Petani Tuntut Kepastian RPP Tembakau - Segera Sahkan

NERACA

Jakarta –Polemik terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang rokok menimbulkan desakan kuat dari masyarakat. Pasalnya dengan pengesahan RPP ini maka ada kepastian bagi petani dan para pengusaha rokok. “Kami mendorong agar regulasi ini bisa segera diterbitkan karena menyangkut para petani dan pengusaha industri rokok,” kata Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo di Jakarta.

Budidoyo yakin RPP ini diciptakan untuk mensejahterakan rakyat dan cara pandang akan aturan ini banyak yang berbeda. “Aturan ini dibuat untuk mensejahterakan para petani bukan malah menyengsarakan petani,” ujarnya.

Yang jelas Budidoyo mengakui ada perbedaan cara pandang terkait dengan aturan ini, oleh kerena itu pemerintah perlu menjelaskan dan mensosialisasikan RPP tembakau ini kepada para petani.

Meskipun demikian, lanjut Budionmo, pihaknya mendorong agar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa adil dan berimbang. “Regulasi yang adil dan berimbang artinya pemerintah harus mengakomodasi kepentingan seluruh pihak baik yang antirokok maupun industri penghasil tembakau,” jelasnya.

Namun demikian, Budidoyo meminta semangat pemerintah membuat regulasi sebaiknya untuk mengatur dan bukan untuk melarang dan menyengsarakan petani tembakau. “Rancangan peraturan yang ada saat ini harus tetap membuat petani dan industri bisa menjalankan usaha dengan nyaman. Meski ada aturan, tetap bisa berusaha,” ujarnya

Budidoyo juga meminta pemerintah agar dalam regulasinya tidak memaksa petani mengalih fungsikan lahan tembakaunya. “Kalau ada aturan konversi, maka kita akan menolak habis-habisan. Oleh karena itu kita meminta pemerintah menginformasikan peraturan ini secara utuh, jangan sampai ketika aturan berjalan usaha petani mati,” ujar dia.

Dikatakan Budiono, saat ini 2,5 juta petani tembakau di Indonesia mampu memanen 160.000 hingga 180.000 ton tembakau per tahun pada 230.000 hektare lahan. Hampir 90% alokasi produksi tembakau tersebut diberikan untuk rokok.

Dia mengatakan apabila pemerintah memiliki tawaran alternatif alokasi tembakau, maka AMTI akan mempertimbangkannya. “Saya sepakat kalau ada alternatif produk lain yang bisa dihasilkan dari tembakau, karena posisi tawar petani akan lebih baik apabila mereka bisa menjual itu kepada usaha lain,” paparnya

Dijelaskan Budidoyo, saat ini produksi tembakau juga digunakan untuk bahan kosmetik, namun belum secara massal, sehingga petani belum bisa mengambil alternatif tersebut.

Menurut dia, AMTI sebagai organisasi yang beranggotakan petani tembakau sangat peduli terhadap kehidupan petani. Dengan menanam tembakau tingkat kesejahteraan petani dapat terjamin. “Kami selama ini ikut menyumbangkan saran dan masukan dalam proses penyusunan RPP ini. Jadi kami mendukung penuh pengesahannya, asalkan adil dan berimbang,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

TPS KAMPUNG PETANI

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpenampilan sebagai petani dan juga berbusana adat Aceh melayani warga saat pencoblosan Pemilu 2019…

Kasus 81 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan

Kasus 81 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan dua berkas perkara 81 kontainer…

Petani Gula Minta HPP Naik - CIPS: Pemerintah Sebaiknya Bantu Petani Kurangi Biaya Produksi

NERACA Jakarta – Petani gula kembali menuntut kenaikan HPP setelah sebelumnya juga sudah menuntut hal serupa. Namun kali ini, angka…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…