Industri Kimia Ketergantungan Bahan Baku Impor

Kamis, 12/07/2012

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian memastikan, industri kimia di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketergantungan pada impor bahan baku nafta, kondensat dan etilena yang nilainya mencapai US$ 5.1 miliar pada 2011. Nilai impor tersebut akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila tidak dilakukan upaya-upaya pembagnunan industri kimia nasional.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto di Jakarta, Rabu (11/7), mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh industri kimia seperti halnya sektor industri lainnya adalah semakin ketatnya persaingan ekspor terutama di pasar Eropa yang mengalami krisis sejak beberapa tahun terakhir.

Hal ini tampak pada ekspor produk industri termasuk industri kimia pada semester I tahun 2012 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, namun diharapkan bahwa upaya restrukturisasi perekonomian Eropa tidak berlangsung lama agar dapat segera membuka peluang ekspor dari berbagai komoditi industri kimia.

Karena itu, menurut dia, industri nasional dituntut untuk terus meningkatkan daya saing melalui berbagai upaya efisiensi. Untuk itulah, maka kebijakan pembangunan industri kimia difokuskan pada,Penguatan struktur industri kimia mulai dari sektor petrokimia hulu melalui pembangunan nafta cracker maupun refinery yang diintegrasikan dengan hilirnya.

Panggah juga mengatakan, optimalisasi perolehan nilai tambah sumber kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi untuk menghasilkan berbagai produk petrokimia dan peningkatan kualitas produk melalui Penerapan Standar Nasional Indonesia Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dilakukan secara bertahap Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan upaya pengamanan terhadap industri eksisting.

Selanjutnya, ujar Panggah, promosi investasi melalui fasilitas pembebasan pajak penghasilan (tax holiday), keringanan pajak (tax allowance), keringanan bea masuk terhadap barang modal, dan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah.

Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan ini adalah melalui pengembangan industri kimia nasional yang mampu memberikan nilai tambah yang optimal di samping untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat dan selama ini dipenuhi dari impor.

Sejak awal tahun 2000, Industri kimia di Indonesia telah berkembang seiring dengan bertumbuhnya perekonomian nasional, dan kini menjadi salah satu pilar pembangunan industri manufaktur di samping industri otomotif, industri olahan berbasis sumber daya alam.

Pergeseran secara bertahap dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif mulai tampak pada upaya-upaya pemanfaatan nilai tambah dari potensi sumber kekayaan berupa minyak dan gas, serta berbagai potensi hasil pertanian guna menghasilkan nilai tambah yang optimal.

Berbagai produk industri kimia seperti ban, keramik, tekstil, kemasan plastik dan cat telah berhasil menembus pasar internasional dan memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara. Industri-industri andalan tersebut diharapkan terus melakukan pengembangan dalam penguasaan pasar maupun kemampuan teknologi yang semakin efisien.

Hadapi Persaingan

Menurut Panggah, secara umum struktur industri kimia, logam, besi baja Indonesia belum siap menghadapi persaingan di pasar internasional. Ia mencontohkan impor bahan baku plastik dan turunannya masih cukup tinggi sebesar US$ 5,5 miliar, sedangkan untuk produksi besi baja nasional, perusahaan BUMN PT Krakatau Steel baru Rp 2,5 juta per tahun. "Oleh karena itu kami akan pacu industri ini dengan memberikan tax allowance dan tax holiday agar lebih menarik bagi investor," ujar Panggah.

Berlakunya era perdagangan bebas dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Eropa, kata dia, mendorong pelaku industri Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Akibatnya ekpansi perusahaan luar tidak terelalkan lagi masuk ke dalam negeri.

Dia mencontohkan, perusahaan besi baja Posco telah berinvestasi sebesar US$ 6 miliar dan sedang dalam proses pembangunan pabrik di Kalimantan Selatan. Perusahaan ini memiliki kapasitas hingga 6 juta ton per tahun. "Pemerintah akan terus mengawal proyek besar seperti ini karena industri inilah yang bisa menghasilkan uang," kata Panggah.