Dana Subsidi BBM 2012 Bisa Bengkak 64,7%

NERACA

Jakarta—Besarnya dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada semester I-2012 diperkirakan bisa mencapai Rp88,9 triliun atau 64,7 % dari yang dianggarakan pemerintah sekitar Rp137,4 triliun. “Tentu ini menjadi konsekuensi tak naik naiknya harga BBM. Kita harus minta aja ke DPR pada Oktober atau November untuk tambahan kuota, kalau tidak, maka kita tak dapat apa-apa (dengan harga yang murah seperti sekarang),” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rubi Rubiandini usai diskusi panel mengenai Energy Security dalam acara ASEAN-Latin Business Forum, di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Rudi, saat ini belum tepat menaikkan harga BBM. Karena itu salah satu caranya dengan meminta penambahan kuota saja. “Peraturannya hanya boleh 120,75 ton (subsidi), nah itu kita tidak mungkin, sekarang harga sedang di bawah itu, di bawah 100 malah. Satu-satunya cara minta tambah kuota,” tuturnya

Diakui Rudi, penghematan sendiri akan sangat sulit dilakukan tanpa kenaikan harga. "Kita tidak bisa melarang orang konsumsi BBM. Itu hak setiap orang. Dan pemenuhan energi itu kewajian kita. Jadi kita wajib memenuhi kuotanya,” ujarnya

Terkait dengan penggunaan energy terbarukan Guru Besar Teknik Perminyakan ITB ini menegaskan jika pemerintah ingin memajukan energi baru terbarukan. Maka salah satu jalannya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. “Energy baru terbarukan itu baru bisa tumbuh jika harga BBM tidak semurah ini, (hanya) 50% dari harga pasar,” tegasnya

Dikatakan Rudii, memang harus ada pricing policy atas BBM supaya energi lain bisa tumbuh. Harga BBM harus disesuaikan menjadi Rp 6.000 per liter tersebut maka negara bisa menghemat 25% subsidi BBM. ”Dari sana energi lain menjadi tumbuh, ditambah lagi uang yang selama ini dipakai untuk riset atau substitusi ke energi baru terbarukan tadi. Nah, dengan begitu maka akan terjadi keseimbangan. Maka yang akan jadi pemenangnya adalah energi baru yang terbarukan. Itu namanya pricing policy,” jelas Rudi.

Ditempat terpisah, mantan koordinator Staf Ahli Komisi VII DPR, Tunggul K. Sirait mengakui anggaran subsidi BBM pada semester I tahun ini menunjukkan peningkatan yang tinggi dan berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran subsidi BBM pada semester II bisa mencapai angka Rp127,9 triliun. "Jika ditambah dengan semester I, maka angkanya bisa menembus Rp216 tiliun dan pemerintah mengalami kerugian sekitar Rp79,4 triliun," ungkapnya

Lebih jauh Tunggul mengatakan meningkatnya anggaran BBM bersubsidi tahun ini karena pemerintah belum maksimal dalam mempromosikan penjualan BBM non subsidi. Apalagi, aturan penjualannya sekarang saja masih tumpang tindih dengan BBM non subsidi. "Pemerintah diharapkan dapat menjamin kelancaran pendistribusian BBM non subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Seharusnya kegiatan penyaluran BBM tertentu diatur dalam Permen tersendiri," paparnya.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 tahun 2011 soal penyaluran BBM tidak bisa menjamin tercapainya sasaran kelancaran pendistribusian BBM tertentu dan BBM non subsidi. "Sebaiknya dalam Permen yang mengatur penyaluran BBM non subsidi tidak ada lagi aturan-aturan yang menghambat atau yang memperpanjang proses birokrasi," ujarnya.

Tunggul menambahkan, seharusnya aturan tersebut lebih mendorong badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) menjalankan usahanya, sehingga pendistribusian BBM non subsidi berjalan lancar.

"Yang lebih penting lagi adalah Undang-Undang MIGAS yang baru segera disahkan, sehingga pemerintah dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan yang menjamin kelancaran pendistribusian BBM yang dapat menyejahterakan rakyat Indonesia," pungkasnya. **ria/cahyo

BERITA TERKAIT

Dorong Bisnis Lebih Agresif - Bukalapak Raih Kucuran Dana dari Mirae Asset

NERACA Jakarta –Pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce Bukalapak, mendorong beberapa perusahaan besar lainnya untuk ikut serta memberikan suntikan modal. Apalagi, Bukalapak…

ICBP Sisakan Dana IPO Rp 417,49 Miliar

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2018 kemarin, emiten makanan dan minuman, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah merealisasikan…

Dunia Usaha - Otomatisasi dalam Revolusi Industri 4.0 Tidak Bisa Dihindari

NERACA Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dijalani.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…

FIHRRST Ajak Perusahaan Sadar dan Hormati HAM

    NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) mengadakan seminar sosialisasi studi kepada…