Masalah Tata Niaga Gula Jadi Ritual Tahunan - Kebutuhan dan Pasokan Tak Seimbang

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menilai masalah pergulaan nasional diakibatkan oleh tidak seimbangnya antara suplai dan permintaan. Seringkali terjadi kekurangan suplai sementara permintaannya lebih banyak, kemampuan Pemerintah menangani tata niaga pergulaan nasional belum memperlihatkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun.

“Kemampuan pemerintah menangani mulai dari produksi, perdagangan, hingga distribusinya belum begitu baik. Setiap tahun permasalahannya sama, seperti ritual tahunan saja. Pasokan kurang, harga tinggi, tuding menuding terjadi antara lembaga, Kementerian, PTPN, dan produsen gula rafinasi, sudah 6 tahun tidak bisa tertangani dengan baik,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur melalui keterangan tertulis yang di terima Neraca, akhir pekan kemarin.

Menurut Natsir, kemampuan PTPN sebagai produsen gula terbesar untuk melayani kebutuhan gula nasional jauh dari harapan dan Dewan Gula Indonesia (DGI) sebagai lembaga yang menghimpun pelaku pergulaan nasional juga tidak mampu menjalankan fungsinya. “Ditambah lagi fungsi pengawasan panja (panitia kerja) gula DPR RI yang kurang optimal, dan KPPU sulit membongkar kartel gula,” lanjutnya.

Tidak Transparan

Sanksi perembesan gula kristal rafinasi oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dinilai tidak transparan dan tidak tegas yang akhirnya mengakibatkan kebutuhan gula di daerah sulit terpenuhi dan harga yang tinggi. “Kebutuhan gula setiap provinsi bervariasi antara 50 ribu ton sampai 150 ribu ton, pengaturan gula masih sentralistik dari pemerintah pusat, inilah kompleksitas carut marut pergulaan nasional, sehingga selalu menjadi bahan spekulasi,” ungkap Natsir.

Untuk mengurangi permasalahan pergulaan nasional, lanjut dia, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian antara lain pertama, pengadaan gula komsumsi untuk kebutuhan daerah perlu diatur oleh Pemda, Kadin dan Apegti (Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia), mengenai pengadaannya didatangkan dari dalam negeri atau impor. “Distribusi ke konsumen harus diawasi Pemda. Pemda bertanggung jawab kalau terjadi kelangkaan dan harga gula yang tinggi, pemerintah pusat hanya mengatur kebituhan alokasi nasional tiap daerah,” ujarnya.

Kedua, Kementerian Perindustrian agar membuka izin industri gula rafinasi di kawasan timur indonesia (KTI), sehingga pelaku gula yang lain bisa berinvestasi membangun industri gula rafinasi. “Sudah saatnya produsen gula rafinasi di KTI yang sudah ada selama ini tidak dilindungi lagi,” kata Natsir.

Ketiga, kebutuhan gula komsumsi untuk daerah perbatasan melalui impor dari negara tetangga harusnya dapat terpenuhi, sehingga NKRI tetap terjadi, masyarakat perbatasan jangan dibebani dengan urusan yang sulit untuk mengatasi kebutuhan pangan gula.

“Saya kira Pemerintah Pusat memahami persoalan gula nasional, namun keinginan untuk membenahi pergulaan nasional tidak mampu, karena sarat dengan kepentingan, dan peran Pemerintah Pusat sangat besar,” pungkas Natsir.

BERITA TERKAIT

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Penyelesaian Obligor BLBI Secara Komprehensif dan Adil

  Oleh: Hario Wangsanegara, Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UI Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sepertinya…

Mengenal Penyakit Endometriosis dan Fibroid

Zaskia Sungkar baru saja menjalani operasi endometriosis dan fibroid di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebenarnya apa itu endometriosis dan fibroid? Endometriosis…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Indonesia-Tanzania Tingkatkan Relasi Perdagangan

NERACA Jakarta – Dubes RI untuk Tanzania Ratlan Pardede melakukan pertemuan dengan Presiden Zanzibar Ali Mohamed Shein pada Jumat (24/11)…

Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (Bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaam Nasional…

Dunia Usaha - HIMKI Tentang Wacana Dibukanya Kran Ekspor Log dan Bahan Baku Rotan

NERACA Jakarta - Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto mengatakan sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang…