Kemenhut Masih Evaluasi Usulan Daerah - Permintaan RTRWP Tinggi

NERACA

Pekanbaru - Permintaan kabupaten dan provinsi mengenai perubahan kawasan hutan menjadi non hutan guna meningkatkan perekonomian daerahnya, sepertinya masih menjadi masalah rumit yang harus dihadapi Kementerian Kehutanan dan Tim Terpadunya. Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, permintaan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) perlu kehati-hatian dalam menilai dan mengevaluasi usulan masing-masing daerah, dan memerlukan waktu untuk membahas agar menemui kesepakatan bersama.

“Masalah yang terjadi, karena permintaan masing-masing provinsi yang tinggi, namun setelah tim mengevaluasinya tidak seluruhnya dapat dipenuhi. Seperti Kalimantan Timur minta 2 juta hektar, yang disetujui hanya 200 ribu hektar,” ujarnya di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/7).

Revisi RTRWP yang masuk ke Kementerian Kehutanan, terdapat usulan perubahan peruntukan hutan seluas 19,9 juta hektar. Lalu, ada pula usulan perubahan fungsi hutan dengan luas 11,5 juta hektar, dan penunjukan hutan baru 2,1 juta hektar. Sekedar catatan, saat ini luas hutan di Indonesia hanya tinggal 133,8 juta hektar termasuk kawasan konservasi perairan.

Zulkifli juga menekannya akan sangat berhati-hati dalam menilai dan mengevaluasi usulan daerah yang akan mengalami perubahan fungsi. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukannya. Yang jelas, Kementerian Kehutanan hanya akan mengeluarkan izin perubahan peruntukan hutan berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan untuk kepentingan meningkatkan perekonomian, serta menjalankan rencana sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebab, banyak daerah yang mengusulkan perubahan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sikap hati-hati Kementerian Kehutanan dalam memutuskan usulan revisi RTRWP itu juga untuk memastikan terlebih dahulu, apakah di kawasan hutan tersebut sudah ada izin lain seperti tambang atau hak pengusahaan hutan (HPH).

RTRWP menjadi cukup rumit dengan kondisi tumpang tindih berbagai kepentingan. Baik kepentingan kehutanan, perkebunan, pertambangan, permukiman, yang akhirnya bermasalah. Akibatnya baik di kabupaten maupun provinsi terjadi ketidaksepahaman. “Tim terpadu akan meneliti mana daerah yang boleh atau yang tidak boleh dialihfungsikan. Mana hutan produksi dan hutan lindung yang boleh dikonversi,” ujar Zulkifli.

BERITA TERKAIT

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis Syafruddin Temenggung

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis Syafruddin Temenggung NERACA Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis mantan Ketua Badan…

Permintaan Air Minum 2019 Diprediksi Tumbuh 10%

NERACA Jakarta – Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) memprediksi, permintaan air minum dalam kemasan akan tumbuh 10…

Bangun Bandara di Kediri - Gudang Garam Masih Kurang 25% Lahan Baru

NERACA Jakarta – Meskipun pembangunan bandara terpadu di wilayah Kediri, Jawa Timur oleh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) bukan merupakan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Otomatisasi dalam Revolusi Industri 4.0 Tidak Bisa Dihindari

NERACA Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dijalani.…

Baru 11 Persen Sawah Terima Air dari Bendungan

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus membangun bendungan untuk pengairan, mengingat baru 11 persen atau sekitar…

Kawasan Industri Kendal Serap 50 Investor dan 5.000 Naker

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada Kawasan Industri Kendal (KIK) yang telah mampu menarik 50 investor dengan target…