Rencana IPO Freeport Belum Masuk Ke Bapepam-LK

NERACA

Jakarta – Rencana PT Freeport Indonesia untuk mencatatkan sahamnya dipasar modal dalam negeri, disambut baik oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Hanya saja, Bapepam-LK mengaku belum ada pembicaraan tersebut.

Kepala Biro Penilaian Keuangan Sektor Riil Bapepam-LK Anis Baridwan mengatakan, pihaknya belum menerima rencana Freeport Indonesia IPO, “Belum ada pembicaran semua perusahaan yang mau masuk IPO, harus kontrak pendahuluan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) baru ke Bapepam-LK," katanya di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurutnya, Bapepam-LK akan terbuka kepada perusahaan apapun yang hendak melantai di pasar modal. Sebagaimana diketahui sebelumnya, PT Freeport Indonesia membuka opsi untuk melepas sebagian saham ke publik. Opsi pelepasan saham perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu berpotensi dilakukan melalui penawaran umum perdana IPO.

Jika opsi tersebut terealisasi, target dana IPO diperkirakan bisa menembus USD1,5 miliar atau sekira Rp13,5 triliun. Namun, manajemen Freeport menegaskan bahwa opsi itu masih terlalu dini. "Belum, itu masih jauh. Sampai persiapan juga belum," kata Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Ito Warsito pernah bilang, rencana Freeport Indonesia go public di Indonesia harus melalui proses panjang dan tidaklah mudah. Pasalnya, perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu harus izin ke pemerintah disana dan belum lagi stakeholder di dalam negeri, seperti izin pemerintah atau kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), “Prosesnya Freeport IPO sangat panjang dan butuh persiapan panjang, termasuk soal izin kontrak karya,”ungkapnya.

Asal tahu saja, dalam memenuhi target jumlah emiten sebanyak 25 ditahun ini, pihak BEI terus menggenjot perusahaan untuk segera mencatatkan sahamnya di BEI. Bahkan BEI tengah mengincar kelompok calon emiten diantaranya perusahaan BUMN, perusahaan sektor Sumber Daya Alam (SDA), perusahaan kreditur perbankan dan perusahaan asing. (bani)

BERITA TERKAIT

Berikan Payung Hukum Khusus - Pemerintah Kritik Unicorn Yang Belum IPO

NERACA Jakarta – Desakan pemerintah lewat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara agar empat perusahaan starup…

Pemprov Jabar Minta Jasa Sarana Pertajam Rencana Bisnis

Pemprov Jabar Minta Jasa Sarana Pertajam Rencana Bisnis NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebagai pemegang saham…

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Berkah Kinerja Emiten Meningkat - Jumlah Investor di Sumbar Tumbuh 46%

NERACA Padang – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat jumlah investor saham asal Sumbar di pasar…

Indo Premier Bidik AUM 2019 Tumbuh 50%

Tahun depan, PT Indo Premier Investment yakin dana kelolaan atau asset under management (AUM) mereka akan tumbuh hingga 50% seiring…

HRUM Siapkan Rp 236 Miliar Buyback Saham

PT Harum Energy Tbk (HRUM) berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback sebanyak-banyaknya 133,38 juta saham atau sebesar 4,93%…