NERACA

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat memprediksikan industri tekstil dalam negeri meningkat sebesar 5% di semester II-2012, seiring banyaknya investor asing yang memesan ke Indonesia. Pasalnya buruh di Indonesia dianggap sudah makin meningkat keahliannya dan upahnya juga masih relatif terjangkau

Lebih jauh lagi Ade mengungkapkan,bergesernya industri tekstil menjadi industri yang lebih kompleks. Salah satunya karena gaji pekerja yang mulai mahal. “Kami sudah lihat trennya, bahkan (gaji buruhnya) sudah lebih mahal. Terus energi di sana juga lebih mahal dari kita,” katanya usai menandatangani MoU antara Balai Diklat Industri Regional III Jakarta, di Kementerian Perindustrian dengan API, Jakarta, Kamis (12/7).

Lanjut Ade,untuk menggenjot poduksi tekstil di Indonesia perlu adanya revisi perpajakan. Saat ini kebijakan pemerintah terkait pajak sama sekali belum berpihak pada industri tekstil. "Akibatnya, produksi tektil dalam negeri anjlok hingga 5-6% pada semester I/2012 dibanding periode tahun sebelumnya," ujarnya.

Sistem perpajakan di dalam negeri sangat memberatkan industri lokal. Akibatnya, pengusaha harus menaikan harga jual produk. Adapun efek dari kenaikan harga jual itu, tekstil Indonesia sangat sulit bersaing di pasaran. Reformasi sistem perpajakan itu, katanya, harus berdasar produksi. "Padahal, yang selama ini berjalan masih berdasarkan pengeluaran," ujarnya.

Sistem pajak pertambahan nilai (PPN), terangnya, perlu direvisi menjadi pajak yang berbasis penjualan. Jadi, pajak dikenakan atas dasar barang yang laku di pasar. Sistem ini, lanjutnya, sangat berpengaruh pada kinerja produksi industri tekstil Indonesia di tengah membanjirnya barang impor. Saat ini barang lokal Indonesia bersaing ketat dengan produksi asal China, Pakistan dan India. Di negara-negara eksportir tekstil besar itu, sudah diberlakukan sistem perpajakan yang berbasis penjualan. "Makanya basis harga produksi mereka jauh lebih murah jika dibandingkan Indonesia.

Restrukturisasi Industri

Di tempat yang sama, Direktur Tekstil dan Aneka Kemperin Ramon Bangun mengungkapkan, saat ini total dana restrukturisasi industri tekstil yang sudah mendapat persetujuan Kemperin sebesar Rp 120 miliar. Untuk tahun ini, Kemperin menganggarkan dana restrukturisasi industri teksil sebesar Rp 128,5 miliar. Dana ini diperebutkan oleh 173 perusahaan TPT. "Untuk tahun ini dana restrukturisasi mencapai Rp 128,5 miliar," kata Ramon.

Hingga saat ini, sudah ada 100 perusahaan yang masuk pembahasan untuk mendapatkan persetujuan dana restrukturisasi. Jumlah ini sudah termasuk perusahaan-perusahaan yang dalam proses pencairan dana.

Anggaran restrukturisasi TPT tahun ini sendiri sebenarnya lebih rendah dari tahun lalu. Tahun lalu, Kemperin menganggarkan dana untuk mengganti mesin lama perusahaan tekstil sebesar Rp 150 miliar untuk 109 perusahaan. "Karena ada pemotongan anggaran Kemperin maka dana restrukturisasinya pun berkurang," katanya.

Sementara itu, Ketua Pusdiklat Industri Kemenperin, Mujiyono, mengungkapkan, dari acara penandatangan MoU ini sangat berguna sekali,pasalnya para peserta yang akan dilatih itu mencapai 1800 orang dan semuanya sudah terstruktur sehingga bisa ditempatkan dimana saja.

Lebih jauh lagi Mujiyono mengungkapkan,setiap tahun kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi tekstil mencapai 500 orang secara nasional. Meski demikian suplai dari sekolah tinggi yang ada di Bandung tidak mencukupi dan pelaku industri kebanyakan mendatangkan tenaga ahli dari negara lain seperti China, India, dan Jepang. "Lulusan tiap tahun kurang dari 250 orang. Dan diharapkan bisa sedikit memnuhi kebutuhan tenaga ahli tekstil dari dalam negeri," ujarnya.