Sosialisasi Ekonomi Syariah Perlu Dukungan Negara

Jumat, 13/07/2012

NERACA

Jakarta—Langkah dan tindakan sosialisasi ekonomi syariah yang dilakukan masyarakat dinilai kurang efektif guna mendorong laju pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. “Untuk itu dalam sosialisasi ekonomi syariah tak bisa pemerintah membiarkan begitu saja dan tanpa memberikan dukungan apapun,”kata Direktur Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Ikhwan Ridwan menjelang Konvensi Nasional Anggota (KNA) ke-6 PKES di Jakarta,12/7

Lebih jauh kata Ikhwan, sosialisasi ekonomi syariah tersebut kedepan memerlukan dukungan konkret negara berupa anggaran negara secara maksimal dan tidak setengah-setengah. Alasannya, selama ini sumbangan ekonomi syariah dalam mendorong sektor riil dan pertumbuhan perekonomian nasional sangat besar sekali .

Menurut Ikhwan, selama ini pertumbuhan dari lembaga keuangan syariah Indonesia sangat signifikan baik perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, multi finance syariah, dan koperasi syariah. Jumlah mereka sangat banyak dan memberikan dukungan yang sangat besar bagi pengembangan sektor riil di Indonesia.

Dikatakan Ikhwan lagi, selain itu juga orientasi pengembangan ekonomi syariah juga selaras dengan kepentingan negara yang saat ini dalam melaksanakan program pro poor, pro jobs dan pro growth. Sekali lagi, katanya, dukungan pemerintah terhadap sosialisasi ekonomi syariah sangat dibutuhkan jika ingin perekonomian nasional bisa sejajar dengan negara-negara maju.

Selain tentang reposisi PKES, lanjut Ikhwan, dalam KNA nantinya ada wacana tentang perubahan nama PKES menjadi nama lain. Alasannya melihat realitas yang ada dan pengembangan ekonomi syariah berdampak pada sektor riil yang ada.

Dikatakan Ikhwan, industri yang bergerak di sektor riil sangat banyak sekali, seperti industri produk halal dan industri media, maka sangat perlu juga mengubah nama PKES menjadi nama lain untuk mampu menampung mereka dan sekaligus mensinergikan menjadi satu kekuatan dalam mengembangkan ekonomi syariah yang sesuai dengan ranah budaya Nusantara.

Pembahasan perubahan nama PKES bukan kali ini saja, di KNA periode sebelumnya juga sudah sering didengungkan oleh para anggota lainya melihat dinamika masyarakat yang ada selama ini. Realitas inilah mungkin akan diangkat juga dalam pembahasan KNA PKES ke-6 sehingga sosialisasi ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dengan pesat. “Kami berharap harapan ini bisa terwujud dan bisa terintegrasi,”papar Ikhwan.

Sementara terkait dengan KNA PKES, Ketua Umum PKES, Subarjo Joyosumarto, mengatakan, dalam KNA besok akan dilakukan reposisi organisasi PKES dan sekaligus penajaman program-program sosialisasi ekonomi syariah. “Dinamika masyarakat dan perkembangan industri keuangan syariah yang terus berkembang pesat, maka strategi-strategi program PKES harus dibuat secara taktis,”tuturnya.

Selain itu pula, kata Subarjo, PKES harus bisa menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat dan para anggota PKES. Untuk menerjemahkan konsep tersebut, dalam reposisi PKES yang dibahas di KNA, para Dewan Pengurus PKES adalah ketua-ketua yang saat ini memimpin stakeholders. “Reposisi organisasi inilah yang akan dilakukan di KNA PKES sekaligus membuat program yang spektakuler dalam sosialisasi sehingga ekonomi syariah mampu membumi di masyarakat,”tuturnya. **cahyo