NERACA

Jakarta--Rencana pemerintah menaikkan cukai tembakau melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tembakau untuk menutup bolongnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp300 triliun, sangat merugikan petani. "Tahun ini cukai berkontribusi sekitar Rp75 triliun bagi APBN, belum termasuk pajak. Jumlah tersebut setara dengan lima kali kontribusi sektor tambang, namun pemerintah membuat kebijakan yang salah," kata peneliti Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng  di Jakarta, Kamis.

Salamuddin mengatakan RPP Tembakau dan rencana kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai tentu saja akan berimplikasi sangat luas terhadap ekonomi, industri dan buruh perusahaan tembakau. "Pemerintah harus memikirkan nasib buruh tembakau sebelum membuat kebijakan dan mempertimbangkan aspek ekonominya,” ujarnya.

Kebijakan ini akan berdampak pada hancurnya ribuan industri tembakau dan rokok milik rakyat. "Cukai tembakau merupakan komponen biaya yang harus dikeluarkan produsen sebelum berproduksi. Saat ini, industri tembakau nasional skala besar dan kecil semakin tertekan karena pesaing internasional yang sangat efisien dan didukung oleh subsidi dan insentif oleh pemerintahnya masing-masing," paparnya.

Lebih jauh kata peneliti Ekonomi Politik ini menegaskan produk regulasi hukum semangatnya adalah mencari titik temu antar berbagai kepentingan. Produknya harus memperhatikan berbagai dimensi dan sudut pandang, baik industri, petani, tenaga kerja, serta dimensi lingkungan dan kesehatan. "Produk hukum sebagai produk kebijakan publik harus meramu nilai keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis), dan bukan hanya semata menonjolkan aspek hukum (normatif) semata,”tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengamanan Bahan Adiktif Tembakau untuk Kesehatan.

Dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, menyebutkan mereka menolak RPP yang sedang dibahas di Sekretariat Negara dan dua hari ini mereka berunjuk rasa yang diikuti ribuan orang ke Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Kesehatan.

Disebutkan oleh Ketua APTI DPD Jawa Tengah Nurtantio Wisnu Brata bahwa mereka tak pernah diajak berdialog dalam pembahasan RPP sehingga mereka menolak klaim pemerintah yang menyebutkan telah melibatkan petani tembakau dalam pembahasannya.

Disebutkan terdapat sekitar 2,1 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, dan 600 ribu buruh pabrik rokok yang akan terkena dampak dari ketentuan bila telah menjadi peraturan pemerintah.

APTI menolak RPP tersebut dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, kedaulatan negara, harga diri petani, dan kemandirian bangsa.

Ketua APTI Jawa Timur Amin Subarkah menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) karena merugikan mata rantai industri rokok nasional.

Pimpinan Kolektif APTI Nusa Tenggara Barat Abdul Karim menyatakan bila pemerintah mengesahkan menjadi PP, akan membuat situasi makin kisruh. **cahyo