NERACA

Jakarta--- Pemerintah akan membentuk Badan Pengembangan Kawasan Selat Sunda yang akan mengawasi studi kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). "Akan mengawasi studi kelayakan, benar atau tidak secara teknis, bagaimana survei kegempaannya, oseanografinya, apakah teknoekonominya memenuhi atau tidak, dan lainnya," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.

Menurut Hatta, draft peraturan sebagai dasar pembentukan badan itu sudah ada. Pemerintah tidak mungkin dapat secara langsung mengawasi studi kelayakan itu sehingga dibentuk badan khusus. Badan Pengembangan Kawasan Selat Sunda nantinya akan terdiri atas para profesional, unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, badan tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden.

Hingga saat ini sumber pembiayaan studi kelayakan pembangunan JSS masih terus dikaji. Pemerintah belum satu suara mengenai sumber pembiayaan studi kelayakan itu.

Terkait penggunaan dana APBN, menurut Hatta, proses penggunaan dana dari APBN akan memakan waktu lama karena harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak termasuk DPR. "Kapan mau dianggarkan, apa pemerintah daerahnya, inisiator dan DPR-nya setuju," ujarnya

JSS merupakan salah satu agenda utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Megaproyek pembuatan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra itu rencananya akan dimulai pada 2014.

Hatta menjelaskan, awalnya agar tercipta transparansi dan akuntabel, maka inisiator yang ditunjuk adalah pemerintah kota banten dan lampung. Menurut Hatta, dengan konsep itu akan dipaparkan pra-studi kelayakan, yang kemudian dibahas dengan pemerintah pusat dan tidak bisa ditunjuk langsung.

Dengan demikian, katanya, dalam Perpres tersebut mengungkapkan, studi kelayakan jika menjadi milik inisiator, akan ditender dan inisiator akan mendapatkan privilige 10 persen dan right to match.

Diakui Hatta, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. "Jadi begini kalau dari APBN memang baik-baik saja cuma masalahnya APBN itu, satu, kapan mau dianggarkan?," tegasnya

Hatta melanjutkan, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah apakah Pemerintah Daerah selaku inisiator, yakni Pemda Lampung dan Banten, menyetujui. "Belum lagi daerah lain akan bilang kenapa FS (Feasibility Studies) kok sampai triliun rupiah. Padahal dia juga pingin bangun dengan berapa rupiah saja (susah). Sulawesi bicara, Kalimantan bicara, tentu akan gaduh," tukasnya

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap mengusulkan, penggunaan penggunaan dana APBN untuk studi kelayakan. Namun, keputusan tersebut memerlukan pengubahan peraturan presiden (perpres). Intinya, lanjut dia, pemerintah dan semua pihak memiliki niat agar pembangunan JSS dapat tercapai. "Semua niatnya baik, tetapi memang kita perlu kehati-hatian," jelasnya

Menurut Agus,  saat ini dia belum bisa berkomentar lebih jauh terkait peroalan pembangunan JSS. "Nanti saya kasih komentar yang lengkap karena saya juga ada penjelasan yang saya ingin jelaskan sama saudara-saudara. nanti kalian akan tahu bahwa ini penting sekali kalau kita mau melakukan pembangunan jangka panjang. Jadi saya sementara jawabnya itu," tukas dia.

Diberitakan sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, pembangunan JSS belum dapat dilakukan lantaran konsep masih terdapat polemik terkait studi kelayakan (feasibility studi/FS). Studi kelayakan yang tadinya akan dilakukan oleh perusahaan swasta, kini diusulkan menggunakan dana APBN. **bari/cahyo