku usaha di dalam negeri. Pemerintah berharap, dan akan senantiasa mengupayakan, agar berbagai pelatihan serupa dapat terus diselenggarakan sehingga seluruh pihak terkait dan pelaku usaha dapat memahami aturan main yang berlaku di perdagangan internasional dan pada akhirnya dapat mewujudkan kemampuan penanganan Trade Remedies secara berkelanjutan.

BERITA TERKAIT

Peran Koperasi dan Otda

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tema Hari Koperasi ke-72 kali ini yaitu ‘Reformasi…

Menteri Dalam Negeri - Gubernur dan Pejabat Saling Ingatkan Tidak Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Gubernur dan Pejabat Saling Ingatkan Tidak Korupsi Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan…

Musim Kemarau - Bakal Pengaruhi Serapan Beras dan Berpotensi Picu Kenaikan Harga

NERACA Jakarta – Musim kemarau yang sudah berlangsung sejak bulan April 2019 diprediksi akan tetap berlangsung dalam waktu yang lama.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

RI-Turki Sepakat Selesaikan Perjanjian Komprehensif Tahun Ini

NERACA Jakarta – Indonesia dan Turki sepakat menyelesaikan perjanjian komprehensif ekonomi atau Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) tahun 2019…

Australia Diminta Buka Akses Pasar Hortikultura

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Australia guna membahas isu-isu peternakan, hortikultura,…

Pasar Industri Plastik dan Karet Masih Prospektif

NERACA Jakarta – Industri plastik dan karet merupakan sektor manufaktur yang dinilai masih memiliki peluang pasar cukup besar. Produk yang…