Gagasan pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera ternyata menarik minat banyak investor. Selain jembatan, di lokasi itu direncanakan dibangun sarana perekonomian yang mampu meningkatkan kehidupan di wilayah Banten dan Lampung . Ironisnya, proyek JSS yang konon menelan biaya investasi Rp 200 triliun lebih, ternyata sampai saat ini pemerintah belum mampu menyelesaikan kisruh di lahan "basah" tersebut.

NERACA. Ide jalan pintas tersebut muncul akibat antrean kendaraan dari Bakauheni-Merak dan sebaliknya dari waktu ke waktu terus mengular hingga beberapa kilometer, sehingga mengganggu pemakai jalan lainnya terutama di sepanjang tol Jakarta-Merak. Sehingga diharapkan JSS dapat mengatasi solusi atrean kendaraan tersebut di masa depan.

Antrean truk barang di Pelabuhan Merak menuju sejumlah daerah di Sumatera belakangan ini kian panjang, bahkan pernah mencapai lebih 10 km. Sopir truk pun menjerit karena pulang tak membawa uang.Karena selain memakan waktu yang berhari-hari, penghasilan mereka habis. Bahkan ada yang sampai meninggalkan utang kepada pemilik truk, akibat uang saku dan uang jalan mereka habis untuk biaya operasional selama di jalan.

Rencana pembangunan mega proyek JSS itu memang cukup pelik. Persoalannya adalah, kondisi geografis di wilayah itu rentan bencana, serta Selat Sunda merupakan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I yang dilewati kapal asing. Pembangunan proyek mahal ini merupakan cermin strategi kontinental.

Tidak hanya itu. Pemerintah pun secara tegas menyatakan keberatannya untuk mengganti biaya studi kelayakan Jembatan Selat Sunda yang dilakukan oleh konsorsium. Diketahui bahwa konsorsium Banten-Lampung yang termasuk di dalamnya Artha Graha Network menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tersebut. Dan sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan (feasibility study-FS). Berdasarkan standar internasional, studi kelayakan ini membutuhkan dana 3-4% dari total proyek yang nilainya Rp 200 triliun lebih.

"Jika pemerintah harus tanggung biaya feasibility study JSS sebesar Rp3 triliun, pemerintah berkeberatan," jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta belum lama ini.

Agus mengaku berkeberatan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan konsorsium dalam melakukan studi kelayakan. Alasannya, pemerintah justru masih melakukan studi kelayakan terkait biaya dan pengembaliannya. Jembatan Selat Sunda itu kuncinya FS. Karena bukan hanya konstruksi tetapi kelayakan proyek itu, termasuk  rencana penerimaan untuk membiayai dan pengembaliannya.

Perlu dipertimbangkan pula, akibat alokasi dana yang begitu besar akan muncul krisis finansial baru yang dampaknya harus dipikul seluruh rakyat Indonesia. Bukankah jika pemerintah memiliki dana besar, lebih baik dialokasikan untuk membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang akan membuat bangsa Indonesia mandiri secara ekonomi ?

Bagaimanapun, pembangunan JSS juga akan memperburuk kondisi transportasi di Jakarta karena secara otomatis akan memperlancar arus pulang balik kendaraan bermotor dari Jawa-Sumatera dan sebaliknya. Bila ini terjadi, percuma ada wacana pindah ibukota untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Pembangunan JSS juga berpotensi mematikan moda transportasi laut yang seharusnya dikembangkan oleh pemerintah sebagai negara kepulauan.

Dengar Pendapat DPR

Rencana acara rapat dengar pendapat umum antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan dengan Komisi V DPR yang dijadwalkan pada Senin (9/7), ternyata ditunda entah sampai kapan.

”Hal ini menunjukkan tidak seriusnya dan belum klopnya petinggi pemerintah untuk mematangkan rencana itu,” kata anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana.

Menurut dia, sebenarnya proyek JSS mempunyai arti yang sangat strategis sebagai konektivitas antara  Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

”Apabila ekonomi kita sudah kuat dengan adanya JSS dan jalan tol Trans Sumatera sudah berfungsi, baru dibuka konektivitas dengan Malaysia dan Singapura,” katanya.

Menurut dia, tidak klopnya rencana pembangunan Jembatan Selsun terlihat dari sikap pemerintah  yang mengambil alih studi kelayakan proyek itu yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).

Menurut Yudi, belum satu pendapatnya pemerintah dalam hal pembiayaan persiapan studi kelayakan (feasibility study) proyek Jembatan Selat Sunda terlihat dari sikap Menkeu Agus Martowardojo.

Dia menilai Menkeu bersikukuh akan menggunakan dana APBN untuk studi kelayakan, sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa justru menilai sulit menggunakan dana APBN.

Menurut Hatta, sejak awal pembangunan jembatan Selat Sunda yang biayanya bisa mencapai Rp 200 triliun ini tidak menggunakan dana APBN.

"Usulan Menkeu dari awal langsung dibiayai APBN. Persoalannya dari awal kita mengatakan non-APBN, karena kita masih banyak harus membangun infrastruktur desa, jembatan gantung untuk anak-anak sekolah yang ekonominya sulit," kata Hatta di kantornya, Senin (9/7).

Menkeu mengusulkan agar pendanaan persiapan studi kelayakan (FS) Jembatan Selat Sunda (JSS/KSISS) didanai APBN bukan dari pemrakarsa yakni Artha Graha Network dan pemda Lampung-Banten seperti yang tertuang dalam Perpres No 86 Tahun 2011. Karenanya, dia mengajukan adanya revisi perpres tersebut.

Menurut Hatta, Artha Graha Network dan Pemda Lampung-Banten selaku inisiator proyek tersebut menyatakan proyek ini menggunakan skema kerjasama pemerintah-swasta. Pemerintah pusat pun sudah menyetujui dan harus mengawasi.

"Jadi sebetulnya tidak perlu diributkan," cetusnya ketika itu.

Dia menambahkan, kalaupun ingin menggunakan dana APBN, tidak mungkin dilakukan tahun ini. Pasalnya, APBN 2013 sudah akan selesai pembahasannya. Selain itu, akan menimbulkan proses panjang karena jika menggunakan APBN harus meminta persetujuan DPR.

"Kalau APBN kita kuat untuk membiayai itu, infrastruktur lain perdesaan, irigasi, infrastruktur, jembatan di kampung. Dari awal JSS itu didesain non APBN. Tidak boleh kita mengatakan kalau swasta yang mengerjakan itu jelek. Jadi kita pisahkan dulu siapa dan siapa yang mengerjakan. Kita belum tahu siapa yang akan mengerjakan, karena pada akhirnya akan ditenderkan," tandas Hatta.

Pemerintah menyampaikan lonjakan nilai investasi proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda mencapai US$10 miliar disebabkan kebutuhan investasi pengembangan kawasan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan proyek JSS tidak hanya terkait pembangunan fisik jembatan penghubung pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga pengembangan kawasan di sekitar dua wilayah tersebut.
 
"Pembangunan bukan hanya soal jembatannya saja, tetapi juga investasi di kawasan kiri kanannya, itu membuat kebutuhan dana meningkat," katanya dalam seminar sosialisasi kebijakan pembangunan dengan media massa di Bandung, pekan lalu. 

Pada awalnya disebutkan kebutuhan dana proyek Jembatan Selsun sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Dalam buku kerja sama pemerintah dan swasta ( PPP Book) yang diterbitkan Bappenas tertulis nilai investasi proyek mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp250 triliun.
 
Oleh karena feasibility study atau studi kelayakan belum resmi tersusun, katanya, maka kebutuhan biaya juga akan terus bergerak sampai ada kajian lebih mendalam.

Investasi Membengkak

Menurut Yudi,  rencana pembangunan JSS merupakan sebuah rencana ke depan yang sangat strategis artinya bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

”Oleh karena itu, para menteri tekait harus fokus dalam pembahasan masalah ini dengan mengikutsertakan DPR. Sebab betapa pun, kalau proyek itu menggunakan dana APBN tetap memerlukan persetujuan DPR,” katanya.

Menurut dia, biaya pembangunan itu semula Rp 150 triliun untuk desain dengan jalur kereta api, sedangkan untuk desain tanpa jalur KA biayanya Rp 115 triliun.

”Karena itu kalau angkanya membengkak menjadi Rp 250 triliun, DPR ingin mengklarifikasinya dalam RDPU,” katanya.

Dia mengatakan pemerintahan konon siap melaksanakan proyek itu bisa mulai dipancang  pada 2014.

”Pelaksanaan proyek sekitar 3-5 tahun, sehingga diharapkan JSS sudah bisa terhubung pada 2019,” katanya.

Infrastruktur Daerah

Sementara itu, anggota Komisi V DPR lainnya, Umar Arsal, mengatakan apabila konektivitas kedua pulau besar itu bisa terjadi, maka akan memperlancar mobilitas  barang dan jasa  antara Jawa-Sumatera.

Menurut Umar, pertumbuhan ekonomi yang terdorong dari konektivitas kedua pulau itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

”Ini akan menjadi modal dasar pembangunan ekonomi nasional pada abad ke-21 ini,” tuturnya.

Umar mengatakan setelah konektivitas Jawa-Sumatera terlaksana, baru kemudian pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah terpencil, perbatasan berupa pelabuhan, lapangan terbang perintis dan sebagainya.

Sedangkan di kota-kota besar didorong pembangunan infrastruktur angkutan massal seperti KA, MRT, terminal, bandara, dan sejenisnya..

”Saya yakin, apabila transportasi massal digerakkan, maka kepemilikan kendaraan pribadi akan berkurang. Jika tersedia  angkutan umum yang aman, nyaman dan massal, orang akan lebih memilih kendaraan umum", katanya. (agus/dbs)