NERACA

Bandung---Pemerintah menjadikan pertumbuhan industri pengolahan (sektor sekunder) sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. “Dengan industrialisasi, keunggulan komparatif ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif," Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo dalam sosialisasi kebijakan pembangunan di Bandung, katanya di Bandung Kamis.

Menurut Lukita, bagi negara berkembang seperti Indonesia, tidak bisa lagi mengandalkan keunggulan komparatif yang hanya mengandalkan sumber daya alam. "Keunggulan komparatif seperti tenaga kerja yang banyak dan murah serta sumber daya alam apalagi yang tidak terbarui, tidak bisa diandalkan lagi," tambahnya

Lebih jauh kata Lukita, kunci untuk dapat mengalihkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif adalah adanya inovasi dan peningkatan kapasitas produksi.

Dikatakan Lukita, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) akan memperkuat industrialisasi dan meningkatkan daya saing bangsa.

Mengenai adanya deindustrialisasi di Indonesia, Lukita mengatakan bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDB yang turun bukan indikasi adanya deindustrialisasi. "Dalam waktu 10 tahun terakhir memang kontribusi sektor industri kepada PDB turun dari 27% ke 24%, namun kontribusi tenaga kerja sektor industri meningkat, demikian juga dengan nilai ekspor sektor industri," ujarnya

Yang jelas, Lukiat menyebutkan, pada tahun 2009 nilai ekspor produk industri mencapai 73 .iliar dolar AS, tahun 2010 sebesar 98 miliar dolar ASN dan tahun 2011 sebesar 122 miliar dolar AS, sementara periode Januari-Maret 2012 mencapai 29 miliar dolar AS.

Komoditas ekspor utama produk industri periode Januari-Maret 2012 meliputi Mesin dan peralatan listrik, mesin/pesawat mekanik, pakaian jadi bukan rajutan, dan alas kaki. "Sementara komposisi tenaga kerja sektor industri pada 2006 mencapai 12,5%, tahun 2010 sebesar 13%, dan 2011 sebesar 13,5%," kata imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2013 menjadi 9,5%-10,5% dibanding posisi September 2011 sebesar 12,36% dari jumlah penduduk Indonesia. "Ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013," ujarnya

Dikatakan Ryudy, arah kebijakan RKP 2013 dalam penurunan tingkat kemiskinan meliputi mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya, menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan.

Selain itu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam aspek akses permodalan kesehatan, pasar, ketrampilan usaha dan kelembagaan usaha. Juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pro rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Rudy menyebutkan adanya sejumlah masalah dan tantangan pada 2013, seperti kecenderungan perlambatan penurunan kemiskinan, masih rendahnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan).

Selain itu, adanya keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan dan masalah disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara Jawa/Bali dengan daerah lain di Indonesia.

Dijelaskan Rudy, pemerintah terus mengupayakan pengurangan kemiskinan seperti melalui sinergi klaster I hingga IV. Pemerintah juga memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dengan program-program lain melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). **ria