Rencana Awal Proyek JSS Pakai Non-APBN

Rencana Awal Proyek JSS Pakai Non-APBN

Jakarta—Pemerintah menilai pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sejak awal memang direncanakan berasal dari dana Non APBN. Alasanya mengingat dana APBN yang terbatas. "Usulan menkeu dari sejak awal langsung dibiayai APBN. Persoalannya dari awal kita mengatakan non-APBN," kata Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (9/7)

Lebih jauh Hatta menegaskan dana pembangunan JSS tersebut tidak menggunakan dana APBN. Karena masih banyak infrastruktur lain yang belum bisa dipenuhi oleh dana APBN. "Karena masih banyak, kita membangun infrastruktur desa, jembatan gantung untuk anak-anak sekolah yang ekonominya sulit," tambahnya

Dikatakan Hatta, pemerintah khawatir penggunaan APBN, bias membuat pembangunan infrastruktur lain yang direncanakan akan terbengkalai. "Kalau kita mau bicara dianggarkan dari APBN 2013 sudah mau selesai pasti tidak mungkin," paparnya

Menurut Hatta, jika memang ingin menggunakan dana APBN, berarti harus dimasukkan ke dalam APBN 2014. Selain itu, lanjut dia, permasalahan akan terjadi di DPR, karena jika pembangunan infrastruktur besar dengan dana APBN, tak jarang daerah akan meminta. "Nanti DPR-nya bertanya, saya di daerah sana lebih membutuhkan ini dan itu, pembahasannya panjang. Jadi kalau APBN kita kuat untuk membiayai itu, infrastruktur lain pedesaan, irigasi, infrastruktur, jembatan di kampung, kelurahan itu selesai, maka kita bangun prioritas yang lain. Dari awal itu di desain, non APBN," imbuhnya.

Namun demikian Hatta mengakui biaya studi kelayakan proyek pembangunan JSS masih dalam pembahasan pemerintah. "Kalau dari kita sendiri, resikonya dari awal pemerintah harus mengeluarkan dari APBN dan itu triliunan rupiah," tegasnya.

Dikatakan Ketua umum PAN, biaya studi kelayakan pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda itu sebaiknya ditanggung oleh pemenang tender proyek tersebut.

Namun, biaya tersebut akan diganti pemerintah jika pembatalan dilakukan oleh pemerintah secara sepihak. Pemerintah belum satu suara terkait biaya studi kelayakan proyek JSS itu. Kementerian Keuangan sebelumnya meminta pemerintah membiayai studi kelayakan dari dana APBN.

Sementara menurut Hatta, hal tersebut akan memakan waktu lama karena harus mendapat persetujuan DPR. Terkait hal tersebut, Hatta mengatakan pemerintah masih terus mengkaji untuk menemukan jalan tengah.

JSS merupakan salah satu agenda utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Megaproyek pembuatan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu rencananya akan dimulai pada 2014. **cahyo/ria

BERITA TERKAIT

Aplikasi Terintegrasi PLB Diberlakukan Awal Tahun Depan

  NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan mulai memberlakukan secara penuh penggunaan sistem aplikasi Pemasukan…

APBN 2019: Pesan Keadilan Pemerintah

Oleh: Muhammad Yoga Pratama, Mahasiswa PKN STAN Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" Tanya pimpinan…

Jabar Tawarkan Proyek Infrastruktur Unggulan di IIW

Jabar Tawarkan Proyek Infrastruktur Unggulan di IIW NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menawarkan 25 Proyek Infrastuktur di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…