Pembangunan Pabrik Timah Terhambat Soal Izin Amdal

NERACA

Bangka - Rencana PT Timah Tbk (TINS) membangun pabrik tin chemical di kawasan industri Tanjung Ular, Bangka Barat masih terganjal soal izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Direktur Utama PT Timah Tbk, Sukrisno mengatakan, pembangunan pabrik tin chemical di Bangka Barat masih menunggu izin amdal, “Saat ini izin analisa mengenai dampak lingkungan masih dilakukan, kami sedang menunggu proses sidang yang akan dilaksanakan 19 Juli 2012,"katanya di Muntok, Kamis (12/7).

Dia menjelaskan, proses pembangunan tin chemical di Muntok akan segera dilaksanakan jika izin amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah diterbitkan. Asal tahu sajam, proses peletakan batu pertama sudah 1,5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada perkembangannya.

Namun dengan diterbitkannya izin amdal tersebut, kata Sukrisno, perseroan berharap proyek tersebut dapat segera dimulai dan selesai secepatnya. Nantinya, setelah tin chemical berdiri diharapkan mampu mengelola mineral ikutan yang selama ini belum tergarap dan stoknya sudah menumpuk. "Kami juga akan menjadikan mineral ikutan tersebut menjadi barang jadi yang saat ini pangsa pasar internasional sangat terbuka," kata dia.

Selama ini mineral ikutan seperti monazit, kata dia, belum bisa tergarap dengan minimnya teknologi tingkat tinggi yang dimiliki, padahal mineral tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi. China sebagai produsen barang dari timah sudah mengurangi ekspornya, sementara kebutuhan dunia semakin meningkat.

Dengan situasi seperti itu, kata dia, pihaknya akan terus mendorong dibangunnya tin chemical di Bangka Barat yang saat ini masih menunggu penerbitan izin amdalnya. Selain perizinan, kata dia, rencana pemangunan tin chemical juga masih terkendala masalah minimnya ketersediaan energi listrik yang ada."Kami sedang merencanakan pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 7 mega watt di Muntok dalam upaya memenuhi kebutuhan energi untuk Tin Chemical," ujarnya.

Menurutnya, dengan dibangunnya tin chemical tersebut, diharapkan mampu mengelola industri pertimahan dari hulu sampai hilir, sehingga tidak berserakan seperti saat ini yang berpotensi merugikan masyarakat karena mengandung zat radioaktif. (ant/bani)

BERITA TERKAIT

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…

Pendanaan Pembangunan Berbasis Pasar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Saving and investment gap tetap menjadi isu penting dalam pembangunan. Dan gap…

Ombudsman Dorong KPPU Turun Tangan Soal Tiket Pesawat Mahal

Ombudsman Dorong KPPU Turun Tangan Soal Tiket Pesawat Mahal NERACA Bandung - Ombudsman RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Laba Fajar Surya Wisesa Melesat 136,1%

Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,405 triliun atau naik 136,1% dibanding periode…

Lagi, Comforta Raih Top Brand Award

Di awal tahun 2019 ini, Comforta Spring Bed kembali meraih penghargaan Top Brand Award. Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin,…

BPD Bank Kalsel Rencanakan IPO di 2020

Bila tidak ada aral melintang, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel rencanakan melakukan penawaran umum saham perdana…