NERACA

Jakarta - Pemerintah harus berani menolak tegas permintaan pinjaman US$1 Miliar dari International Monetary Fund (IMF). Alasannya lembaga keuangan internasional itu pernah menjadi biang keladi terpuruknya perekonomian nasional di tahun 1998.

“IMF adalah dalang dibalik ambruknya ekonomi nasional 15 tahun lalu, yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun. Seharusnya kita justru meminta pertanggungjawaban IMF,” kata Direktur Eksekutif Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan kepada Neraca, Selasa (10/7).

Tak hanya itu saja, Dani menyebut, IMF juga menjadi dalang dibalik proyek neo liberalisme yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat. Bahkan menekan pemerintah agar mencabut semua subsidi. “Dari sini kita bisa melihat rekomendasi-rekomendasi IMF justru sebenarnya menciptakan distabilitas ekonomi nasional,” tegasnya.

Dani mengaku prihatin atas sikap pemerintah Indonesia yang tak memiliki karakter dan sikap tegas. Karena itu sangat mudah terombang-ambing dengan kebijakan asing. “Bantuan untuk pemulihan krisis global menjadi harga mati bagi negara-negara berkembang. Ini demi mempertahankan kapitalisme dan ketergantungan utang kepada mereka,” tandasnya.

Yang jelas, imbuh Dani, meskipun pemberian pinjaman itu tak menggunakan cadangan devisa negara. Namun alangkah baiknya dana itu digunakan untuk membiayai ongkos moneter yang sangat tinggi. “Kecuali kalau ekonomi Indonesia sudah surplus seperti China. Apalagi Indonesia tak mendapat keuntungan apa pun dari pemberian pinjaman tersebut,” tandasnya.

Dani mengakui, IMF punya pengaruh besar kepada Presiden SBY untuk mengintervensi kebijakan ekonomi nasional. “Bisa jadi pemberian pinjaman US$1 Miliar untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas utang baru agar kapitalisme tetap berlanjut,” ucapnya.

Bagi ekonom UGM Revrisond Baswir, yang perlu diwaspadai dari kedatangan Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, adalah agenda-agenda tersembunyi yang dibawa dalam pembicaraan kepada pemerintah. ”IMF seringkali meminta Indonesia harus menghapus subsidi BBM. Bagaimana ya? Kalau dia tidak bawa agenda apa-apa, kok stafnya bicara seperti itu,” ungkap Revrisond.

Menurut Revrisond, IMF memang selalu membawa agenda Neo-Liberalisme ke negara manapun yang dikunjungi. ”Suka tidak suka IMF kemana-mana mengusung agenda ekonomi Neo-Liberalisme,” tuturnya.

Kedatangan IMF, kata Soni, bukan bermaksud meminta pinjaman dari Indonesia. Karena dana IMF itu melimpah dari berbagai perusahaan multinasional corporation (MNC). “Dana IMF bisa dari mana-mana, misalnya dari perusahaan-perusahaan multinasional, jadi buat apa dia pinjam ke Indonesia. Saya menduga pasti ada agenda tertentu yang tentunya akan menguntungkan mereka sendiri,” jelasnya.

Revrisond mensinyalir bisa saja agenda IMF itu untuk memantapkan posisi-posisi perusahaan multinasional yang dimiliki para pemegang saham terbesarnya. ”Sebenarnya yang menekan adalah para pemegang saham utama IMF, seperti AS dan Eropa. Mereka juga kan yang mengundang Indonesia untuk bergabung di G-20,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, yang meminta agar Indonesia tak perlu memberikan pinjaman ke IMF. Karena Indonesia masih sangat membutuhkan cadangan devisa. “Saat ini cadangan devisa Indonesia mencapai US$111 miliar. Tapi dengan jumlah tersebut, posisi ekonomi Indonesia masih sangat rentan,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (10/7).

Menurut Enny, ketahanan cadangan devisa tersebut masih rawan. Apalagi  menghadapi ulah spekulan, ini bisa menyebabkan krisis seperti 1998. “Kita masih membutuhkan cadangan devisa yang cukup untuk mengatasi ulah-ulah spekulan. Caranya dengan mempunyai cadangan devisa yang cukup,” jelasnya.

Pada bulan April-Mei lalu, tutur Enny, Bank Indonesia (BI) sempat mengeluarkan sekitar US$5 miliar untuk intervensi ke pasar uang. “Cadev kita harus besar dan BI juga membutuhkan dana yang besar untuk mengintervensi ke pasar uang,” tegasnya

Terkait dengan peran Indonesia dalam G20, Enny menilai tak ada untungnya Indonesia masuk dalam negara-negara G20. “Negara-Negara G20 adalah negara-negara maju. Sedangkan Indonesia adalah negara berkembang,” imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan ketimbangkan meminjamkan IMF lebih baik memprioritaskan untuk membantu petani, nelayan, dan menanggulangi kemiskinan. “Prioritas utama kita adalah kesejahteraan masyarakat, peminjaman kepada IMF bukanlah prioritas,” ujarnya.

Menurut Maruarar, penggunaan dana APBN untuk IMF harus meminta persetujuan dari DPR RI terlebih dahulu. Karena itu DPR akan menolak peminjaman itu. “Prioritas utama pemerintah harus membenahi kesejahteraan rakyat Indonesia dibandingkan memberikan pinjaman kepada IMF,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dana pinjaman dari Indonesia ke IMF berbentuk pembelian surat kewajiban. Dengan begitu, penempatan dana tersebut pun akan menghasilkan bunga. "Yang lain, yang juga musti dijadikan rujukan adalah, bahwa kalau ada penempatan dana itu nanti menghasilkan bunga," katanya di Gedung DPR, Selasa (10/7)

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan dana pinjaman sekitar US$1 miliar akan digunakan sebagai baris pertahanan kedua oleh IMF (second line of defense). Dana itu ditempatkan di IMF dengan wujud pembelian surat kewajiban. "Ini tidak ada hubungannya dengan devisa kita menurun adalah seperti menempatkan dana di bank-bank, surat utang, atau di surat utang IMF. Jadi, tidak akan berdampak pada devisa kita," tuturnya

Dengan begitu, kata Agus, dana tersebut masih ada di Indonesia sebagai bagian dari cadangan devisa. Berbentuk pembelian surat kewajiban, maka pendanaan pun akan menghasilkan bunga. "Yang sekarang ini, kalau kita menempatkan uang di posisi yang ada di Bank Indonesia, cadangan devisanya bisa dikatakan tidak menghasilkan bunga," imbuhnya

Bantahan yang sama juga dikatakan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan membeli surat berharga IMF sebagai kontribusi Indonesia memperkuat pendanaan lembaga tersebut dalam mengatasi krisis. "Kami akan membeli surat berharga IMF sehingga kami pegang. BI ini yang melakukan, bukan pemerintah," ungkapnya

Darmin mengungkapkan, dana tersebut akan menjadi dana kontingensi atasi krisis IMF dan penempatannya tetap diperhitungkan sebagai cadangan devisa milik Indonesia. "Kami tetap memegang nilai itu dalam bentuk surat berharga dan itu tetap berlaku sebagai cadangan devisa kita. Jadi bukannya kami pinjamkan uang, lalu habis. Uangnya itu juga hanya akan digunakan sebagai 'second line' bagi IMF, " ucapnya.