Banyak UU Terkait Daerah Dinilai Cacat Hukum

NERACA

Jakarta—Majelis Permusyawaratan Rakyat menilai sejumlah produk undang-undang (UU) yang dihasilkan DPR yang terkait dengan kepentingan daerah justru cacat hukum. Alasanya pembahasan UU yang terkait daerah ternyata tidak melalui mekanisme yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. "Dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) diperintahkan setiap proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus ikut membahas bersama DPR," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid dalam acara Dialog Pilar Negara berjudul "Harmonisasi Lembaga-Lembaga Negara", di ruang presentasi Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, Senin (9/7).

Menurut politisi PAN itu, kata "membahas" bermakna kata kerja. Artinya, DPR dan DPD secara bersama-sama membahas sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang ada kaitannya dengan kepentingan daerah. Yang terjadi apa, DPR membahasnya sendirian, inilah yang “diremehkan”. Padahal mekanismenya sudah diatur seperti itu,”ucapnya.

Yang jelas faktanya, kata Farhan lagi, hal itu tidak pernah dilakukan oleh DPR. "Bahkan DPR malah membahas sendirian dan mengesahkannya melalui mekanisme Rapat Paripurna DPR yang kadangkala secara de facto tidak pula memenuhi korum digelarnya rapat paripurna," tegasnya

Lebih lanjut senator dari Nangroe Aceh Darussalam itu menyebut tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan RUU oleh DPR merupakan salah satu bentuk disharmonisasi hubungan antarlembaga dan pelanggaran atas UU. Akibatnya, banyak produk UU yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. "Perlakuan DPR terhadap DPD yang seperti itu, telah menjadikan DPD sebagai Dewan Penasihat DPR (DPD)," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

Menteri Dalam Negeri - Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran…

Kebijakan Perdagangan RI Dinilai Semakin Proteksionis

NERACA Jakarta - Board member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Pastikan Penguatan Alokasi Anggaran 2020 bagi Program Prioritas

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan…

Empat BUMN Bersinergi dalam Pemasaran Produk

  NERACA   Jakarta - Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa empat perusahaan bekerja sama dalam penjualan produk. Empat…

Mayoritas Konsumen Ojek Online Mengeluhkan Tarif Tinggi

      NERACA   Jakarta – Pasca ditetapkan tarif baru ojek online (ojol) yang berlaku efektif 1 Mei 2019,…