Pembangunan jalan tol ruas Trans Sumatera harus dilaksanakan secara berbarengan di antara berbagai provinsi yang ada di pulau itu, sebagai kelanjutan dari konektivitas dari Jembatan Selat Sunda yang kini digagas oleh pemerintah.

NERACA

Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana mengatakan bahwa pembangunan jalan tol itu tidak bisa dilaksanakan secara sepotong-sepotong  oleh PT Jasa Marga dengan membentuk konsorsium antara pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD)  dengan BUMN karya itu.

”Pembangunan jalan tol itu harus dilaksanakan dari Aceh sampai Lampung, lalu menerus ke Jembatan Selat Sunda dan bergabung dengan jalan tol Trans Jawa,” katanya kepada NERACA.

Menurut Yudi, memang gagasan yang bottom-up yaitu dari berbagai daerah ke pemerintah pusat, patut dihargai. Oleh karena itu Kementerian Pekerjaan Umum sudah selayaknya menangkap jiwa kebersamaan untuk membangun jalan tol itu dengan melakukan koordinasi dalam rencana pembangunan itu.

”Yang jelas karena bersifat bottom-up, tentu pemda baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, tentu akan mendukung proyek itu berikut pendanaannya lewat BUMD setempat,” katanya.

Selain itu, dengan dilibatkannya pemerintah daerah dalam kegiatan investasi itu, diharapkan pembebasan lahannya menjadi lebih lancar.

”Jangan sampai pengalaman dalam pembangunan jalan tol Trans Jawa yang terkendala lahan, terulang lagi di ruas tol Trans Sumatera,” katanya.

Menurut dia, sebaiknya pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera ini dijadikan ”mimpi bersama” dari semua gubernur, bupati dan walikota di Sumatera, sehingga dengan obsesi itu mereka bisa ikut bersama-sama memajukan daerahnya.

Yudi mengatakan pembangunan  jalan tol Trans Sumatera itu jangan sampai melupakan aspek kelestarian lingkungan. Sebab untuk membangun jalan tol itu tentu tidak sedikit hutan yang harus diterabas, pohon yang ditebang dan banyak pula rona lingkungan yang harus diubah.

Selain itu, masih ada pula kendala perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diperlukan jika harus mengubah bentang alam untuk pembangunan jalan tol itu.

”Banyak hal yang masih harus dipikirkan untuk membangun jalan tol itu. Tidak semata-mata membangun jalan tol tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Terlebih lagi apabila ruas jalan tol tersebut harus melewati taman nasional yang banyak terdapat di Pulau Sumatera. Perambahan hutan yang ada di taman nasional tersebut, sebaiknya dibuat seminim mungkin.

”Kalau bisa, sedapat mungkin dihindarkan perambahan hutan taman nasional,” katanya.

Fenomena Menarik

 Sementara itu pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan keinginan berbagai daerah agar di daerahnya dibangun jalan tol merupakan fenomena yang menarik.

”Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pun sudah mempunyai kebutuhan akan mobilitas untuk menggerakkan perekonomiannya."

Menurut Danang, kalau pemerintah daerah sudah mempunyai itikad untuk membangun jalan tol itu merupakan indikasi bahwa kebutuhan konektivitas di daerah semakin meningkat dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di sana.

”Namun meskipun pemerintah daerah dengan menggerakkan BUMD hendak membangun jalan tol,  hal itu tidak menggugurkan kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Bina Marga untuk membangun jalan arteri maupun jalan daerah,” katanya.

Danang mengatakan, konektivitas jalan tol Trans Sumatera harus dikaitkan dengan jalan tol Trans Jawa yang kini juga tengah dikerjakan, sejalan dengan rencana pemerintah untuk membangun Jembatan Selat Sunda.

”Apabila jalan tol Trans Jawa, Jembatan Selat Sunda dan Trans Sumatera sudah jadi, akan mampu menggerakkan perekonomian  yang luar biasa  bagi kedua pulau itu dan perekonomian nasional secara keseluruhan,” katanya.

Menurut dia, konektivitas kedua pulau itu akan menjadi modal pendorong kemajuan ekonomi Indonesia pada abad ke-21 ini.

 Konsorsium Tol

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membentuk konsorsium tol bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengembangkan ruas jalan tol di wilayah tersebut.

"Saat ini, kami tengah melakukan studi kelayakan terhadap lima ruas potensial di Sumatera Barat," kata Direktur Operasi Jasa Marga, Hasanudin, dalam media gathering di Jakarta pekan lalu.

Menurut dia, kelima ruas itu yaitu Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer, Sicincin-Padang Panjang 23 kilometer, Padang Panjang-Bukit Tinggi 33 kilometer, Bukit Tinggi-Payakumbuh 28 kilometer dan Payakumbuh-Riau 93 kilometer.

Menurut Hasanudin, dari identifikasi awal baru Padang-Sicincin yang paling siap untuk digarap, sehingga konsorsiumnya akan lebih dulu dibentuk.

"Empat lainnya masih terganjal lahan," katanya.

Menurut dia, ruas Padang-Sicincin dianggap paling siap untuk dibangun jalan tol karena ketersediaan lahan maupun anggaran pembebasan tanah dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Selain itu, proyek tol tersebut dinilai memiliki tingkat kelayakan finansial yang memadai.

"Dengan perhitungan lalu lintas harian rata-rata di jalan arteri sebesar 28.000 hingga 33.000, jika 45% saja masuk ke tol, dari sisi kelayakan finansial itu bisa masuk ke medium feasibility," katanya.

Perusahaan menargetkan penandatanganan hak konsesi atau Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Padang-Sicincin dapat terealisasi pada Oktober 2012.
Selanjutnya, operator tol pelat merah tersebut berencana mengajukan proposal proyek kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam waktu dekat.
Jasa Marga sendiri berencana merealisasikan pembentukan empat konsorsium usaha patungan untuk empat proyek jalan tol di Sumatera.
Perusahaan akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membentuk konsorsium tersebut.

Selain proyek tol Padang-Sicincin, tiga proyek yang akan diprakarsasi oleh konsorsium adalah Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi sepanjang 60 kilometer, Pekanbaru-Kandis-Dumai sepanjang 135 kilometer, dan Lampung Ring Road-Tanjung Karang sepanjang 21 kilometer.

Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman, mengatakan saat ini perusahaan tengah menyelesaikan pembentukan tiga konsorsium lainnya.

Perusahaan menargetkan proses studi kelayakan tiga proyek itu dapat dituntaskan pada 2013 untuk diajukan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Adapun proyek tol itu ditargetkan dapat dibangun secara bertahap mulai 2014.

Pemerintah Provinsi yang telah menyepakati kerjasama pembangunan jalan tol tersebut juga telah berkomitmen mempercepat penyediaan lahan dan diharapkan pembebasan tanah tuntas sebelum akhir 2013.

Berdasarkan hasil kajian awal perusahaan, tambahnya, realisasi empat proyek tol itu hanya memungkinkan secara finansial jika dibangun dengan konsep high grade highway (HGH) dalam satu lajur pada tahap awal.

Kalau langsung memakai standar dua lajur, investasinya terlalu sulit. Biaya tinggi, tapi trafiknya tidak memadai, sehingga tidak layak secara finansial," katanya.

Oleh karena itu, kata Aditya, pihaknya memerlukan payung hukum dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk memungkinkan desain satu lajur itu.

Direktur Keuangan Jasa Marga, Reynaldi Hermansjah, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan dana sekitar Rp10 triliun-Rp 15 triliun untuk membiayai pengembangan usaha ke depannya, termasuk akuisisi proyek tol dan pembangunan proyek tol baru di Sumatera.

"Dana itu di luar alokasi kami untuk pembangunan sembilan ruas tol baru mulai tahun ini yang mencapai Rp25 triliun. Dana itu masuk dalam alokasi Rp 40 triliun yang dialokasikan untuk pengembangan hingga 2013," katanya.

Dengan demikian, jika rencana pengembangan baru masih sekitar Rp10 triliun-Rp 15 triliun, maka Jasa Marga belum butuh sumber pendanaan baru. (agus)