Pilih Gubernur Bersih dan Jujur

Warga Jakarta besok (11/7) akan memanfaatkan hak pilih mereka sebaik-baiknya dalam pemilihan kepala daerah  DKI Jakarta. Dari enam kandidat calon gubernur (cagub), tidak ada yang masuk kategori  calon “anak bawang”, mereka umumnya sudah matang di bidangnya masing-masing. Ini terlihat dari visi dan misi masing-masing kandidat saat kampanye waktu lalu.

Tiga kandidat kini malah tercatat aktif sebagai kepala daerah yaitu Joko Widodo (Jokowi) sebagai walikota Solo, Alex Noerdin menjabat gubernur di Sumatra Selatan, dan Fauzi Bowo sebagai incumbent gubernur DKI. Sementara Hidayat Nur Wahid merupakan politisi senior yang pernah menjabat ketua MPR. Keempat cagub ini mewakili partai pengusung yaitu PDIP,  Golkar, Demokrat, dan terakhir PKS. Dua calon lainnya maju melalui jalur independen adalah Hendardji Soepandji dan Faisal Basri.

Dalam menentukan pilihan nanti, warga Jakarta tentu harus berfikir rasional menimbang program-program yang ditawarkan. Di luar itu yang patut untuk dipahami adalah mengenai rekam jejak harta kekayaan mereka sebelum maju pencalonan. Ini sangat krusial di tengah euforia semangat keterbukaan dan antikorupsi yang digembar-gemborkan para cagub, meski mereka sudah melaporkan harta mereka ke KPK sebagai prasyarat pencalonan.

Dari data laporan harta kekayaan (LHK) terungkap Fauzi Bowo sebagai cagub terkaya dengan kekayaan Rp59 miliar dan US$325.000. Lalu berikutnya Hendardji Soepandji yang memiliki harta Rp32 miliar dan US$405.537. Peringkat ketiga ditempati oleh Jokowi senilai Rp27 miliar dan US$9.876. Selanjutnya Alex Noerdin dengan kekayaan Rp19 miliar disusul Hidayat Nur Wahid memiliki harta Rp12 miliar dan US$7.500.

Sedangkan Faisal Basri tergolong cagub “termiskin” dengan harta hanya Rp4 miliar. LHK ini merupakan akumulasi dari seluruh harta kekayaan yang berhasil dikumpulkan para cagub selama ini, sejalan dengan penghasilan yang mereka peroleh sesuai posisi dan jabatan mereka selama ini. Hal itu merupakan catatan menarik untuk mengetahui seberapa besar pertambahan harta kekayaan para cagub sejak terakhir kali mereka menyampaikan laporan itu sebelum pencalonan.

LHK terakhir Fauzi Bowo pada 26 Juli 2010 tercatat kekayaan Rp46 miliar dan US$200.000. Lalu dua tahun kemudian harta Foke bertambah sebesar Rp12 miliar dan US$125.000. Jika dirata-ratakan, pertambahan nilai kekayaan Foke setiap bulan mencapai lebih dari Rp518 juta plus US$5.208. Pada 2010 Hendardji Soepandji menyampaikan laporan harta kekayaan  Rp5,9 miliar dan US$170.463 sehingga terdapat terdapat kenaikan harta yang signifikan Rp26 miliar dan US$235.074 atau setiap bulan harta cagub ini bertambah sekitar Rp1 miliar dan US$9.794.

Harta kekayaan Jokowi pada Juli 2010 tercatat Rp18,4 miliar dan US$9.483 sehingga dalam waktu kurang dari dua tahun Jokowi berhasil menambah harta Rp8,7 miliar dan US$393 atau sekitar Rp366 juta plus US$16 per bulan. Alex Noerdin mencatatkan laporan harta kekayaan terakhir Juni 2008 Rp10,9 miliar sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp8,7 miliar atau lebih dari Rp264 juta per bulan.

Pada Desember 2009, Hidayat Nur Wahid mencatatkan harta kekayaan Rp6,3 miliar dan US$10.706. Berdasarkan data itu, terjadi peningkatan hartanya Rp5,8 miliar dan penurunan dolar Amerika US$3.206. Jika dirata-ratakan, penambahan per bulannya mencapai Rp215 juta serta minus US$118 dolar. Sementara Faisal Basri yang bukan pejabat negara, belum pernah memberikan LHK sehingga laporan itu yang pertama kali kepada KPK.

Kita melihat penyampaian LHK para cagub sudah sejalan dengan penerapan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), dan memperlihatkan itikad baik mereka. Masyarakat Jakarta kini selayaknya merespon dengan sikap mawas diri dan lebih cermat juga meneliti gaya hidup mereka terkait figur cagub yang bersih dan jujur, sebagai bentuk tanggung jawab mengelola daerah yang transparan, akuntabel dan mencapai sasarannya secara tepat dan benar.

BERITA TERKAIT

Cegah Dampak El Nino

Ancaman El Nino di negeri belakangan ini semakin kentara, apalagi data BPS mengungkapkan sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar…

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

Persatuan dan Kesatuan

Pasca Pemilihan umum (Pemilu) 2024, penting bagi kita semua untuk memahami dan menjaga persatuan serta kesatuan sebagai pondasi utama kestabilan…