Banyak UU Terkait Daerah Dinilai Cacat Hukum

NERACA

Jakarta—Majelis Permusyawaratan Rakyat menilai sejumlah produk undang-undang (UU) yang dihasilkan DPR yang terkait dengan kepentingan daerah justru cacat hukum. Alasanya pembahasan UU yang terkait daerah ternyata tidak melalui mekanisme yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. "Dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) diperintahkan setiap proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus ikut membahas bersama DPR," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid dalam acara Dialog Pilar Negara berjudul "Harmonisasi Lembaga-Lembaga Negara", di ruang presentasi Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, Senin (9/7).

Menurut politisi PAN itu, kata "membahas" bermakna kata kerja. Artinya, DPR dan DPD secara bersama-sama membahas sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang ada kaitannya dengan kepentingan daerah. Yang terjadi apa, DPR membahasnya sendirian, inilah yang “diremehkan”. Padahal mekanismenya sudah diatur seperti itu,”ucapnya.

Yang jelas faktanya, kata Farhan lagi, hal itu tidak pernah dilakukan oleh DPR. "Bahkan DPR malah membahas sendirian dan mengesahkannya melalui mekanisme Rapat Paripurna DPR yang kadangkala secara de facto tidak pula memenuhi korum digelarnya rapat paripurna," tegasnya

Lebih lanjut senator dari Nangroe Aceh Darussalam itu menyebut tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan RUU oleh DPR merupakan salah satu bentuk disharmonisasi hubungan antarlembaga dan pelanggaran atas UU. Akibatnya, banyak produk UU yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. "Perlakuan DPR terhadap DPD yang seperti itu, telah menjadikan DPD sebagai Dewan Penasihat DPR (DPD)," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…

Asda I Pemkot Sukabumi Apresiasi Masyarakat Atas Tingginya Pemahaman Produk Hukum - Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Gencar Penyuluhan Hukum

Asda I Pemkot Sukabumi Apresiasi Masyarakat Atas Tingginya Pemahaman Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Gencar Penyuluhan Hukum NERACA…

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Kejaksaan Agung untuk menjadi pihak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…