NERACA

Jakarta  - Anggota Komisi IV DPR Anthon Sihombing menilai potensi perikanan tangkap di Indonesia belum digarap secara optimal oleh pemerintah. “Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan tangkap yang masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi nasional,” ujar Anthon seperti dikutip oleh Neraca dari makalah presentasi bertajuk Pelaut Perikanan, Tantangan dan Permasalahan, di Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut dia, perikanan di laut selama ini hanya dikelola oleh nelayan tradisional yang menggunakan alat penangkapan, pengolahan serta pemasaran dengan cara yang masih sederhana dan dipastikan jauh tertinggal dibanding negara lain. Selain itu, ujarnya, para ahli perikanan masih dapat dihitung dengan jari, hanya beberapa yang memperoleh pendidikan dari Jepang dan sebagagian dari Jerman. “Kondisi ini sangat memprihatikan karena jelas mempersempit lapangan pekerjaan bagi pelaut lokal yang ingin bekerja di kapal-kapal perikanan,” imbuhnya.

Di samping itu, Anthon juga menjelaskan, kapal-kapal perikanan yang diwakili banyak pelaut asing selama ini sering melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) dan melakukan pemindahan kapal (transhipment) di laut, sehingga sangat merugikan negara.

Jutaan Nelayan

Dalam catatan Anthon, di Indonesia terdapat sekitar 2,78 juta nelayan (pelaut perikanan) yang sebagian besar bekerja pada kapal penangkap ikan berukuran kecil dan hanya sebagian kecil bekerja pada kapal-kapal besar berskala industri. “Pelaut perikanan yang berjumlah 2,78 juta orang tersebut, umumnya belum memiliki sertifikat kompetensi kepelautan perikanan maupun sertifikat keterampilan sebagaimana disyaratkan,” jelasnya.

Sementara untuk mendapatkan sertifikat diperlukan pendidikan atau pelatihan kepelautan kapal penangkap ikan pada lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang telah memenuhi standar nasional dan internasional. “Khusus pelaut yang berada di kapal ikan berukuran kecil di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang menyangkut rendahnya pengetahuan dan keterampilan, fisik kurang sehat, rendahnya tingkat keselamatan kerja, dan rendahnya kondisi kerja,” kata dia.

Masalah lainnya, pelaut pada kapal penangkapan ikan sebagian besar bukan merangkap pemilik kapal, melainkan sebagai pekerja atau buruh nelayan. Saat ini kondisi mereka tanpa memiliki jaminan sosial, asuransi, pendapatan rendah, dukungan modal kerja kurang, dan tidak adanya ikatan perjanjian kerja antara pelaut dan pemilik kapal.

Pendidikan Rendah

Lebih jauh Anthon menjelaskan, rendahnya pendidikan dan keterampilan para nelayan berakibat pada rendahnya kemampuan yang dimiliki pelaut perikanan terhadap akses teknologi, informasi, dan kurangnya penguasaan kompetensi keselamatan dan kompetensi penangkapan serta kemampuan dalam penanganan hasil tangkap ikan. “Hal ini akan bermuara kepada pelaksanaan kerja yang kurang efisien, kurang efektif, dan kurang aman,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Anthon, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sehingga sering terjadi kasus-kasus penangkapan yang tidak bertanggungjawab misalnya menggunakan bahan peledak, bahan kimia, listrik atau jenis alat tangkap ilegal, yang berakibat pada rendahnya tingkat keselalamatan penangkapan. “Rendahnya tingkat pendapatan nelayan mengakibatkan rendahnya kemampuan untuk mengadakan peralatan keselamatan mengingat harga alat-alat keselamatan relatif mahal,” imbuhnya.

Karena berbagai faktor yang membelit sektor kelautan itulah, banyak pelaut Indonesia di luar negeri mengalami nasib buruk akibat dikirim oleh perusahaan atau agen pengawakan kapal yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah. “Banyak pelaut perikanan Indonesia yang tidak memiliki PKL (perjanjian kerja laut), buku pelaut tidak disijil, sehingga mereka diperlakukan semaunya oleh pemilik kapal, misalnya gaji di bawah standar, jam kerja tidak sesuai aturan, kontrak kerja 3 tahun yang melebihi batas waktu yang ditentukan, dan termasuk ketiadaan jaminan asuransi kematian maupun kecelakaan kerja,” tandas Anthon.

Dijelaskan Anthon, masalah lain yang menghiasi sektor kelautan Indonesia menyangkut masalah kecelakaan kapal penangkap ikan di laut. “Kecelakaan pada kapal penangkap ikan dikarenakan kurangnya kesadaran dan kurangnya keterampilan awak kapal dalam keselamatan pelayaran dan penangkapan. Faktor lainnya penyebab kecelakaan kapal adalah kondisi kapal, yakni keseimbangan kapal, desain, konstruksi kapal dan peralatan keselamatan yang tidak memenuhi persyaratan,” ungkapnya.

Standar Kapal

Sampai saat ini, lanjut Anthon, pemerintah belum meratifikasi standar kapal penangkap ikan yang sesuai dengan ketentuan internasional konvensi Torremolinos Safety of Fishing Vessel Protocol 1993l dimana kapal penangkap ikan harus dibangun dan dioperasikan sesuai dengan kaidah-kaidahh standar keselamata. Menurut Anton, pemerintah belum meratifikasi STCW-F 1995 sebagai standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga kapal bagi awak kapal penangkap ikan.

“Pemerintah juga belum mengatur standar pengawakan kapal penangkap ikan menyangkut kualifikasi dan jumlah awak kapal disesuaikan dengan ukuran kapal, daerah pelayaran dan jenis teknologi alat tangkap ikan yang dioperasikan,” tutur Anthon.

Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusuma Atmadja menjelaskan, sumber daya laut Indonesia terutama ikan makin menurun. “Apalagi sekarang sumberdaya laut semakin berkurang. Karena pencemaran, degradasi, dan eksploitasi. Dengan sendirinya, taraf hidup rata-rata nelayan kita merosot tajam. Problem adaptasi nelayan kita, bagaimana meninggalkan jatidiri nelayan pesisir menjadi nelayan pelaut,” kata Sarwono.

Selain itu, Sarwono menjelaskan, saat ini ada masalah adaptasi di sektor kelautan dan perikanan. “Adaptasi dari satu jati diri yang berwawasan kontinental ke jatidiri yang berwawasan kepulauan atau wawasan nusantara. Di sini ada gap. Masalahnya adalah, orang dikondisikan memiliki persepsi tertentu tentang bangsa ini. Kita dicekokin terus kita itu negara agraris. Adaptasi ini sangat besar. Yang mendesak bagi KKP adalah melingkarkan diri pada pengaruh. Jadi yang penting adalah, apa yang bisa kita lakukan,” tandasnya.

Sarwono menandaskan, dalam sejarah Indonesia tidak ada sejarah sebagai nelayan pelaut. “Ketika sumber daya pesisir menipis, dan dia ke tengah, dia berhadapan dengan nelayan asing yang punya tradisi sebagai nelayan pelaut lebih lama dari kita. Mereka punya kemampuan lebih dari kita. Jadi kalau pun, nelayan ini pingin dikembangkan sebagai profesi, maka tidak bisa dibiarkan sebagai proses alam, tetapi pembiasaan dan pendidikan sebagai pelaut. Dan oleh karena itu, tantangan berikutnya, bagaimana sumber daya laut ini bisa dilindungi sebagai sumber daya konservasi. Supaya sumber daya cukup dieksploitasi oleh masyarakat kita,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, dia mendorong supaya jumlah nelayan itu berkurang. “Kalau alih profesi mau dialihkan kemana. Tidak mudah. Karena secara mental, nelayan sudah sebagai mental pemburu. Beda jauh dengan nelayan budidaya. Dekat mentalitasnya dengan petani. Pembenihan, pembesaran, panen, dan pasca panen. Ini beda. Kadang-kadang kita melihatnya secara superfisial saja. Karena sama-sama bersentuhan dengan ikan, yang satu intertangible dengan yang lain. Menurut saya tidak. Petani lebih dapat beradaptasi dengan perikanan budidaya daripada nelayan perikanan tangkap,” jelasnya.