Dua Gubernur Tidak Setuju Revisi Perpres

NERACA

Ada aksi tentu ada reaksi. Hukum itu juga berlaku terhadap rencana revisi Perpres No.86/2011 yang dikemukakan oleh Menkeu Agus Martowardojo. Pemprov Banten dan Lampung yang merasa sangat berkepentingan dengan Jembatan Selat Sunda (Selsun) menyatakan sikap keberatan atas usulan Menteri Keuangan tentang perubahan Perpres No.86/2011 tentang pengembangan kawasan Selat Sunda. Mereka juga meminta usulan revisi itu ditarik kembali.

Alasan penolakan disampaikan dalam surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, dengan No.000/S_580/II.10/2012 dan 188/2059-Bapp/2012 tetang tanggapan usulan Menteri keuangan tentang revisi Perpres tersebut. Surat resmi itu ditandatangani oleh Gubernur Lampung Sjahroedin dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, per 5 Juli 2012 lalu.

Sedikitnya ada enam poin alasan penolakan yang disampaikan kedua gubernur itu. Pertama, alasan pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat tinggi, tidak akan bisa diimbangi dengan penyediaan prasarana dermaga dan fery di pelabuhan Merak-Bakauheni, menjadi alasan pembangunan Kawasan Strategsi dan Industri Selat Sunda mendesak dilaksanakan.

Kedua, usulan perubahan Perpres No.86/2011 berbeda semangatnya dengan Perpres No.32/2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui peningkatan konektivitas nasional dengan konsep kerja sama pemerintah dan swasta. (public-private partnership/PPP).

Jika pengembangan KSISS dibebankan kepada APBN, maka tidak realistis dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena bergesernya prioritas anggaran untuk program yang bersifat prorakyat.

Ketiga, usulan revisi itu dapat menimbulkan dampak ketidakpastian hukum bagi investor dan dapat menghambat pengembangan KSISS, sekaligus memengaruhi wibawa pemerintah di mata internasiona.

Keempat, pernyataan Menkeu yang menyebutkan proyek yang ditangani swasta selalu bermasalah dan merugikan pemerintah, telah menimbulkan polemik jika pemerintah tidak memercayai swasta dalam pembangunan nasional, yang dapat menurunkan minat investasi swasta di Indonesia.

Kelima, usulan fokus studi kelayakan pada pembangunan jembatan saja, bertentangan dengan hasil evaluasi tim nasional persiapan pembangunan jembatan selat sunda yang telah dibentuk berdasarkan kepres No.36/2009, yang menyebutkan jembatan selat sunda tidak layak jika tidak diintegrasikan dengan pengembangan kawasan.

Terakhir, keberatan juga didasarkan atas target presiden agar pembangunan KSISS dapat dimulai pada awal 2014, maka pemrakarsa dalam hal ini konsorsium PT GBLS telah melakukan persiapan termasuk penjajakan kerjasama dengan calon investor strategis. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

S&P Revisi Outlook Modernland Jadi Negatif

NERACA Jakarat – Meskipun mencatat perolehan laba bersih pada semester I-2018 meningkat 31,11% menjadi sebesar Rp 181,48 miliar, namun hal…

Demonstrasi Ojek Online yang Tidak Dibutuhkan

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia   Sejumlah ojek online berencana melakukan demonstrasi pada…

Gubernur BI Jadi Ketum ISEI

  NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara Hanya 52%

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53%, yudikatif 41%, MPR 50%, DPR 12,95%, DPD…

Wow, Baru 69 Wakil Rakyat Serahkan LHKPN

KPK merilis daftar kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif per 3 Agustus 2018.…

Pendampingan Pengisian LHKPN Pejabat Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), melakukan pendampingan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara "online" (dalam jaringan/daring) terhadap…