NERACA

Jakarta – Industri pengolahan daging tampaknya sudah mulai mendapatkan angin segar. Pasalnya sudah ada tiga perusahaan dalam negeri yang bisa memenuhi pasokan bahan baku untuk industri pengolahan, yaitu PT Santori, PT Widodo Makmur Perkasa, dan PT Bina Mentari Tunggal. “Dari ketiga perusahaan tersebut mampu menyuplai sebesar 518,6 ton per bulan,” ungkap Direktur Industri Makanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Faiz Ahmad saat dihubungi Neraca, Rabu (4/7).

Lebih jauh lagi Faiz memaparkan, semenjak adanya pembatasan kuota impor daging, industri pengolahan daging dalam negeri sempat terseok-seok, karena sulitnya mendapatkan bahan baku untuk mereka melakukan proses produksi. “Dari tahun lalu, permasalahan daging impor belum terselesaikan dan kebijakan kuota daging impor merugikan industri pengolahan daging. Untuk industri pengolahan seperti sosis, tidak bisa menggunakan daging segar, tapi dibekukan dalam mesin pendingin pada suhu 4 derajat,” kata dia.

Faiz berpendapat kuota daging impor untuk industri pengolahan harus dipisahkan agar industri dalam negeri mempunyai daya saing yang tinggi. “Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dengan membuat aturan kuota daging impor khusus untuk industri pengolahan. Selama ini, pola pemotongan dan pengemasan daging di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara maju,” paparnya.

Selain itu, Faiz menjelaskan kebutuhan daging beku untuk industri pengolahan pada tahun lalu mencapai 19.520 ton. “Tahun ini, permintaan daging beku naik 5% dibandingkan tahun lalu. Selama ini, kuota daging impor sebagian besar diperuntukkan bagi sektor perhotelan dan restoran, sehingga pasokan bagi industri sangat minim,” paparnya.

Dia menambahkan, akibat kelangkaan bahan baku pada industri pengolahan daging, harga produk di pasar ritel akan mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadhan. “Saat ini harga produk jadi sosis sekitar Rp70.000 dan menjelang puasa harganya diperkirakan naik menjadi Rp80.000,” ujarnya.

Pembatasan Impor

Sebelumnya, Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian Benny Wachyudi memaparkan pembatasan kuota impor daging akan mengancam kinerja industri pengolahan daging bahkan pada titik tertentu bisa gulung tikar akibat kekurangan bahan baku. Apabila pembedaan kuota daging untuk industri pengolahan dan daging konsumsi tidak dipisahkan, maka dapat menghancurkan industri pengolahan daging dalam negeri. “Kuota industri pengolahan daging harus dipisahkan dengan kuota daging untuk konsumsi masyarakat,” ujar Benny.

Benny mengungkapkan, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dalam negeri saat ini hanya bisa mensupply kebutuhan dalam negeri 10%. Sedangkan kebutuhan total daging untuk dalam negeri mencapai 80 ribu ton.

Menurut Benny, produsen daging olahan sapi dalam negeri sudah ada 3 atau sampai 4 terancam tidak berproduksi pada pertengahan tahun 2012 akibat kelangkaan bahan baku daging sapi seiring pengurangan kuota impor oleh pemerintah. Kondisi tersebut akan mempengaruhi penjualan industri pengolahan daging yang ditargetkan mencapai Rp 3,79 triliun-Rp 3,96 triliun di 2012, naik 10%-15% dibanding 2011.

Sementara itu, Ketua National Meat Processing Indonesia (NAMPA) Isyana Mahisa meminta pemerintah jujur soal data ketersediaan daging sapi untuk industri pengolahan. Maka bila tidak disuplay bahan bakunya, pengusaha mengklaim bahwa sejumlah industri pengolahan di dalam negeri dipastikan gulung tikar.

Isyana mengatakan industri pengolahan daging sapi seperti bakso, sosis, burger, abon dan lainnya mengalami kesulitan bahan baku.“Kita secara keseluruhan butuh daging sapi sebanyak 20 ribu ton per tahun untuk semua produk, tapi saat ini kami kesulitan. Jika pemerintah katakan ada, kami siap beli,” tegasnya.

Lebih lanjut Isyana menambahkan jika pemerintah tidak cepat mengantisipasi kelangkaan daging sapi, industri pengolahan daging ini cuma bisa bertahan hingga akhir April. “Untuk itu sejalan dengan tujuan Komite, kami minta agar impor daging dibuka kembali agar ketersediaan daging sapi ada kepastian,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah sudah ada koordinasi dengan pihak pemerintah, Isyana mengatakan sudah membicarakan dengan instansi terkait sejak November 2011. “Kami sudah temui mereka tapi mereka tidak memberikan apa yang kita mau. Kita diberi data keberadaan sapi di daerah, tapi ketika ke sana, tidak ada. Yang kami mau adalah kepastian, jika memang tidak ada kenapa harus dipertahankan. Jika memang harus impor kenapa tidak, apakah pemerintah mau melihat kami gulung tikar,” ungkapnya.