DHE Lebih Berdampak Jangka Panjang

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan langkah penerapan peraturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bisa berdampak positif dalam jangka panjang. Alasanya itu dilakukan demi menjaga pasar keuangan Indonesia dari ancaman kekurangan pasokan valuta asing. “Jadi apa yang dilakukan BI untuk jangka panjang, baik untuk pemerintah maupun pengusaha, agar inflasi dan nilai tukar tetap terjaga," kata Direktur Eksekutif Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Hendy Sulistyowati saat Diskusi Peraturan Bank Indonesia tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE), di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (5/7).

Menurut Hendy, akibat krisis global menyebabkan adanya potensi kekurangan pasokan tersebut karena Indonesia dipenuhi oleh modal asing jangka pendek. "Nilai tukar kita selalu dalam tekanan karena kondisi fundamental ekonomi kita," ungkapnya

Lebih jauh Hendy menambahkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$2,9 miliar dan pada kuartal dua ini diprediksi masih bakal defisit. "Di kuartal 2, neraca pembayaran bakal defisit karena ekspor melambat, seperti CPO, batubara, tapi impor naik tinggi sampai double digit," ujarnya.

Di sisi lain, Hendy menjelaskan krisis di Eropa menyebabkan aliran dana asing sulit untuk masuk ke Indonesia karena nilai tukar rupiah melemah. "Mereka takut rugi. Ini menunjukkan nilai tukar rupiah tidak bagus,” paparnya

Tidak Dikonversi

Hendy menegaskan, ketentuan DHE tidak mengharuskan eksportir untuk menyimpan atau konversi valuta asing dengan rupiah. "Ketentuan DHE kita berbeda dengan India. Di sana DHE harus dikonversi hingga 50% ke mata uang domestik, dan disimpan selama 6 bulan," tegasnya

Kebijakan tersebut berlaku efektif untuk ekspor dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan mulai 2 Januari 2012. Seluruh DHE wajib diterima oleh ekportir melalui Bank Devisa dalam negeri selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal PEB. "Untuk tahun 2012, batas waktu penerimaan DHE paling lambat 6 bulan. Nanti tahun 2013 baru diberlakukan batas waktu 90 hari," terangnya.

Jika peraturan tersebut tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 0,5 % dari DHE yang belum diterima melalui Bank Devisa dalam negeri minimum Rp 10 juta dan maksimum Rp 100 juta. "Denda tersebut akan disetor ke kas negara bukan ke BI. Kalau sanksi itu tidak dibayar, maka akan dikenakan penangguhan izin ekspor," jelasnya.

Saat ini, lanjut Hendy, baru ada sekitar 1.000 eksportir yang menyampaikan surat balasan terkait pemenuhan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), dengan nilai DHE sebesar US$7,3 miiar atau 51% dari total DHE sebesar US$14,7 miliar.

Hingga April 2012, kata dia, sudah sekitar 51 % DHE yang dilaporkan dan diterima melalui bank devisa dalam negeri atau sekitar US$7,3 miliar dari US$14,7 miliar. Sehingga sisanya yang 49 % dari sebanyak 2.600 eksportir belum melaporkan kepada BI terkait peraturan tersebut. "1000 eksportir sudah memberi surat balasan ke kita. Itu termasuk dari 2600 eksportir atau 49 % dari seluruh jumlah eksportir belum melapor," tukasnya

Namun demikian Hendy berharap, para pengusaha bisa melakukan kerja sama dengan baik dengan mengikuti aturan tersebut. "Nanti kalau tidak mengikuti aturan, kita akan kenakan sanksi. Tapi tidak langsung kita kenakan sanksi, kita pelajari dulu, barangkali dari pihak mereka sudah mengajukan tapi BI belum menerima," pungkasnya. **novi/cahyo

Related posts