Target Penerimaan Negara Dari Migas Turun

NERACA

Jakarta---Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) pada 2012 ditargetkan 33,485 miliar dolar AS, turun dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 35 miliar dolar AS. "Pemerintah tidak bisa melepaskan sektor migas sebagai penyokong APBN. Kalau migas dilepas sebagai penyokong, pemerintah harus mencari penerimaan negara dari sektor lain," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana, di Jakarta, Kamis.

Namun, lanjut Gde Pradnyana, penerimaan negara dari sektor minyak mengalami defisit karena harus membiayai belanja subsidi yang besar. "Belanja subsidi sekarang sudah lampu kuning karena penerimaan negara dari sektor minyak kalah dari biaya subsidi BBM, sedangkan untuk gas masih surplus," paparnya.

Kendati surplus, neraca gas diprediksi 30 tahun lagi akan mengalami defisit sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 7% per tahun. Pasalnya, tingkat permintaan sektor energi semakin tinggi. "Saat ini, cadangan gas tinggal 60 tahun lagi jika lapangan Natuna dimasukkan. Akan tetapi, tanpa Natuna cadangannya tinggal 40 tahun lagi," ujarnya.

Gde berpendapat pemerintah harus segera mencari atau memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Selain itu, pemerintah bisa melakukan penghematan pengurasan cadangan minyak dengan melakukan impor gas. "Impor gas tidak tabu jika harganya lebih murah, apalagi negara-negara penghasil gas, seperti Korea dan Malaysia, lebih memprioritaskan impor dibandingkan menguras cadangan gasnya," ucapnya.

Terkait wacana moratorium ekspor gas yang digaungkan Dirjen Migas, Gde, mengakui rencana pemerintah untuk melakukan moratorium ekspor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sulit terlaksana karena infrastruktur pengangkut gasnya masih minim. "Moratoritum ekspor gas hanya bisa dilakukan untuk kontrak baru, sedangkan kontrak yang sudah berjalan tidak bisa dihentikan," tuturnya

Gde menilai moratorium ekspor gas akan berdampak berkurangnya pasar gas Indonesia di luar negeri. Selain itu, semangat kompetisi pemasok mencari pasar juga akan mulai berkurang. "Pasar yang besar punya kita, nantinya akan diambil oleh negara lain," tandasnya

Saat ini, lapangan gas banyak ditemukan di wilayah timur, sementara penggunanya banyak di Jawa dan Sumatera sehingga perlu infrastruktur untuk menyalurkan gas tersebut. Sementara pengiriman itu tidak bisa melalui pipa di laut karena geografisnya yang sulit. "BP Migas mendukung moratorium ekspor gas oleh Pemerintah. Namun, itu untuk lapangan gas yang cadangan kecil dan tidak ada infrastruktur penyalurnya," paparnya.

Untuk lapangan yang memiliki cadangan besar, menurut dia, tetap bisa diekspor dengan harga internasional untuk menambah pemasukan APBN. "Saat ini, sektor gas tidak lagi hanya digunakan untuk menjadi penerimaan negara atau devisa saja, tetapi sudah untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, sektor migas masih menyumbang 25 persen bagi APBN," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kinerja Penerimaan Pajak Triwulan I Dalam Batas Wajar

  NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kinerja penerimaan pajak dalam…

Penjualan Rokok Sampoerna Turun 3,7%

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) mencatatkan volume penjualan sebesar 22,1 miliar batang hingga 31 Maret 2019. Dimana volume penjualan tersebut…

Pendapatan AALI Turun Jadi Rp 4,23 Triliun

NERACA Jakarta – Kuartal pertama 2019, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) membukukan pendapatan Rp4,23, turun 4,79% year on year…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Avnos Pindahkan Kantor Pusatnya Ke Indonesia - Jadikan Pasar Prioritas

      NERACA   Jakarta - Startup cybersecurity, Avnos memindahkan kantor pusatnya dari Singapura ke Indonesia. Menurut CEO dan…

Hiip Asia Ekspansi ke Indonesia

    NERACA   Jakarta - Untuk memperluas pasar global, Hiip Asia melakukan ekspansi dengan merambah pasar Indonesia. Hiip Asia…

Enam Masalah Pemicu Krisis Penyelenggaraan Haji

      NERACA   Jakarta - Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) Hadi Rahman…