Industri Nasional Harus Berkelit dari Jebakan Deindustrialisasi

Terbelit Sejumlah Masalah

Jumat, 06/07/2012

NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai, awan mendung masih menyelimuti industri nasional. Kendati kinerja industri pada 2011 cukup menggembirakan, namun gejala deindustrialisasi di Indonesia terlihat semakin terlihat. Indikator deindustrialisasi ini dapat dilihat dari melemahnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap ekonomi, menurunnya angka pertumbuhan industri itu sendiri, penyusutan angka pertumbuhan ekspor dan lesunya penyerapan tenaga kerja.

Didik J Rachbini, ekonom dari Indonesia Economic Advisory Group (Indef), mengatakan, pemerintah selama lima tahun terakhir betul-betul gagal dalam mengelola industri lokal. “Bahkan sangat gagal dalam menerapkan kebijakan industri nasional. Pemerintah kurang bersungguh-sungguh meredam gejala deindustrialisasi,” kata Didik belum lama ini.

Untuk melepaskan diri dari jebakan deindustrialisasi lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang perlu ditempuh. Syukur-syukur dapat mendorong reindustrialisasi di negeri ini, yang masih memiliki peluang besar untuk bangkit karena peluang pasar yang sangat besar serta ketersediaan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan bangsa.

Masalah lainnya masih membelenggu industri nasional adalah pasokan gas dan tingginya harga gas untuk industri. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Panggah Susanto Kementerian Perindustrian meminta perbaikan sistem mengenai harga dan pasokan gas untuk sektor industri, karena masalah energi merupakan salah satu pertimbangan investor berinvestasi di Indonesia.

Aturan main untuk harga dan suplai gas harus ditegaskan dan tidak merugikan sektor industri. "Langkah Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk fokus pada penambahan infrastruktur sudah baik, namun sistem yang ada harus diperbaiki," kata Panggah.

Panggah menuturkan, yang harus dipertimbangkan pemerintah adalah keberadaan PGN sebagai distributor. Pemerintah harus menyadari apakah PGN satu-satunya penyalur gas atau open akses karena terkait penentuan harga. "Jangan seperti kemarin, begitu harga di sektor hulu naik, langsung ditransfer dengan menaikkan harga ke sektor hilir," katanya.

Pasokan Gas

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana mengatakan karakter pemenuhan permintaan gas tidak seperti minyak. "Jika industri butuh pasokan gas dalam jumlah yang banyak baru lima tahun lagi dapat dikirim. Selama ini, pola pikir yang ada terbiasa pola minyak, padahal gas tidak seperti minyak," katanya.

Gde menyebutkan bahwa butuh waktu lama untuk memasok gas sesuai dengan permintaan pelanggan. "BP Migas harus merencanakan suplai gas dalam waktu yang lama. Hal ini terkait dengan usia sumur gas dan belum adanya penambahan sumber gas baru di dalam negeri," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Hendi Kusnadi mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan pasokan gas ke sektor industri sesuai dengan suplai yang ada dari sektor hulu. "Dalam dua tahun belakangan, kalangan pengguna gas industri mengeluhkan defisit pasokan dari PGN karena peningkatan ekspansi bisnisnya, seperti pembangunan pabrik. Namun, PGN hanya mampu memasok gas untuk sektor industri dari sektor hulu," kata dia.

Hendi menyebutkan, PGN telah mematuhi kontrak yang berjalan selama ini, yakni kontrak jangka menengah dua hingga tiga tahun. "Pada kurun waktu dua hingga tiga tahun, pelanggan PGN dari sektor industri ingin menambah peralatan atau mesin sebagai langkah ekspansi. Hal tersebut membuat permintaan gas melonjak dan PGN masih belum bisa memenuhi permintaan karena minimnya pasokan dari sektor hulu," paparnya.

Selama ini, kata dia, pasokan yang diberikan kepada pelanggan mencapai 870 Million Standard Cubic Feet per Day (MMscfd), tetapi kontrak yang disetujui dengan pelanggan mencapai 1.000 MMscfd. Dengan demikian, PGN kekurangan pasokan dari hulu sebanyak 130 MMscfd berdasarkan kontrak yang ditandatangani.

Hendi mengungkapkan, kenaikan harga gas kepada industri merupakan imbas dari kenaikan harga di sektor hulu. "Persentase kenaikan harga gas telah disesuaikan dengan kenaikan harga di sektor hulu. Kami tidak mengambil untung dan marjinnya sama dengan kenaikan di hulu," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah akan menaikkan harga gas untuk industri secara bertahap sebesar 50%. Tahap pertama sebesar 35 % mulai 1 September 2012, dan tahap kedua sebesar 15 % mulai April 2013. Saat ini harga gas untuk industri untuk pelanggan du wilayah Banten, Jawa barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan sebesar US$ 6,8 dollar per MMBTU (million british thermal units).

Ketergantungan Impor

Setelah pasokan gas, adalagi masalah di industri otomotif. Tingginya ketergantungan terhadap prinsipal asing masih menjadi kendala pengembangan industri otomotif nasional. Hal ini perlu segera disikapi untuk membangun sektor otomotif yang kuat di dalam negeri. "Hambatan mata rantai industri otomotif saat ini adalah ketergantungan pada prinsipal. Ini terkait dengan transfer pengetahuan dan teknologi," kata Sesditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat.

Menurut Syarif, masih besarnya ketergantungan itu, membuat industri otomotif nasional hanya bisa merakit, dan belum dapat menciptakan mobil sendiri. Oleh karena itu, transfer teknologi sangat diperlukan agar pengembangan industri otomotif dalam negeri bisa terjadi.

Syarif berpendapat, perlu adanya regulasi untuk mendorong prinsipal melakukan transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan demikian, pelaku otomotif di dalam negeri bisa berkembang dan melakukan lebih banyak inovasi sendiri.

Dia melanjutkan, salah satu upaya untuk mendorong transfer teknologi dan pengetahuan dari prinsipal, yakni dengan pemberian insentif. "Selain itu, juga harus ada peningkatan infrastruktur sarana transportasi dan sumber energi, serta kebijakan yang probisnis," kata Syarif.

Sementara itu, pemerintah bersama produsen mobil lokal sudah sepakat merancang satu platform untuk mobil produk dalam negeri. Penyamaan platform itu diharapkan bisa memacu efisiensi, pengembangan desain, dan penciptaan kemandirian teknologi.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi sebelumnya mengatakan, penyamaan platform penting dilakukan karena akan menciptakan produksi yang terfokus, sehingga bisa mendorong terciptanya pasar yang spesifik dengan volume terjaga. Platform yang belum terfokus, akan menghasilkan varian produk dan kapasitas mesin yang beragam, dan berakibat pembengkakan biaya produksi.

"Jadi, agar efisien, platformnya harus disamakan dulu. Semua perusahaan bisa memproduksi tipe apa saja, tapi kita pilih satu yang bisa dibuatkan platform untuk diproduksi bersama. Dengan demikian, volume pasar akan terjaga," kata Budi.

Dia menambahkan, platform yang dibuat akan difokuskan untuk tipe yang digunakan di jalan raya. Pemerintah bersama produsen lokal akan membentuk tim kerja (working team) untuk membentuk platform tersebut.

Budi menjelaskan, tim tersebut akan mengidentifikasi persoalan teknis, terutama yang berkaitan dengan sistem suspensi dan dimensi mobil (undercarriage). Selain itu, pengembangan teknologi power train yang mencakup mesin, transmisi dan axle untuk mesin berkapasitas 650-700 cc, juga akan dilakukan.

Saat ini, setidaknya ada sembilan prinsipal lokal yang sudah mampu memproduksi kendaraan sendiri, yaitu PT Super Gasindo Jaya, pemegang merek Tawon, PT Inka (Gea), PT Triagle Motor (Viar), PT Maha Era Motor (Mahator), PTSolo Manufaktur Kreasi (Esemka), PT Kaisar Motor Indonesia (Kaisar), PT Fin Komodo (Komodo), PT Sarimas Ahmadi Pratama (Mobira), dan PT Askarindo Mobilindo (Truck).

Total kapasitas terpasang prinsipal lokal diperkirakan masih kurang 10 ribu unit per tahun, dengan utilisasi baru sekitar 50%. "Kalau bicara efisien, setidaknya produksi harus dengan skala 1.000 unit per bulan," kata Budi.

Sementara itu, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan mobil nasional selama Januari-Mei 2012 telah mencapai 433 ribu unit. Coordinator of the Working Group Statistics, Information and Cooperation Gaikindo M Leman Natakusumah mengatakan, pihaknya optimistis pertumbuhan industri otomotif nasional masih cukup bagus.

"Hingga semester I-2012, kami perkirakan penjualan mobil bisa mencapai 500 ribu unit, lebih dari harapan. Kalau dilhat perilaku tren, seharusnya penjualan menurun, tapi tidak. Ini menunjukkan pertumbuhan positif," ujar Leman.

Pada kondisi normal, lanjut dia, pertumbuhan penjualan mobil di dalam negeri bisa mencapai level optimistis 1 juta unit. Namun, realisasi penjualan masih akan dipengaruhi beberapa faktor, seperti perkembangan nilai produk domestik bruto (GDP) dan inflasi. "Kami tidak mau memperkirakan terlalu tinggi (overestimate). Untuk penjualan mobil setahun ini, estimasi kami agak kecil, naik 5% menjadi 940 ribu unit," ujar dia.