Kemenhut Masih Evaluasi Usulan Daerah - Permintaan RTRWP Tinggi

NERACA

Pekanbaru - Permintaan kabupaten dan provinsi mengenai perubahan kawasan hutan menjadi non hutan guna meningkatkan perekonomian daerahnya, sepertinya masih menjadi masalah rumit yang harus dihadapi Kementerian Kehutanan dan Tim Terpadunya. Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, permintaan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) perlu kehati-hatian dalam menilai dan mengevaluasi usulan masing-masing daerah, dan memerlukan waktu untuk membahas agar menemui kesepakatan bersama.

“Masalah yang terjadi, karena permintaan masing-masing provinsi yang tinggi, namun setelah tim mengevaluasinya tidak seluruhnya dapat dipenuhi. Seperti Kalimantan Timur minta 2 juta hektar, yang disetujui hanya 200 ribu hektar,” ujarnya di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/7).

Revisi RTRWP yang masuk ke Kementerian Kehutanan, terdapat usulan perubahan peruntukan hutan seluas 19,9 juta hektar. Lalu, ada pula usulan perubahan fungsi hutan dengan luas 11,5 juta hektar, dan penunjukan hutan baru 2,1 juta hektar. Sekedar catatan, saat ini luas hutan di Indonesia hanya tinggal 133,8 juta hektar termasuk kawasan konservasi perairan.

Zulkifli juga menekannya akan sangat berhati-hati dalam menilai dan mengevaluasi usulan daerah yang akan mengalami perubahan fungsi. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukannya. Yang jelas, Kementerian Kehutanan hanya akan mengeluarkan izin perubahan peruntukan hutan berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan untuk kepentingan meningkatkan perekonomian, serta menjalankan rencana sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebab, banyak daerah yang mengusulkan perubahan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sikap hati-hati Kementerian Kehutanan dalam memutuskan usulan revisi RTRWP itu juga untuk memastikan terlebih dahulu, apakah di kawasan hutan tersebut sudah ada izin lain seperti tambang atau hak pengusahaan hutan (HPH).

RTRWP menjadi cukup rumit dengan kondisi tumpang tindih berbagai kepentingan. Baik kepentingan kehutanan, perkebunan, pertambangan, permukiman, yang akhirnya bermasalah. Akibatnya baik di kabupaten maupun provinsi terjadi ketidaksepahaman. “Tim terpadu akan meneliti mana daerah yang boleh atau yang tidak boleh dialihfungsikan. Mana hutan produksi dan hutan lindung yang boleh dikonversi,” ujar Zulkifli.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Mendorong KUR dan Teknologi 4.0

NERACA Karanganyar – Pemerintah dalam hal ini komit untuk mendorong kredit usaha rakyat (KUR) dan mendorong teknologi 4.0, seperti yang…

Perkuat Industri Baja Nasional, Solusi Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Pemerintah bertekad semakin serius untuk membina dan membangun industri baja nasional, baik itu yang berstatus Badan Usaha…

Revisi UU Minerba Didorong Optimalkan Hilirisasi Industri

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong hilirisasi industri agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini aktivitas tersebut…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pemerintah Pacu Ekonomi Indonesia Timur

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah dalam memacu ekonomi tidaklah main-main, termasuk Indonesia bagian Timur. Salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian…

Industri Elektronik Semakin Agresif Mendongkrak Ekspor

NERACA Jakarta - Industri elektronik di dalam negeri terus didorong untuk menembus dan memperluas pasar ekspor. Salah satu tujuannya adalah…

Bidik Industri Tumbuh 8 Persen, Kemenperin Mengenjot Investasi dan Ekspor

Nusa Tenggara Timur (NTT)  - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap bekerja keras untuk mencapai target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 8,3%…