NERACA

Jakarta - Indonesia dan Jerman adalah mitra alami dalam banyak hal. Jerman memiliki industri yang sangat baik, dengan teknologi dan keahlian sedangkan Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk aplikasi mereka. Salah satu contoh, produksi baja di Indonesia masih sangat rendah, sekitar 15 kg per kapita per tahun dibandingkan dengan 540 kg Jerman. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berusaha mengambil peluang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara negara.

Sedikitnya ada 5 bidang yang telah dibicarakan antara Kadin Indonesia dengan pengusaha Jerman bulan Juni lalu. Pertama mengenai infrastruktur, menurut Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, diperlukan  pembangunan infrastruktur diseluruh Tanah Air, sebagaimana tercermin dalam Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) melalui 6 koridor. Untuk membiayai Master Plan tersebut, selain berasal dari dalam negeri Indonesia juga mengundang investasi luar negeri.

“Indonesia mendukung pengembangan bank investasi regional yang dapat memberikan pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur. Delegasi Indonesia dalam G-20 telah mengusulkan inisiatif pembiayaan global untuk memfasilitasi pembngunan infrastruktur dinegara-negara berkembang,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Rabu (11/7).

Kedua, mengenai kerjasama bidang energi, dalam rangka mencapai kebijaksanaan energy mix yang direncanakan, Pemerintah telah menggariskan kebijaksanaan untuk meningkatkan penggunaan energi alternatif. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan luar negeri, terutama dalam bentuk alih teknologi dan investasi asing.

“Potensi Indonesia untuk mengembangkan energi alternatif sangat besar, mengingat tersedianya dalam jumlah besar sumber-sumber energi alternatif, seperti geothermal, arus laut, surya, biomas, dllnya, yang pengolahannya memerlukan  tehnologi dan investasi yang memadai,” lanjut Suryo.

Keamanan Pangan

Ketiga, mengenai keamanan pangan, menurut data FAO (Food and Agriculture Organization) dan Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis pangan dunia berkepanjangan. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis pangan sebagai akibat meningkatnya penduduk dunia di satu pihak dan ketersediaan lahan pertanian yang semakin mengecil di lain pihak, maka langkah strategis perlu dilakukan oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

“Bagi Indonesia, kondisi seperti ini sesungguhnya merupakan peluang, karena Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi berbagai produk pangan dan menjadi negara swasembada pangan, sekaligus memasok kebutuhan pangan dunia,” ujar Suryo.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan ketahanan pangan (konsumsi, produksi, keterjangkauan dan ketersediaan), Pemerintah bersama dengan dunia usaha secara konsisten berusaha mengatasi berbagai bottleneck yang ada, seperti keseterdiaan lahan, infrastruktur, tehnologi, dan pembiayaan. “Bersamaan dengan itu, Indonesia membuka kesempatan bagi masuknya investasi dan tehnologi dari luar negeri, terutama bagi pengembangan beberapa komoditas agribisnis,” tambahnya.

Keempat, kerjasama kewirausahaan dan ketrampilan, bidang ini, menurut Suryo, merupakan komponen penting dalam menjamin transisi menuju terciptanya dunia usaha yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan menciptakan kerangka regulasi yang kondusif bagi terciptanya kewirausahaan dan ketrampilan serta masuknya wirausaha-wirausaha baru kedalam dunia usaha.

“Pemuda-pemuda kita diupayakan untuk memperoleh akses pada: pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; nasehat-nasehat dibidang merketing, perencanaan bisnis, perpajakan, akutansi dan lapangan kerja; dan pembiayaan untuk memulai usaha,” terangnya.

Suryo menambahkan, kerjasama dengan luar negeri sangat penting untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, terutama untuk mengembangkan kewirausahaan dan ketrampilan; mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan diluar negeri.

Berdayakan UMKM

Kelima, mengingat jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia sangat besar, meliputi kurang lebih 90% dari dunia usaha. “Peranan mereka sangat vital dalam perekonomian Indonesia, karena itu perlu diberdayakan. Untuk itu perlu diusahakan untuk membantu mereka, terutama untuk  memberikan akses permodalan, tehnologi, pasar serta managemen dan ketrampilan,” lanjutnya.

Suryo menjelaskan, untuk mencapai tujuan tersebut, selain upaya-upaya pada tingkat nasional, perlu juga dikembangkan upaya-upaya pada tingkat international dengan mengembangkan kerjasama internasional untuk mengembangkan skema-skema pendanaan murah, perdanaan pada saat pembukaan usaha, serta kemitraan antara UMKM dan perusahaan-perusahaan besar internasional. Indonesia juga mendukung upaya-upaya internasional untuk mengembangkan “inclusive financing”.