Jakarta—Simpang siurnya pelaksanaan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) kini menimbulkan pertanyaan. Pemerintah malah kabarnya akan mengganti dana pre-feasibility study (pre-FS) yang telah dikeluarkan Artha Graha Network (Swasta) dan Pemda Lampung-Banten, yakni sekitar US$60 juta.  lalu ada apa sebenarnya di balik ini?

NERACA

Di sisi lain, pemerintah membantah keras adanya sinyalemen pengambilalihan proyek yang diperkirakan mencapai Rp150 triliun-Rp200 triluun itu, termasuk melakukan revisi Perpresnya. Yang jelas ada indikasi pemerintah tak satu suara. Lihat saja, Kemenkeu mengusulkan revisi terhadap Perpres JSS tersebut guna menghilangkan perlakukan khusus terhadap pemrakarsa proyek (swasta).  Namun Kemenko Ekuin menegaskan tak ada alasan untuk merevisi perpres tersebut.

Kepala LPPM UI, Eugenia Eugenia Mardanugraha tidak membantah ada yang berusaha rebutan “lapak proyek JSS ini. Namun Eugenia,  enggan menyebut siapa saja yang rebutan “lapak” di sini. “Proyek ini kan besar, pasti ada golongan tertentu yang juga “besar” akan memanfaatkan,” katanya kepada Neraca, Rabu (4/7).

Lebih jauh kata Eugenia, proyek pembangunan JSS ini tentu sangat menggirkan. Karena dananya bisa saja membuat pundi-pundi partai. “Memanfaatkan disini artinya menjadikan lahan bagus untuk korupsi. Semakin besar proyek, maka akan semakin besar pula peluang untuk dikorupsi, dan yang menang pasti yang punya kuasa lebih besar, ” kelakarnya.

Diakui ekonom FEUI ini, pembangunan JSS yang terus-terusan molor disebabkan masalah rumitnya birokrasi dari pemerintah. “Menurut saya karena birokrasi pemerintahan yang sulit. Padahal dana sendiri kan sudah siap, tetapi investor pasti akan menemui kesulitan jika menghadapi birokrasi yang rumit. Di sini memang tidak jauh-jauh inti masalahnya pasti karena sulitnya birokrasi dan adanya kepentingan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kalau dari segi kesiapan sumber daya manusia, semua sudah siap. “Sayangnya pemerintah terlalu banyak perencanaan dan tidak langsung mengeksekusi proyek ini sehingga molor terus seperti sampai sekarang ini. Perencanaan sih sebenarnya penting, tapi kalau terlalu lama karena faktor yang tidak jelas ini pasti ada apa-apanya,” tuturnya.

Kendala lainnya menurut Eugenia, adalah karena proyek ini terlalu mementingkan investor. Dia menjelaskan, yang dimaksud disini adalah investor berasal dari asing, maka konsultan juga dari asing. Padahal menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan. “Itu kan membuat waktu yang lebih lama, karena perlu proses di dalamnya, jadi lebih baik konsultan dari dalam negeri saja yang prosesnya tidak lama,” jelasnya.

Sementara itu pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio mengakui, ada ketidaksinkronan ditingkat menteri. “Tarik ulur masih terjadi di tingkat menteri. Padahal Perpres sudah diteken oleh Presiden SBY. Ini menandakan ketidakseriusan pemerintah untuk membangun JSS,” ucapnya

Lebih jauh lagi Agus memaparkan proyek JSS menemui kendala biaya studi kelayakan. Hingga kini biaya serta penjaminan studi kelayakan belum disetujui Menteri Keuangan. Untuk memecah kebuntuan, pihak Pekerjaan Umum dan Kementerian Koordinator Perekonomian membuat skema baru pendanaan.

Menurut Agus,kalau sampai saat ini pemerintah tidak bisa menanganinya lebih baik perbaiki pelabuhan yang ada saja dan kapal cepat ditambah serta semua infrastruktur yang menunjang harus diperbaiki. “Semua ini tergantung kemauan pemerintah,kalau ada niat sudah pasti proyek JSS ini pasti bisa terlaksana,” paparnya

Yang jelas, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro saat dikonfirmasi menyatakan pemerintah mendukung setiap studi kelayakan (feasibility study) proyek JSS. Sikapnya tersebut didukung dengan surat No.S-305/KF/2012. Surat tersebut tentang usulan revisi Perpres 86 agar JSS dapat dibangun sesuai aturan yang ada. “Ini supaya unsur governance KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) terpenuhi, dan mungkin bisa dijamin pemerintah. Karenanya perpres harus direvisi,” tuturnya

Lewat surat bernomor S-396/MK.01/2012 itu terungkap usulan agar biaya studi kelayakan (feasibility study/FS) dan desain dasar JSS dibiayai oleh negara melalui APBN bukan melalui pemrakarsa atau investor swasta JSS. “Untuk tahap awal, biaya feasibility study (FS) akan ditanggung oleh APBN,” ungkapnya.

Namun demikian, Bambang menjelaskan untuk biaya konstruksi JSS akan ditanggung pada pemenang lelang. “Biaya konstruksinya akan ditanggung oleh pemenang lelang dengan skema public private partnership (PPP),” tukasnya kepada Neraca, kemarin

Sementara, anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan ada upaya pemerintah untuk memaksakan pembangunan JSS pada 2014, tanpa ada hasil kajian yang memadai. “Saya pun mempertanyakan mengenai Masterplan Sistem Transportasi Nasional yang belum jelas hingga saat ini,” katanya.

Sigit juga menegaskan kondisi terburuk yang akan terjadi adalah semakin memburuknya pelayanan penyeberangan di Merak-Bakauheni akibat semakin kuatnya rencana pembangunan JSS ini. “Sudah hampir pasti katanya tidak akan ada pengusaha penyeberangan yang akan berinvestasi membeli kapal baru,” katanya.

Konsorsium Pemerintah

Ditempat terpisah, Pemilik Artha Graha Network, Tomy Winata mengaku sampai saat ini pemerintah pusat belum memberi tahu soal rencana perubahan pihak yang menggarap study kelayakan (feasibility study/FS) dari pemrakarsa ke kementerian pekerjaan umum (Kemen PU). "Kami-kami yang bekerja di bawah koordinator Konsorsium pemerintah Provinsi Banten & Lampung yang secara resmi belum diberitahu oleh Pemerintah Pusat atau tidaknya perubahan," ungkapnya

Dengan kenyataan itu, lanjut Tomy, pihaknya masih tetap pada komitmen sebelumnya,yaitu akan tetap melanjutkan persiapan proyek KSISS/JSS termasuk studi kelayakan dan basic design, rencana bentuk kerjasama, rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya dan rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian. "Sehingga dengan demikian kami tetap melakukan penyiapan proyek KSISS/JSS," tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Direktur Bank Artha Graha B. Wisnu Tjandra mengatakan pihak pemrakarsa yaitu Artha Graha dan Pemda Lampung-Banten, terus berkomunikasi dengan para mitra strategis potensial dari mancanegara yang berminat menggarap proyek KSISS/JSS. "Diantaranya dari RRT (China) dengan China Railway Construction Corporation (CRCC) dan China Development Bank," katanya.

Yang jelas mengenai pembangunan JSS yang  akan diambil alihpemerintah, kata ekonom Fuad Bawazier, dirinya tidak mempermasalahkan hal itu. Asalkan digarap dengan serius. Karena biasanya pembangunan yang seperti ini tidak digarap serius oleh pemerintah.  “Jadi, bukan siapa yang mengerjakannya, karena yang jelas pembangunan JSS  itu harus segera dilaksanakan. Toh SBY saat menang berjanji ingin membangun dalam satu tahun akan membangun jalan seluas 1500 Km tidak terlaksana,” ungkapnya

Ketika disinggung mengenai kesiapan APBN, Fuad menyatakan sesungguhnya APBN yang dimiliki Indonesia tidak akan memiliki pengaruh negatif kalau demi pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur itu sangat bermanfaat bagi semua pihak. Nah, ini yang harus ditekankan ke pemerintah, jangan lagi APBN kita jadi APBN bodong, dimana saat ini banyak pengeluaran untuk hal yang sia-sia. Sementara untuk pembangunan selalu saja ada yang menghalangi,”pungkasnya. iwan/ahmad/mohar/bar//didi/cahyo