NERACA

Jakarta—Besarnya dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada semester I-2012 diperkirakan bisa mencapai Rp88,9 triliun atau 64,7 % dari yang dianggarakan pemerintah sekitar  Rp137,4 triliun.  “Tentu ini menjadi konsekuensi tak naik naiknya harga BBM. Kita harus minta aja ke DPR pada Oktober atau November untuk tambahan kuota, kalau tidak, maka  kita tak dapat apa-apa (dengan harga yang murah seperti sekarang),” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rubi Rubiandini usai diskusi panel mengenai Energy Security dalam acara ASEAN-Latin Business Forum, di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Rudi, saat ini belum tepat menaikkan harga BBM. Karena itu salah satu caranya dengan meminta penambahan kuota saja. “Peraturannya hanya boleh 120,75 ton (subsidi), nah itu kita tidak mungkin, sekarang harga sedang di bawah itu, di bawah 100 malah. Satu-satunya cara minta tambah kuota,” tuturnya

Diakui Rudi, penghematan sendiri akan sangat sulit dilakukan tanpa kenaikan harga. "Kita tidak bisa melarang orang konsumsi BBM. Itu hak setiap orang. Dan pemenuhan energi itu kewajian kita. Jadi kita wajib memenuhi kuotanya,” ujarnya

Terkait dengan penggunaan energy terbarukan  Guru Besar Teknik Perminyakan ITB ini menegaskan jika pemerintah ingin memajukan energi baru terbarukan. Maka salah satu jalannya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. “Energy baru terbarukan itu baru bisa tumbuh jika harga BBM tidak semurah ini, (hanya) 50% dari harga pasar,” tegasnya

Dikatakan Rudii, memang harus ada pricing policy atas BBM supaya energi lain bisa tumbuh. Harga BBM harus disesuaikan menjadi Rp 6.000 per liter tersebut maka negara bisa menghemat 25% subsidi BBM. ”Dari sana energi lain menjadi tumbuh, ditambah lagi uang yang selama ini dipakai untuk riset atau substitusi ke energi baru terbarukan tadi. Nah, dengan begitu maka akan terjadi keseimbangan. Maka yang akan jadi pemenangnya adalah energi baru yang terbarukan. Itu namanya pricing policy,” jelas Rudi.

Ditempat terpisah, mantan koordinator Staf Ahli Komisi VII DPR, Tunggul K. Sirait mengakui anggaran subsidi BBM pada semester I tahun ini menunjukkan peningkatan yang tinggi dan berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran subsidi BBM pada semester II bisa mencapai angka Rp127,9 triliun. "Jika ditambah dengan semester I, maka angkanya bisa menembus Rp216 tiliun dan pemerintah mengalami kerugian sekitar Rp79,4 triliun," ungkapnya

Lebih jauh Tunggul mengatakan meningkatnya anggaran BBM bersubsidi tahun ini karena pemerintah belum maksimal dalam mempromosikan penjualan BBM non subsidi. Apalagi, aturan penjualannya sekarang saja masih tumpang tindih dengan BBM non subsidi. "Pemerintah diharapkan dapat menjamin kelancaran pendistribusian BBM non subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Seharusnya kegiatan penyaluran BBM tertentu diatur dalam Permen tersendiri," paparnya.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 tahun 2011 soal penyaluran BBM tidak bisa menjamin tercapainya sasaran kelancaran pendistribusian BBM tertentu dan BBM non subsidi. "Sebaiknya dalam Permen yang mengatur penyaluran BBM non subsidi tidak ada lagi aturan-aturan yang menghambat atau yang memperpanjang proses birokrasi," ujarnya.

Tunggul menambahkan, seharusnya aturan tersebut lebih mendorong badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) menjalankan usahanya, sehingga pendistribusian BBM non subsidi berjalan lancar.

"Yang lebih penting lagi adalah Undang-Undang MIGAS yang baru segera disahkan, sehingga pemerintah dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan yang menjamin kelancaran pendistribusian BBM yang dapat menyejahterakan rakyat Indonesia," pungkasnya. **ria/cahyo