Cuma 20 Proyek MP3EI Yang Siap

NERACA

Jakarta – Pemerintah mengungkapkan ada beberapa proyek dalam Masterplan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tersandung masalah. Pada 2012 ini, terdapat 84 proyek dengan total nilai sekitar Rp 536 triliun yang direncanakan ground breaking. Namun yang siap melakukan peletakkan batu pertama hanya sekitar 20 proyek. "Mungkin dari 84 sekitar 20-an yang siap, yang 64 mau dilihat apakah ada masalah, apakah belum waktunya ground breaking karena baru Juli," kata Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto di Jakarta,4/7

Menurut Lucky, pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah tiap proyek. "Hambatannya itu perizinannya, terganggu tata ruang apakah masih ada infrastruktur yang dibangun, yang kita ingin kita fasilitasi tergantung masalahnya," jelasnya.

Namun kata Lucky lagi, jika tidak dapat diselesaikan masalah untuk semua proyek, maka pemerintah akan mengutamakan proyek prioritas. "Karena kan sekarang sudah tengah tahun, jadi disampaikan ada masalah apa, walaupun toh pada akhirnya tidak bisa semua paling tidak, prioritas yang besar-besar, karena tidak mungkin juga laksanakan semuannya walaupun sudah teridentifikasi tapi yang kita kejar yang prioritas," terangnya

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah menawarkan mega proyek dengan nilai total US$51 miliar atau senilai Rp479 triliun. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 58 proyek dengan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Publci Private Partnership (PPP). Tiga proyek diantaranya dengan kategori yang siap ditawarkan, 26 proyek kategori prioritas, dan 29 proyek dengan kategori potensial.

Menurut Armida, saat ini tiga proyek yang siap ditawarkan, dua diantaranya telah diumumkan pernyataan minat (expression of interest) atau dinyatakan masuk pada proses lelang. “Dari ke 58 proyek tersebut, kira-kira nilai totalnya bisa mencapai US$51 miliar atau Rp479 triliun,” ungkapnya

Guru Besar FE Unpad ini menjelaskan dua proyek yang telah diumumkan pernyataan minat (expression of interest) itu adalah terminal cruise Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem, Bali. Proyek yang menggunakan breasting dolphins untuk berlabuh kapal dan membangun break water plus pontoon untuk operasi pelabuhan saat terjadi pasang atau surut air laut. Proyek tersebut menelan biaya Rp27 milliar dengan bentuk kerja sama design-build-operate-transfer.

Sementara proyek kedua adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Gede Bage, Kota Bandung. Proyek pembangunan yang sempat mendapat protes masyarakat Bandung itu menghabiskan biaya Rp750 miliar. Proyek tersebut merupakan proyek kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan badan usaha atas prakarsa. Saat ini, Pemkot Bandung telah menyediakan tanah seluas 20 hektare untuk proyek tersebut.

Namun demikian, lanjut Armida, ada beberapa proyek potensial yang belum bisa diumumkan, oleh karena itu perlu dilengkapi seluruh persyaratan seperti dokumentaso dan kelayakan untuk menjadi proyek dengan katagori prioritas. “Jadi proyek prioritas berikutnya menyiapkan seperti dokumentasi. Kalau sudah siap, naik kelas menjadi proyek ready to open," katanya.

Dikatakan Armida, dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan Bappenas, pihaknya hanya melakukan seleksi terkait dengan kesiapan, persyaratan dokumen, kelayakan infrastruktur, tim lelang, jadwal pelelangan, dan jaminan dari pemerintah. **bari/lia

BERITA TERKAIT

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…

Hanya 46% Perusahaan Pembiayaan Yang Dapat Manfaatkan DP0%

NERACA Jakarta - Sebanyak 102 perusahaan pembiayaan (multifinance) dinyatakan tidak dapat memanfaatkan pelonggaran uang muka (down payment/DP) menjadi nol persen…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…