Kapitalisme Jerat Kemiskinan

Indonesia yang berpredikat negara demokrasi sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh asing yang mengembangkan logika ekonomi kapitalisme yang mendikte keputusan politik yang menguntungkan kepentingan kapitalis.

Menurut Karl Marx, negara demokrasi identik dengan negara kapitalis, dimana yang diuntungkan umumnya adalah para pemilik modal yang lazim disebut kapitalis atau investor. Sedangkan rakyat kecil berada dalam lingkup kemiskinan yang sulit dihilangkan dari waktu ke waktu.

Kita lihat saja banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seperti Freeport yang mengekploitasi tambang di Papua dan Exxon Mobil menggali sumber gas di Aceh, tetapi mereka kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat di sekitarnya. Bahkan, pemerintah cenderung berpihak pada mereka ketika terjadi sengketa lahan antara pihak perusahan dan masyarakat sekitar.

Kapitalisme pada hakikatnya adalah sistem sosial yang berdasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Dalam ranah ekonomi, kapitalisme memisahkan intervensi negara dengan perekonomian, seperti halnya ada sekuler yang memisahkan agama dengan negara.

Bagaimanapun, kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Bahkan dalam perjalanannya, kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin melebar (gap) antara si kaya dan si miskin. Itu semua merupakan dampak dari kejamnya kapitalisme yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia.

Namun belakangan ini eksistensi kapitalisme sekarang menuai banyak gugatan dari ekonom sendiri termasuk di negara asalnya. Karena, faham itu memiliki efek buruk sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekonomi suatu bangsa. Diantaranya meningkatnya kemiskinan, merusak budaya lokal, dan membentuk manusia menjadi konsumtif.

Tidak hanya itu. Kapitalisme membuat negara miskin semakin miskin karena terbelit utang terutama dari International Moneter Fund (IMF), yang pada akhirnya membuat negara miskin dan berkembang sulit bersaing dengan negara maju.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2012, prosentase penduduk miskin menurut pulau berada di Maluku dan Papua, yaitu sebesar 25,25% dan terkecil di Kalimantan ( 6,8%). Sementara dari jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di Jawa (16,74 juta orang) dan terkecil di Kalimantan (0,97 juta orang).

Nah, kalau kita perhatikan jumlah kemiskinan di negeri ini bukan berkurang, tetapi malah terus bertambah. Disadari atau tidak, semua itu merupakan buah pahit dari kapitalisme yang terus merajalela.

Jadi, tujuan kapitalisme tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk memuaskan nafsu manusia yang tidak pernah puas. Karena nafsu manusia yang tidak dilandasi dengan moralitas dan keimanan menjadikan seseorang serakah dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Lalu sistem kapitalisme digerakkan secara dominan oleh ekonomi berbasis sektor keuangan yang penuh spekulatif, bukan diarahkan ke sektor riil yang produktif.

Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia rakyat sering kali mengalami kemiskinan, kelaparan bahkan kekerasan. Semua ini terjadi akibat pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Kekayaan yang dimiliki Indonesia seperti pertanian yang subur, laut yang melimpah dan kekayaan hutan, ternyata hanya untuk kepentingan kapitalis dan investor asing. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel Prioritaskan Tanggulangi Kemiskinan Enam Kabupaten

Pemprov Sumsel Prioritaskan Tanggulangi Kemiskinan Enam Kabupaten  NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan memprioritaskan menanggulangi kemiskinan…

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Wagub Jabar: "Gerbang Desa" Jurus Atasi Kemiskinan

Wagub Jabar: "Gerbang Desa" Jurus Atasi Kemiskinan NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Perlu Evaluasi Pilkada Langsung

Tertangkapnya sejumlah pemimpin daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam beberapa bulan terakhir, membuka lagi wacana evaluasi sistem pemilihan…

Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang…

Waspadai Fluktuasi Rupiah

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam rentang perjalanan beberapa pekan terakhir  menguat signifikan. Dari posisi terlemahnya sejak 1998…