Kadin Desak Pemerintah Kaji Ulang Kerjasama Ekonomi RI-Jepang

Kamis, 05/07/2012

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (Kadin) mendesak pemerintah mengkaji ulang kerja sama ekonomi bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) karena sejak perjanjian tersebut berlaku pada 2008, ekspor Indonesia ke negeri sakura masih defisit.

“Jika dilihat dari kondisi saat ini, ekspor Indonesia ke jepang masih defisit sebesar US$825 juta sedangkan ekspor jepang ke indonesia mencapai US$2.207 juta dan impor jepang dari Indonesia mencapai US$1.381 juta. Kadin setuju langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengkaji ulang plus minus perjanjian bilateral ini, minimal ada keseimbangan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur di Jakarta, Rabu (4/7).

Natsir menuturkan, Jepang secara bilateral diuntungkan karena bisa mendapat kemudahan bea masuk sampai 0%, namun implementasi dalam negeri perlu juga menjadi perhatian pemerintah seperti bidang otomotif yang perlu kesetaraan (equal) antara importir produsen dan importir umum.

“Otomotif yang diimpor dari Jepang oleh importir produsen di indonesia mendapat fasilitas pajak bea masuk sampai 0%, sementara otomotif yang sama diimpor oleh importir umum dikenakan bea masuk sampai 40%. Di lain pihak, dengan perjanjian bilateral perdagangan ini seharusnya tidak ada perbedaan, dan pelaku usaha dapat memanfaatkan IJEPA bersama-sama tanpa ada perbedaan,” paparnya.

Kadin sangat menyayangkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan yang membuat aturan dalam negeri yang hanya menguntungkan pihak tertentu, sehingga kesetaraan untuk memanfaatkan IJEPA ini seakan tidak ada.

“Kami berharap perlu ada equal dan Kadin dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan masalah IJEPA dengan pemerintah. Masukan dari asosiasi dan pelaku usaha Indonesia anggota kadin telah mendesak agar perlu dikaji ulang plus minusnya,” ujarnya.

Natsir menambahkan, diharapkan IJEPA bisa meningkatkan kinerja ekspor dari Indonesia. “Ijepa seharusnya bisa menaikkan ekspor dari Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan industri,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana mengungkapkan,akan tidak serta merta menerima ajakan kerjasama tersebut. “Pasalnya kerjasama tersebut belum terlihat keuntungan yang cukup besar terhadap industri nasional,” ungkap Agus.

Lebih jauh lagi Agus mengungkapkan, kerjasama itu akan ditinjau. Namun, sebelum ditinjau pihaknya akan mendengarkan hasil evaluasi kerjasama tersebut.”Kita akan lihat siapa yang diuntungkan dan apa yang harus di evaluasi,” kata Agus.

Agus mengakui, jika kerjasama kedua negara itu belum terlalu menggembirakan bagi Indonesia. Menurut dia, impor dari Jepang masih lebih besar dibandingkan ekspor Indonesia. Tapi, itu untuk industri saja.

Menurut dia, ekspor Indonesia ke Jepang masih dalam bentuk bahan baku industri Jepang industri. “Karena itu, kita harus memperkuat industri nasional. Mungkin ini juga karena kesalahan industri dalam negeri. Jadi kesalahan tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan ke Jepang,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sindhuwinata yang mengungkapkan kerjasama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang menelurkan Manufacturing Industrial Development Center (Midec), tidak berjalan semestinya. Sebab, Indonesia sejauh ini belum merasakan manfaat besar, termasuk transfer teknologi dan pengetahuan yang disepakati. “Nilai tambah dari kerja sama itu belum ada, tetapi sebaliknya, Jepang telah merasakan manfaat dengan bea ekspor impor 0%,” katanya.

Dia menjelaskan, Jepang bisa memperoleh manfaat dari kerjasama bilateral tersebut dengan nilai triliunan Rupiah setiap tahunnya. Sementara masyarakat otomotif Indonesia belum secara langsung merasakan manfaat kerjasama itu. Karena itu, Gunadi meminta pemerintah memberi dukungan penuh pada industri sektor otomotif untuk meraih manfaat kerjasama tersebut. Sebab, Indonesia dinilai sangat berpeluang untuk berhasil dalam mengembangkan industri otomotif seperti China di kawasan Asia.