Dana Optimalisasi Bisa Turunkan BPIH

NERACA

Jakarta—Kementerian Agama berjanji siap menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah H (BPIH) kepada jamaah melalui pengembalian dana optimalisasi. Dengan kompensasi dana optimalisasi tersebut konsekuensinya, maka jamaah bisa menikmatinya. “Jemaah harus mendapatkan dana optimalisasi dari operasi keuangan yang berupa bunga atau bagi hasil,” kata Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh Kementrian Agama, Anggito Abimanyu di Jakarta,4/7

Namun demikian, menurut Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini, pengembalian dana itu bisa saja untuk memperbaiki pelayanan ibadah haji 2012 ini. “Itu harus dikembalikan ke jamaah semuanya bisa berupa penurunan ONH bisa juga dalam bentuk peningkatan layanan kepada jemaah selama menunaikan ibadah haji," tambahnya

Selama ini, kata ekonom UGM ini, diakuinya pengembalian dana optimalisasi sudah dilakukan. Namun tidak ada sistem yang bisa membuktikan itu."Sekarang saya bertekad,itu semua harus dibuktikan bagi hasilnya," terangnya

Terkait mengenai besarannya dana yang akan dikembalikan, Anggito mengaku dirinya sudah dapat memperkirakan. Namun belum mau menjelaskan secara rinci. Dirinya bertekad dan berjanji bahwa seluruh dana optimalisasi itu akan dikembalikan sepenuhnya kepada jamaah."Saya sudah bisa menghitung dan saya bertekad dan berjanji dana optimalisasi akan dikembalikan semua.Itu akan selesai tanggal 13 Juli nanti," jelasnya.

Anggito menjelaskan selama ini anggaran dari pemerintah untuk direct cost seperti biaya catering haji sering tidak mencukupi. "Oleh karena itu bisa saja pengembalian dana optimalisasi itu dikembalikan kepada jamaah untuk menutupi direct cost yang kurang agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik,dalam contoh kasus catering tentunya kualitas makanan jamaah yang harus kita tingkatkan," ujar Pria yang baru dilantik sekitar minggu lalu ini lagi.

Dirinya yakin masih banyak ruang untuk memperbaiki kualitas layanan ibadah haji."Saya juga sudah menghilangkan pengalokasian jamaah oleh kementerian agama. Semua nanti melalu system. Artinya, siapa yang mendaftar lebih dulu akan mendapatkan nomer urut di depan, jadi tidak boleh lagi ada privileg. Ini semua bertujuan agar jelas dan transparan," tegasnya.

Kedepan dirinya juga akan lebih mengoptimalkan siskohat dengan layanan online banking."Nomer urut tidak lagi diberikan oleh orang kemenag. Tapi oleh bank. Petugas kami tidak dalam posisi meberikan nomer," imbuhnya.

Terakhir dirinya juga berjanji untuk memperbaiki kualitas komunikasi dengan DPR dalam penetapan BPIH. Bahkan nantinya Juga akan memperbaiki BPIH melalui perpres setelah DPR setuju dan supaya BPIH bisa ditetapkan tepat waktu oleh DPR. "Selama ini saya lihat cara komunikasi kurang baik, cara penyampaian tidak sistematis,yang membuat pembahasan BPIH jadi terkesan bertele-tele.Saya akan perbaiki hal itu," tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Lewat IPO Bisa Hindari Sengketa Keluarga

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa aksi perusahan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO)…

Pemkot Sukabumi Bangun 34 Kios Wisata Kuliner - Dapat Dana CSR dari BJB

Pemkot Sukabumi Bangun 34 Kios Wisata Kuliner Dapat Dana CSR dari BJB NERACA Sukabumi - PT. Bank Jabar Banten (BJB)…

Batas Dana Kampanye Kuningan Rp 26,4 Miliar

Batas Dana Kampanye Kuningan Rp 26,4 Miliar NERACA Kuningan – Dalam menyelaraskan aksi kampanye para pasangan calon yang akan bertarung…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…