Pembangunan Pabrik Timah Terhambat Soal Izin Amdal

NERACA

Bangka - Rencana PT Timah Tbk (TINS) membangun pabrik tin chemical di kawasan industri Tanjung Ular, Bangka Barat masih terganjal soal izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Direktur Utama PT Timah Tbk, Sukrisno mengatakan, pembangunan pabrik tin chemical di Bangka Barat masih menunggu izin amdal, “Saat ini izin analisa mengenai dampak lingkungan masih dilakukan, kami sedang menunggu proses sidang yang akan dilaksanakan 19 Juli 2012,"katanya di Muntok, Kamis (12/7).

Dia menjelaskan, proses pembangunan tin chemical di Muntok akan segera dilaksanakan jika izin amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah diterbitkan. Asal tahu sajam, proses peletakan batu pertama sudah 1,5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada perkembangannya.

Namun dengan diterbitkannya izin amdal tersebut, kata Sukrisno, perseroan berharap proyek tersebut dapat segera dimulai dan selesai secepatnya. Nantinya, setelah tin chemical berdiri diharapkan mampu mengelola mineral ikutan yang selama ini belum tergarap dan stoknya sudah menumpuk. "Kami juga akan menjadikan mineral ikutan tersebut menjadi barang jadi yang saat ini pangsa pasar internasional sangat terbuka," kata dia.

Selama ini mineral ikutan seperti monazit, kata dia, belum bisa tergarap dengan minimnya teknologi tingkat tinggi yang dimiliki, padahal mineral tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi. China sebagai produsen barang dari timah sudah mengurangi ekspornya, sementara kebutuhan dunia semakin meningkat.

Dengan situasi seperti itu, kata dia, pihaknya akan terus mendorong dibangunnya tin chemical di Bangka Barat yang saat ini masih menunggu penerbitan izin amdalnya. Selain perizinan, kata dia, rencana pemangunan tin chemical juga masih terkendala masalah minimnya ketersediaan energi listrik yang ada."Kami sedang merencanakan pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 7 mega watt di Muntok dalam upaya memenuhi kebutuhan energi untuk Tin Chemical," ujarnya.

Menurutnya, dengan dibangunnya tin chemical tersebut, diharapkan mampu mengelola industri pertimahan dari hulu sampai hilir, sehingga tidak berserakan seperti saat ini yang berpotensi merugikan masyarakat karena mengandung zat radioaktif. (ant/bani)

BERITA TERKAIT

RATAS PEMBANGUNAN PLTSA

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik…

Percepat Pembangunan di Jabar - Pemprov Jabar Terbitkan Obligasi Daerah

NERACA Jakarta –Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah. Kali ini, pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan…

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Volume Penjualan Terkoreksi 5,58% - Astra Terus Pacu Penjualan di Semester Kedua

NERACA Jakarta – Lesunya bisnis otomotif di paruh pertama tahun ini memberikan dampak terhadap bisnis otomotif PT Astra International Tbk…

Hartadinata Akuisisi Perusahaan E-Commerce

Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) pada tanggal 15 Juli 2019 menandatangani akta perjanjian penyertaan modal yang pada…

Kasus Hukum Menimpa Tiga Pilar - Investor Ritel Minta Kepastian Hukum

NERACA Jakarta – Kisruh sengketa manajamen PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) masih menyisakan masalah bagi para investor, khususnya investor…