NERACA

Jakarta— Pihak swasta, yakni PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tak menggubris terkait polemik penggunaan dana APBN guna membiayai feasibility study. "Kita kerja saja, sebagaimana perpres yang ada saat ini, tidak usah berpolemik. Kalau kita berpolemik terus enggak akan mulai-mulai," kata Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera, Agung R Prabowo, di Jakarta, Kamis (12/7)

Lebih jauh Agung menegaskan proyek studi kelayakan bisa dilakukan secara transparan jika diperlukan. "Kita siap transparan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan," terangnya

Menurut Agung, proyek JSS memerlukan keterlibatan tenaga asing terhadap proyek studi JSS. Pasalnya, proyek ini merupakan pryek besar dan baru ada di Indonesia. "Pasti banyak yang tertarik dan kita terbuka untuk itu namun tetap kita tetap prioritaskan SDM nasional," imbuhnya

Yang jelas sesuai Peraturan Presiden No.86 tanggal 2 Desember telah menetapkan Konsorsium untuk pembangunan JSS. Konsorsium tersebut terdiri dari Pemda Lampung dan Pemda Banten dengan swasta sebagai pemrakarsa proyek. "Apabila studi kelayakan yang dibuat tidak feasible, maka itu adalah menjadi risiko kami dalam menjalankan amanah pemerintah pusat sebagai pemrakarsa proyek," tukasnya

Intinya, kata Agung lagi, konsorsium terus membuka diri menggandeng berbagai Mitra Strategis yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mewujudkan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), tanpa menggunakan APBN seperti dalam Perpres 86/2001 pasal 3.

Perpres 86/2001 pasal 3 menyebutkan pengembangan kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya dalam negeri dan pendanaan swasta.

 Diakui Agung, proyek JSS akan melibatkan banyak orang. Namun demikian tentu  mengedepankan sumber daya nasional dengan support dari tenaga asing. "Tenaga asing ada, karena dengan mereka kita pasti bisa,"tuturnya

Sementara itu, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan konsorsium JSS tidak mendapat perlakuan khusus. “Yang menjadi inisiator untuk melakukan fasibility study adalah konsorsium JSS. Tapi bukan berarti dia (konsorsium JSS) lalu berhak mendapatkan proyek tersebut,” ungkapnya

Namun demikian Hatta mengakui Proyek JSS inu sejak awal  desain  tidak menggunakan dana APBN. Kalau didesain dari awal, tentunya di bahas DPR sejak 2 tahun lalu. “Karena sama sekali di desain tak menggunakan dana APBN. Maka perpres nya itu, memberikan peluang kepada inisiator,” tambahnya.

Diakui Hatta, penggagas dan inisitornya adalah Pemerintah Daerah Lampung dan Banten. “Inilah yang memiliki inisiator yang membuat pra fisibility study. Kemudian diberikan kesempatan untuk membuat FS atas biaya sendiri, tapi bukan berarti dia membuat FS lalu dia mendapatkan proyek itu,” pungkasnya. **bari