Petani Tuntut Kepastian RPP Tembakau - Segera Sahkan

NERACA

Jakarta –Polemik terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang rokok menimbulkan desakan kuat dari masyarakat. Pasalnya dengan pengesahan RPP ini maka ada kepastian bagi petani dan para pengusaha rokok. “Kami mendorong agar regulasi ini bisa segera diterbitkan karena menyangkut para petani dan pengusaha industri rokok,” kata Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo di Jakarta.

Budidoyo yakin RPP ini diciptakan untuk mensejahterakan rakyat dan cara pandang akan aturan ini banyak yang berbeda. “Aturan ini dibuat untuk mensejahterakan para petani bukan malah menyengsarakan petani,” ujarnya.

Yang jelas Budidoyo mengakui ada perbedaan cara pandang terkait dengan aturan ini, oleh kerena itu pemerintah perlu menjelaskan dan mensosialisasikan RPP tembakau ini kepada para petani.

Meskipun demikian, lanjut Budionmo, pihaknya mendorong agar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa adil dan berimbang. “Regulasi yang adil dan berimbang artinya pemerintah harus mengakomodasi kepentingan seluruh pihak baik yang antirokok maupun industri penghasil tembakau,” jelasnya.

Namun demikian, Budidoyo meminta semangat pemerintah membuat regulasi sebaiknya untuk mengatur dan bukan untuk melarang dan menyengsarakan petani tembakau. “Rancangan peraturan yang ada saat ini harus tetap membuat petani dan industri bisa menjalankan usaha dengan nyaman. Meski ada aturan, tetap bisa berusaha,” ujarnya

Budidoyo juga meminta pemerintah agar dalam regulasinya tidak memaksa petani mengalih fungsikan lahan tembakaunya. “Kalau ada aturan konversi, maka kita akan menolak habis-habisan. Oleh karena itu kita meminta pemerintah menginformasikan peraturan ini secara utuh, jangan sampai ketika aturan berjalan usaha petani mati,” ujar dia.

Dikatakan Budiono, saat ini 2,5 juta petani tembakau di Indonesia mampu memanen 160.000 hingga 180.000 ton tembakau per tahun pada 230.000 hektare lahan. Hampir 90% alokasi produksi tembakau tersebut diberikan untuk rokok.

Dia mengatakan apabila pemerintah memiliki tawaran alternatif alokasi tembakau, maka AMTI akan mempertimbangkannya. “Saya sepakat kalau ada alternatif produk lain yang bisa dihasilkan dari tembakau, karena posisi tawar petani akan lebih baik apabila mereka bisa menjual itu kepada usaha lain,” paparnya

Dijelaskan Budidoyo, saat ini produksi tembakau juga digunakan untuk bahan kosmetik, namun belum secara massal, sehingga petani belum bisa mengambil alternatif tersebut.

Menurut dia, AMTI sebagai organisasi yang beranggotakan petani tembakau sangat peduli terhadap kehidupan petani. Dengan menanam tembakau tingkat kesejahteraan petani dapat terjamin. “Kami selama ini ikut menyumbangkan saran dan masukan dalam proses penyusunan RPP ini. Jadi kami mendukung penuh pengesahannya, asalkan adil dan berimbang,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Klaim Polis Tidak Dibayarkan - Nasabah Jiwasraya Tuntut Tanggung Jawab OJK

Kasus raibnya dana investasi nasabah asuransi Jiwasraya menyeret Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut serta bertanggung jawab dan bukan sebaliknya…

Petani Minta Pemerintah Serap Produk Hortikultura Strategis

NERACA Jakarta – Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah menyerap produk hortikultura strategis seperti cabai agar petani tidak lagi terbebani…

Motor Listrik Segera Diproduksi Massal Mulai Januari

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengatakan bahwa sepeda motor listrik segera diproduksi secara massal sebagai salah satu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…