Kemenhut Masih Evaluasi Usulan Daerah - Permintaan RTRWP Tinggi

NERACA

Pekanbaru - Permintaan kabupaten dan provinsi mengenai perubahan kawasan hutan menjadi non hutan guna meningkatkan perekonomian daerahnya, sepertinya masih menjadi masalah rumit yang harus dihadapi Kementerian Kehutanan dan Tim Terpadunya. Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, permintaan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) perlu kehati-hatian dalam menilai dan mengevaluasi usulan masing-masing daerah, dan memerlukan waktu untuk membahas agar menemui kesepakatan bersama.

“Masalah yang terjadi, karena permintaan masing-masing provinsi yang tinggi, namun setelah tim mengevaluasinya tidak seluruhnya dapat dipenuhi. Seperti Kalimantan Timur minta 2 juta hektar, yang disetujui hanya 200 ribu hektar,” ujarnya di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/7).

Revisi RTRWP yang masuk ke Kementerian Kehutanan, terdapat usulan perubahan peruntukan hutan seluas 19,9 juta hektar. Lalu, ada pula usulan perubahan fungsi hutan dengan luas 11,5 juta hektar, dan penunjukan hutan baru 2,1 juta hektar. Sekedar catatan, saat ini luas hutan di Indonesia hanya tinggal 133,8 juta hektar termasuk kawasan konservasi perairan.

Zulkifli juga menekannya akan sangat berhati-hati dalam menilai dan mengevaluasi usulan daerah yang akan mengalami perubahan fungsi. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukannya. Yang jelas, Kementerian Kehutanan hanya akan mengeluarkan izin perubahan peruntukan hutan berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan untuk kepentingan meningkatkan perekonomian, serta menjalankan rencana sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebab, banyak daerah yang mengusulkan perubahan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sikap hati-hati Kementerian Kehutanan dalam memutuskan usulan revisi RTRWP itu juga untuk memastikan terlebih dahulu, apakah di kawasan hutan tersebut sudah ada izin lain seperti tambang atau hak pengusahaan hutan (HPH).

RTRWP menjadi cukup rumit dengan kondisi tumpang tindih berbagai kepentingan. Baik kepentingan kehutanan, perkebunan, pertambangan, permukiman, yang akhirnya bermasalah. Akibatnya baik di kabupaten maupun provinsi terjadi ketidaksepahaman. “Tim terpadu akan meneliti mana daerah yang boleh atau yang tidak boleh dialihfungsikan. Mana hutan produksi dan hutan lindung yang boleh dikonversi,” ujar Zulkifli.

BERITA TERKAIT

Kinerja Saham PGN Belum Masih Tertekan - Holding BUMN Migas Dibentuk

NERACA Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding BUMN migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018.”Setelah holding BUMN industri…

Pan Brothers Siapkan Capex US$ 30 Juta - Permintaan Pasar Meningkat

NERACA Jakarta –Optimisme pasar tahun depan akan jauh lebih baik dari tahun ini, meskipun dibayangi kekhawatiran kondisi politik yang bakal…

KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi - KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah

KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah  NERACA Sukabumi - Sebanyak…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Indonesianisme Summit 2017 - Menjadikan Industri Nasional Pemenang di Negeri Sendiri

NERACA Jakarta - Ketua Umum pengurus pusat IA-ITB Ridwan Djamaluddin mengatakan lemahnya penguasaan teknologi, penguasaan merek dan penguasaan pasar menyebabkan…

e-Smart IKM Berikan Kemudahan Pengembangan Usaha

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), Gati Wibawaningsih mengungkapkan pihaknya terus mendorong peningkatan produktivitas dan daya…

Balitbangtan Kenalkan Tiga Inovasi Bioteknologi Unggulan

  NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian mengenalkan tiga teknologi inovasi bioteknologi unggulan yang siap…