Pemerintah Akan Genjot Produktivitas Perikanan Nasional

Siapkan Rumah Murah untuk Nelayan

Selasa, 10/07/2012

NERACA

Jakarta - Dalam upaya mengentaskan kemiskinan nelayan, Pemerintah menerbitkan Keppres No.10/2011 mengenai Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Selain membuat rumah sangat murah, program PKN yang "dikeroyok" 12 kementerian, juga membuat pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU Solar, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas, dan fasilitas bank “rakyat”.

Program PKN sendiri akan berlangsung secara bertahap hingga 2014 dengan menyeser rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI). Paling tidak tahun ini, sebanyak 400 PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan Program PKN, terdiri dari 1.426 desa, 112.037 Rumah Tangga Sasaran (RTS) nelayan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

"Saya yakin program ini mampu memberikan stimulus terhadap kehidupan nelayan, khususnya dalam pembenahan infrastruktur kelautan dan perikanan," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, seperti dikutip dari siaran pers, kemarin.

Sebagai nahkoda Program PKN, Sharif menyebut bahwa tahun ini, setidaknya Rp 3 triliun telah disiapkan untuk pembangunan rumah sangat murah, listrik murah, sarana air bersih, fasilitasi kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi basic safety trainning, pengerukan PPI, dan budidaya rumput laut. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat, jika kalangan BUMN dapat mengalokasikan CSR-nya untuk Program PKN, seperti BNI melalui program Corporate Community Responsibility (CCR) yang telah diimplementasikan pada Program Kampung BNI.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyediakan 8 ribu orang tenaga penyuluh perikanan atau meningkat sebesar 33,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya, sebanyak 12 ribu orang pada tahun 2013 dan 15 ribu orang pada tahun 2014. "Keberadaan tenaga penyuluh perikanan tersebut diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan, khususnya pelaku usaha perikanan skala kecil agar lebih mandiri dan berdaya saing," sambung Sharif.

Peningkatan Produktivitas

Di samping Program PKN, KKP juga mengalokasikan anggaran PNPM Mandiri KP jauh lebih besar dan jangkauan kolompok penerima lebih banyak. Sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp. 783,52 miliar, termasuk di 16 kab/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dapat tercapai tahun ini. Dengan kata lain, jumlah kelompok penerima bantuan mengalami peningkatan sebesar 84,49% dibandingkatn tahun sebelumnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan juga ditempuh KKP melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk untuk meningkatkan daya saing melalui kebijakan industrialisasi perikanan. Sasaran strategis kebijakan ini adalah pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Darul Rohmat, sebagai tuan rumah penyelenggaraan pelatihan pembenihan, pembesaran, pengolahan dan pemasaran ikan lele bagi pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Tengah. Pelatihan ini dapat mencetak SDM unggul, khususnya para santri yang ada di pesantren di Jawa Tengah sehingga dapat mendukung berjalannya industrialisasi perikanan," ujar Sharif.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, KKP telah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 53,35 milyar. Alokasi anggaran KKP yang diperuntukan Propinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 38.651.800.000,- yang meliputi 16 unit kapal INKA Mina berukuran diatas 30 GT; 9901 kartu nelayan; pemantauan, monitoring, pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); percontohan akselerasi budidaya air payau berbasis Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB); pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya; PUMP budidaya untuk 34 kelompok; nener unggul; 1 unit backhoe; dempond budidaya bandeng; sarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan; pembangunan depo ikan segar; fasilitas pengembangan industri pengolahan hasil perikanan; sarana pengolahan hasil perikanan; dan pengembangan industri produk hasil perikanan non konsumsi.

Sementara itu, alokasi anggaran yang diperuntukan kepada Kabupaten Pati sendiri adalah senilai Rp 14.699.440.000,- yang meliputi 150 sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT); PUMP perikanan tangkap untuk 27 KUB; 1493 kartu nelayan; pengembangan industari pengolahan hasil perikanan; sarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan; pengembangan model usaha berbasis kelompok pembudidaya lele; Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); bantuan pelatihan usaha KP; dan bantuan penyuluhan.