JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Korupsi Pajak - Surat Dakwaan Jelas, Pemeriksaan Perkara Tetap Dilanjutkan

NERACA

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Yusuf Tangai menolak tegas eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus suap dan pencucian uang Dhana Widyatmika. Berdasarkan surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap maka eksepsi tidak dapat diterima kemudian pemeriksaan perkara harus tetap dilanjutkan.

“Kami mohon majelis hakim untuk menetapkan pemeriksaan perkara Dhana tetap dilanjutkan,” katanya saat membacakan tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa Dhana di pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor), Kamis (12/7).

Yusuf menilai bahwa keberatan yang diajukan kuasa hukum Dhana tidak layak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Alasan keberatannya, karena hal itu sudah memasuki materi pokok perkara dan menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, keberatan kuasa hukum Dhana harus dikesampingkan kemudian dibuktikan melalui proses pemeriksaan saksi di persidangan. “Eksepsi kuasa hukum patut dipertanyakan keabsahannya, argumentasinya mengada-ada dan hanya sekedar berasumsi saja,” ujarnya.

Sedangkan Kuasa Hukum Dhana, Luthfi Hakim menyesalkan tanggapan jaksa yang tidak menjawab atas poin-poin eksepsi. Diantaranya mengenai nilai kerugian negara, proses pelaporan, dan penghitungan keuangan negara yang tidak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Mengenai pihak pelapor kasus ini, Jaksa mengatakan itu adalah rahasia. Rahasia bagaimana, apabila kasusnya sudah ada di pengadilan?,” tanyanya saat diwawancara seusai persidangan pembacaan tanggapan JPU.

Luthfi juga menjelaskan bahwa dengan berdasarkan nota keberatan yang dibacakan Senin pekan lalu, menyatakan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan dianggap tidak jelas yang menyebutkan apakah kerugian negara sebesar Rp 1,28 miliar atau hanya bunga Rp 241 juta. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dikarenakan menghitung kerugian negara tanpa melalui bantuan auditor BPK.

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan JPU bahwa Dhana telah disebut telah menerima gratifikasi uang sebesar Rp 2 miliar dari koleganya, Herly Isdiharsono, dan uang berupa cek pelawat Bank Mandiri dari Kepala Sub Bagian Verifikasi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam Erwinta Marius serta Kepala Bagian Keuangan Batam Raja Muchsin sebesar Rp 750 juta.

Dalam surat dakwaan pun menyebutkan bahwa Dhana telah disebut memperkaya diri sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan rekannya di Ditjen Pajak yaitu Firman dan Salman Maghfiroh dalam kaitannya pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak badan PT Kornet Trans Utama yang dilakukan tanpa validasi Kantor Pelayanan Pajak.

Kemudian Dhana juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan uang ke-13 rekening dengan total transaksi Rp 11,4 miliar dan US$ 302.189. Dirinya juga telah membeli logam mulia seberat 1100 gram, membeli tanah dan properti di sebelas tempat, membeli mata uang asing, jam tangan merk Tissot, Monaco, Corum, Rolex, dan tali jam merk Pro Tek, serta membeli sejumlah mobil. Dia juga didakwa menempatkan uangnya di penyedia jasa keuangan. Atas perbuatannya, Dhana terancam hukuman penjara 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

BERITA TERKAIT

PII Galang Dana Lewat Surat Utang - Bidik Dana Kelola Rp 21 Triliun

NERACA Jakarta – Merambah bisnis industri keuangan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) membentuk anak usaha…

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara…

Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi

  Oleh: Ardianus Wiguna, Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP-UI   Korupsi dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua MPR RI - Penerapan Pancasila Perkuat HAM

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Penerapan Pancasila Perkuat HAM Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan penerapan nilai-nilai Pancasila…

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB NERACA Jakarta - Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dari Indonesia, yang merupakan bagian dari…

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC NERACA Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)…