BI Terus Siapkan - e-Money Multicurrency Perlu Penyempurnaan

BI Terus Siapkan

e-Money Multicurrency Perlu Penyempurnaan

Jakarta--Bank Indonesia (BI) terus membenahi dan menyempurnakan penggunaan sistem e-Money dengan mata uang rupiah. Karena itu bank sentral juga sedang menyiapkan multicurrency dalam penggunaan e-Money. "Sistem e-Money kita masih siapkan dengan rupiah. Tapi nanti akan disiapkan sistem multicurrency," kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, Jakarta, Kamis (5/7)

Lebih jauh Ronald mengatakan, multicurrency masih belum diberlakukan lantaran belum ada perjanjian dengan negara lain. "Target ke depannya, kalau kita kaitkan masyarakat ekonomi, ada keinginan untuk memakai mata uang lokal, dan Asean currency, Asean-nya juga Asean plus lima," ungkapnya

Menurut Ronald, pembukaan multicurrency akan dilakukan dengan negara yang sudah memiliki akses dagang dan frekuensi dagang yang cukup tinggi dengan Indonesia. "Kalau tidak banyak perdagangannya, buat apa repot-repot buka," paparnya

Dikatakan Ronald, negara Asean terbanyak perdagangannya seperti, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Meski begitu, dia belum dapat menentukan mata uang apa yang akan digunakan. "Belum tahu akan dari mana multicurrency-nya, kan tergantung pelaku usaha butuh enggak? Sekarang pun untuk pelaku usaha masih nyaman di lokal," tandasnya

Sementara itu disisi lain, dari satuan Bareskrim,  Kombes Djoko Purbo Hadijoyo, mengatakan untuk mengatasi kejahatan dengan kartu plastik palsu, Bareskrim Polri bekerjasama dengan sejumlah negara tetangga. "Kami telah bekerjasama dengan pihak Asean, Australia sudah, dan FBI. Itu untuk mengatasi pelaku dari luar negeri," ujarnya

Djoko mengatakan, kerjasama ini dilakukan karena banyak masyarakat mendapat kartu plastik tersebut dari luar negeri, dan di gunakan oleh sang pelaku di Indonesia. "Cara mereka dengan mencuri datanya, kartunya diduplikasi, dan kebanyakan data itu crossboarder yakni antar negara," paparnya

Djoko mengimbau nasabah untuk ekstra dalam pengamanan password dan username. Tidak menggunakan warnet atau hotspot. Juga tidak teriming-iming website yang memberikan sesuatu dengan cuma-cuma.        

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengharapkan masyarakat Indonesia perlu berpindah dari uang kertas ke uang plastik (e-money). Hal ini disebabkan karena uang kertas, dinilai tidak efisien, mahal dan juga tidak gampang disimpan. "Uang kertas itu terlalu mahal pembuatannya, susah menyimpannya, dan enggak efisien. Bayangkan kita harus mengirimkan uang beratus-ratus miliar ke Papua kalau sedang ada rusuh di Freeport, harus pakai helikopter ngirimnya, kalau sudah pakai e-money, praktis," ungkapnya

Lebih jauh Direktur Ritel Mandiri tersebut menyebut, dengan berdasar pada alasan ini, masyarakat perlu berpindah ke e-money (uang plastik) seperti kartu debet, prabayar dan kartu kredit. Namun, Budi juga mengakui, bahwa pengembangan dan penyatuan sistem pembayaran Indonesia yang tertuang dalam National Payment Gateway (NPG) masih mengalami beberapa kendala. "E-money itu harus inklusif, artinya semua harus include, bisa digunakan di semua, kartu e-toll Mandiri seharusnya juga bisa digunakan di Flazz-nya BCA, sekarang belum karena uang kertas kan juga gitu. Uang kertas bisa digunakan oleh orang kaya dan miskin," tambahnya

Selain itu, kata Budi lagi, pengembangan NPG di Indonesia masih terkendala masalah principle dan perusahaan switching yang belum menemukan titik temu antara regulator (Bank Indonesia) dan industri. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…