BPK Ungkap Pemeriksaan Kementrian-Lembaga - Hari ini Ke DPR

Hari ini Ke DPR

BPK Ungkap Pemeriksaan Kementrian-Lembaga

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap menyerahkan laporan hasil pemeriksaan 736 entitas kepada DPR RI, Selasa (5/4), termasuk kementrian dan lembaga Laporan pemeriksaan itu mulai dari Juli-Desember 2010. “Ya, besok kita akan umumkan hasil pemeriksaan yang sudah kita terima di semester II tahun 2010, dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember," kata Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK Bachtiar Arief di kantor pusat BPK Jakarta, Senin (4/4).

Lebih jauh kata Bachtiar, pemaparan tersebut akan dilakukan pada saat Sidang Paripurna DPR. Adapun pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan pada semester II ini sebanyak 736 entitas. “Laporannya di Sidang Paripurna DPR,”tegasnya.

Pemeriksaan ini, lanjutnya, hanyalah pemeriksaan yang diberikan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L). "Kalau pemeriksaan untuk presiden itu, laporannya baru masuk Maret ini, dan baru akan diperiksa April, jadi kita akan umumkan Mei, sesuai dnegan Undang Undang," tandasnya.

Diakui Bachtiar, pemeriksaan ini bukan untuk laporan yang dipaparkan oleh presiden. Karena baru akan dipaparkan pada Mei 2011. Masalahnya laporan untuk ke presiden, laporannya masuk Maret. “"Kalau pemeriksaan untuk presiden itu laporannya baru masuk Maret ini, dan baru akan diperiksa April, jadi kita akan umumkan Mei, sesuai dengan Undang Undang," tambahnya.

Menyinggung soal pemeriksaan intial public offering (IPO) oleh PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Bachtiar menjelaskan, berdasarkan hasil audit BPK untuk semester II-2010 saat ini, DPR belum memasukkan laporan IPO Krakatau Steel. "IPO Krakatau Steel tidak ada di (laporan) semester II ini," jelasnya.

Oleh karena itu, diungkapkannya, masih harus dilakukan cross check dengan DPR terkait laporan IPO KS. "DPR sudah kirimkan atau belum, ini yang perlu dicari," ujar dia.

Dia mengakui bila memang laporan tersebut telah diaudit semester II-2010, maka BPK pasti telah menerima dan mengumumkannya di sidang paripurna besok. "Kalau diperiksa di semester II pasti masuk, tapi di jadwal besok tidak ada," jelas dia.

Sebelumnya, pada hasil pemeriksaan BPK RI semester II Tahun 2009 mengungkapkan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan, di antaranya kualitas penyusunan laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Ketua BPK RI, Hadi Poernomo mengatakan pemeriksaan semester II Tahun 2009 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas 189 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2008 yang belum diperiksa pada Semester I Tahun 2009 serta satu LKPD Tahun 2007. Objek pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2009 terdiri atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU yang seluruhnya berjumlah 769 objek dengan 10.498 temuan senilai Rp46,55 triliun.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PDTT menunjukkan masih ditemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, juga masalah administrasi. Pemeriksaan ini meliputi 497 objek pemeriksaan terdiri dari 126 objek pada pemerintah pusat, 312 objek pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 23 BUMN, 35 BUMD, dan 1 BHMN. Hasil PDTT mengungkapkan 1.270 kasus kelemahan SPI dan 4.036 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan senilai Rp14,81 triliun. **cahyo

Related posts