Bappenas: Biaya Investasi JSS Rp 225 Triliun

NERACA

Berapakah sebenarnya biaya pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)? Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasi biaya untuk merealisasikan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/Jembatan Selat Sunda (JSS) bisa menelan Rp 225 triliun.

Kepastian berapa biaya sebenarnya baru akan dapat diketahui setelah selesai dilakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan.

Proyek KSISS/JSS masuk dalam Badan buku rencana proyek kerjasama pemerintah dan swasta atau PPP (public private partnership-Book 2012). Buku tersebut berisikan 58 proyek infrastruktur andalan pemerintah, salah satunya adalah Jembatan Selat Sunda yang belakangan ini mencuat ke permukaan menjadi kontroversi. Tentu saja angka itu mengundang kontroversi, karena angka itu adalah hampir seperenam dari APBN-P 2012 yang besarnya Rp 1.491 triliun.

Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini terletak di Provinsi Lampung dan Banten. Panjang jembatan ini diperkirakan 27,4 km yang melintasi Selat Sunda.

Perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini mencapai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 225 triliun. Diharapkan proses persiapan pembangunan proyek ini dimulai pada 2012-2014 termasuk FS dan basic design. Targetnya konstruksi awal pada 2015 dan mulai beroperasi pada 2025.

Sebelumnya pihak konsorsium melalui PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) telah membuat Pra-Studi Kelayakan Jembatan Selat Sunda, yang telah diserahkan pada Gubernur Banten, Lampung dan pemerintah pusat 13 Agustus 2009.

Rencana Ukuran dan Kapasitas Jembatan Selat Sunda: Lebar Jembatan 60 m, 2x3 Jalur Lalu Lintas Raya, 2x1 Jalur Darurat, Lintasan Ganda (Double Track) Kereta Rel, Pipa Gas, Pipa Minyak, Kabel Fiber Optik Cable, Kabel Listrik dan lain-lain. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

BEI Buka Galeri Investasi di Mall Surabaya - Kerjasama POWN dan Danareksa

NERACA Jakarta - Dalam rangka perluas penetrasi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meresmikan galeri investasi BEI ke-400…

Jagartha Maksimalkan Peran Penasihat Investasi - Tingkatkan Jumlah Investor Pasar Modal

NERACA Jakarta – Resmi mengantungi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Jagartha Penasihat Investasi (Jagartha Advisors) sebagai perusahaan penasihat investasi…

BKPM : Politik Tak Ganggu Investasi

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menegaskan aspek politik sama sekali…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara Hanya 52%

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53%, yudikatif 41%, MPR 50%, DPR 12,95%, DPD…

Wow, Baru 69 Wakil Rakyat Serahkan LHKPN

KPK merilis daftar kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif per 3 Agustus 2018.…

Pendampingan Pengisian LHKPN Pejabat Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), melakukan pendampingan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara "online" (dalam jaringan/daring) terhadap…