Kemenhut Masih Evaluasi Usulan Daerah - Permintaan RTRWP Tinggi

NERACA

Pekanbaru - Permintaan kabupaten dan provinsi mengenai perubahan kawasan hutan menjadi non hutan guna meningkatkan perekonomian daerahnya, sepertinya masih menjadi masalah rumit yang harus dihadapi Kementerian Kehutanan dan Tim Terpadunya. Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, permintaan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) perlu kehati-hatian dalam menilai dan mengevaluasi usulan masing-masing daerah, dan memerlukan waktu untuk membahas agar menemui kesepakatan bersama.

“Masalah yang terjadi, karena permintaan masing-masing provinsi yang tinggi, namun setelah tim mengevaluasinya tidak seluruhnya dapat dipenuhi. Seperti Kalimantan Timur minta 2 juta hektar, yang disetujui hanya 200 ribu hektar,” ujarnya di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/7).

Revisi RTRWP yang masuk ke Kementerian Kehutanan, terdapat usulan perubahan peruntukan hutan seluas 19,9 juta hektar. Lalu, ada pula usulan perubahan fungsi hutan dengan luas 11,5 juta hektar, dan penunjukan hutan baru 2,1 juta hektar. Sekedar catatan, saat ini luas hutan di Indonesia hanya tinggal 133,8 juta hektar termasuk kawasan konservasi perairan.

Zulkifli juga menekannya akan sangat berhati-hati dalam menilai dan mengevaluasi usulan daerah yang akan mengalami perubahan fungsi. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukannya. Yang jelas, Kementerian Kehutanan hanya akan mengeluarkan izin perubahan peruntukan hutan berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan untuk kepentingan meningkatkan perekonomian, serta menjalankan rencana sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebab, banyak daerah yang mengusulkan perubahan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sikap hati-hati Kementerian Kehutanan dalam memutuskan usulan revisi RTRWP itu juga untuk memastikan terlebih dahulu, apakah di kawasan hutan tersebut sudah ada izin lain seperti tambang atau hak pengusahaan hutan (HPH).

RTRWP menjadi cukup rumit dengan kondisi tumpang tindih berbagai kepentingan. Baik kepentingan kehutanan, perkebunan, pertambangan, permukiman, yang akhirnya bermasalah. Akibatnya baik di kabupaten maupun provinsi terjadi ketidaksepahaman. “Tim terpadu akan meneliti mana daerah yang boleh atau yang tidak boleh dialihfungsikan. Mana hutan produksi dan hutan lindung yang boleh dikonversi,” ujar Zulkifli.

BERITA TERKAIT

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi Calon Kepala Daerah

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi Calon Kepala Daerah NERACA Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan…

KPK Catat 89 Kepala Daerah Terjerat Korupsi

KPK Catat 89 Kepala Daerah Terjerat Korupsi NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 18 gubernur dan 71…

Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek di Unpar

Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek di Unpar NERACA Sukabumi - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Disiapkan, Pelatihan Implementasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan mengenai implementasi Industri 4.0 kepada pegawai di lingkungan pemerintahan, Badan Usaha Milik…

Industri Kecil dan Menengah - Kemenperin Pacu IKM Agar Go Global dan Go Digital

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) karena telah lama berperan penting menopang perekonomian…

Teknologi Industri Berperan Penting Dongkrak Daya Saing

NERACA Jakarta – Balai penelitian dan pengembangan (litbang) industri di lingkungan Kementerian Perindustrian selama ini mengambil peran dalam upaya mendongkrak…