BMAD dan BMTP Cegah Perdagangan Tak Adil

NERACA

Jakarta - Pemahaman mengenai tindakan anti dumping akan memberikan manfaat kepada industri dalam negeri yang merasa dirugikan akibat importasi barang yang diduga mengandung dumping dan subsidi. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah sebuah institusi yang bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi, yang kemudian telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Sementara itu, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) bertugas memberikan rekomendasi pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP) bila terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri yang disebabkan oleh lonjakan impor.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca akhir pekan kemarin (13/7), Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menggarisbawahi pentingnya melindungi industri dalam negeri dari perdagangan yang tidak adil (unfair trade) melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan World Trade Organization (WTO). Hal ini diungkapkannya, saat menutup pelatihan Trade Remedies di Sanur, Bali, baru-baru ini.

Pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Perdagangan RI dan WTO untuk meningkatkan kapasitas para otoritas pemerintah Indonesia yang menangani bidang pengamanan perdagangan, seperti KADI, KPPI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta para pelaku dunia usaha. Sehingga berbagai tindakan dagang yang tidak adil yang dialami oleh industri dalam negeri, seperti dumping, subsidi, dapat diatasi dengan menggunakan mekanisme yang tidak melanggar ketentuan WTO.

Selain itu, Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas bagi otoritas Indonesia yang menangani kasus sengketa dagang Indonesia di pasar tujuan ekspor. “Beberapa produk kita terkena BMAD, BMTP karena alasan safeguard, di beberapa negara tujuan ekspor. Dalam hal ini, kita juga harus dapat mengamankan pasar ekspor kita dari kebijakan yang diskriminatif,” ujarnya.

Pelatihan yang di fasilitasi oleh WTO, Kementerian Perdagangan memastikan bahwa instrumen perdagangan yang berlaku saat ini dapat digunakan sesuai dengan peraturan WTO, dan dapat berguna bagi pelaku usaha di dalam negeri. Pemerintah berharap, dan akan senantiasa mengupayakan, agar berbagai pelatihan serupa dapat terus diselenggarakan sehingga seluruh pihak terkait dan pelaku usaha dapat memahami aturan main yang berlaku di perdagangan internasional dan pada akhirnya dapat mewujudkan kemampuan penanganan Trade Remedies secara berkelanjutan.

BERITA TERKAIT

BEI Suspensi Perdagangan Saham SURE

Setelah masuk dalam kategori saham unusual market activity (UMA) atau pergerakan harga saham di luar kebiasaan, kini PT Bursa Efek…

Mengurangi Tekanan Rupiah, Surplus Perdagangan Perlu Dijaga

        NERACA   Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya meminta pemerintah terus meningkatkan surplus neraca perdagangan…

Era Digital, Buka Rekening Tak Lagi Punya Buku

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan teknologi dan perkembangan digital yang pesat membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perkuat Ekspor Perikanan, KKP Benahi Pergudangan dan Logistik

NERACA Gorontalo - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi…

Perkuat Ekspor Perikanan, KKP Benahi Pergudangan dan Logistik

NERACA Gorontalo - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi…

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…