Shadow Banking Dinilai Sebagai Kelemahan Regulasi

NERACA

Jakarta—Munculnya sejumlah shadow banking menunjukkan regulasi yang ada masih belum merespon perkembangan industri keuangan yang ada di Indonesia. “Kehadiran shadow banking akibat lemahnya regulasi terhadap aktivitas keuangan di sektor nonbank,” kata Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI), Agusman, di Jakarta.

Menurut Agusman, kehadiran shadow banking saat ini boleh dibilang sebuah fenomena. Masalahnya lembaga nonbank ini memberikan aktivitas perbankan yang makin marak. Namun, sebenarnya aturan hukum mengenai aktivitas perekonomian ini ternyata belum diatur secara jelas dalam sebuah sistem regulasi perundang-undangan. “Kebutuhan masyarakat atas investasi dengan suku bunga yang tinggi dan kemudahan kredit yang tidak dikover oleh perbankan, menjadi peluang," tambahnya

Shadow banking berupa lembaga non-bank, yakni lembaga keuangan mikro yang beroperasi seperti bank yakni menghimpun dana dan menyalurkannya berupa kedit atau investasi. Bunga pinjaman yang diberikan oleh shadow banking terbilang tinggi sekira 20-90 %, sedangkan bunga pinjaman di bank hanya sekira 10-20 %.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Zaini Rahman juga menyampaikan mengenai regulasi yang mengatur mengenai lembaga keuangan nonbank atau shadow banking untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. "Regulasi ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap aktivitas perekonomian nonbank, namun untuk memberi peluang bagi lembaga nonbank untuk dikembangkan secara seimbang dan proporsional agar tumbuh sehat dan stabil, demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujarnya

Seperti diketahui, lembaga Aliansi Fasilitator Nusantara (ALIF NUSA) dan Bank Indonesia (BI) mengadakan seminar yang bertujuan untuk membuka ruang diskusi mengenai shadow banking. Sejauh mana sistem regulasi di Indonesia dapat memproteksi para pelaku dan masyarakat-nasabah, serta bagaimana pengawasan terhadap praktek-praktek shadow banking.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang concern dalam bidang ekonomi perbankan. Yakni Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Agusman Deputi, Direktur Biro Riset Infobank Eko B Supriyanto, serta anggota Komisi XI DPR RI Zaini Rahman, dengan peserta yang hadir berjumlah 70 orang, berasal dari berbagai elemen masyarakat; praktisi perbankan, kalangan profesional dan penggiat ekonomi, akademisi serta aktivis mahasiswa dan kepemudaan. **

BERITA TERKAIT

Pengamat : Putusan Praperadilan Century Kelemahan KUHP

NERACA   Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan putusan praperadilan terkait dugaan korupsi Bank Century…

Pembatasan Transaksi Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi

      NERACA   Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi…

Model Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Ciptakan Kesenjangan

  NERACA   Jakarta - Model pertumbuhan ekonomi konstan yang diterapkan di banyak negara berkembang termasuk Indonesia dinilai potensial menciptakan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Ungkap Kasus Penyelewengan Kredit BPR

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan Direktur Utama…

Cegah Kerugian Kurs, BI Minta Korporasi Tingkatkan Hedging

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta korporasi untuk meningkatkan rasio lindung nilai (hedging) terhadap transaksi…

BRI Syariah Raih Penghargaan Digital Brand Award

      NERACA   Jakarta – BRI Syariah menerima penghargaan Digital Brand Award 2018 untuk kategori Bank Umum Syariah…