Kemenhut Masih Evaluasi Usulan Daerah - Permintaan RTRWP Tinggi

NERACA

Pekanbaru - Permintaan kabupaten dan provinsi mengenai perubahan kawasan hutan menjadi non hutan guna meningkatkan perekonomian daerahnya, sepertinya masih menjadi masalah rumit yang harus dihadapi Kementerian Kehutanan dan Tim Terpadunya. Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, permintaan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) perlu kehati-hatian dalam menilai dan mengevaluasi usulan masing-masing daerah, dan memerlukan waktu untuk membahas agar menemui kesepakatan bersama.

“Masalah yang terjadi, karena permintaan masing-masing provinsi yang tinggi, namun setelah tim mengevaluasinya tidak seluruhnya dapat dipenuhi. Seperti Kalimantan Timur minta 2 juta hektar, yang disetujui hanya 200 ribu hektar,” ujarnya di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/7).

Revisi RTRWP yang masuk ke Kementerian Kehutanan, terdapat usulan perubahan peruntukan hutan seluas 19,9 juta hektar. Lalu, ada pula usulan perubahan fungsi hutan dengan luas 11,5 juta hektar, dan penunjukan hutan baru 2,1 juta hektar. Sekedar catatan, saat ini luas hutan di Indonesia hanya tinggal 133,8 juta hektar termasuk kawasan konservasi perairan.

Zulkifli juga menekannya akan sangat berhati-hati dalam menilai dan mengevaluasi usulan daerah yang akan mengalami perubahan fungsi. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukannya. Yang jelas, Kementerian Kehutanan hanya akan mengeluarkan izin perubahan peruntukan hutan berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan untuk kepentingan meningkatkan perekonomian, serta menjalankan rencana sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebab, banyak daerah yang mengusulkan perubahan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sikap hati-hati Kementerian Kehutanan dalam memutuskan usulan revisi RTRWP itu juga untuk memastikan terlebih dahulu, apakah di kawasan hutan tersebut sudah ada izin lain seperti tambang atau hak pengusahaan hutan (HPH).

RTRWP menjadi cukup rumit dengan kondisi tumpang tindih berbagai kepentingan. Baik kepentingan kehutanan, perkebunan, pertambangan, permukiman, yang akhirnya bermasalah. Akibatnya baik di kabupaten maupun provinsi terjadi ketidaksepahaman. “Tim terpadu akan meneliti mana daerah yang boleh atau yang tidak boleh dialihfungsikan. Mana hutan produksi dan hutan lindung yang boleh dikonversi,” ujar Zulkifli.

BERITA TERKAIT

BEI Tolak Permintaan Suspensi BFI Finance - Dinilai Menyalahi Aturan

NERACA Jakarta –Sengketa hukum antara PT BFI Finance Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta, menuai reaksi dari PT Bursa Efek Indonesia.…

KPPOD: Pergeseran APBD untuk THR Berisiko Tinggi

KPPOD: Pergeseran APBD untuk THR Berisiko Tinggi  NERACA Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai pergeseran pos anggaran…

Mudik Membangun Ekonomi Daerah

    NERACA   Jakarta - Momen hari raya Idul Fitri harus bisa menggerakkan ekonomi sektor riil di daerah-daerah yang menjadi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…