NERACA

Jakarta – Selain elektrifikasi nasional saat ini baru mencapai 66%, masih terdapat 7.500 desa dari 72.000 desa yang belum bisa menikmati aliran listrik untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Selain itu, masih ada sekitar 19 juta keluarga atau 75 juta orang yang tinggal di wilayah Indonesia yang belum merasakan listrik.

PT Perusahan Listrik Nasional (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 10.000 megawatt (MW). Program yang merupakan bagian dari proyek percepatan 10.000 MW itu diharapkan bisa tuntas pada 2013.

PLN sendiri berkomitmen penuh untuk menuntaskan pembangunan PLTU Anggrek - Gorontalo berkapasitas 2 x 25 MW yang masuk dalam Program Percepatan Pembangunan 10.000 MW Tahap Pertama. Untuk itu, PLN telah mengganti Kontraktor pembangunan PLTU, dan telah menunjuk PT Reka Daya Electrika, anak perusahaan PLN yang sebelumnya telah berpengalaman dalam menyelesaikan pembangunan PLTU Kendari dan PLTU Ende.

"PLN tetap komitmen untuk menyelesaikan pembangunan PLTU Gorontalo agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Gorontalo, karena PLN ingin ikut serta dalam mendukung dan mendorong pembangunan di Gorontalo," tegas Dirut PLN Nur Pamudji melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, kemarin.

Pembangunan PLTU Gorontalo ini, direncanakan akan telah dapat dilanjutkan kembali prosesnya pada Agustus 2012 nanti, dan diharapkan pada akhir 2013 atau awal 2014 yang akan datang, salah satu unit PLTU Gorontalo dapat mulai beroperasi. Dengan rampungnya proyek tahap pertama, diprediksi rasio elektrifikasi meningkat menjadi 75%, selanjutnya dilaksanakan proyek Tahap Kedua.

Dukungan Daerah

Sementara, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat di Propinsi Gorontalo sangat mendukung dan siap membantu PLN sepenuhnya dalam menyelesaikan pembangunan proyek PLTU Anggrek, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah lokasi PLTU.

"Kami siap membantu penyelesaian sengketa tanah lokasi PLTU Gorontalo, karena kami dan masyarakat di Gorontalo sangat ingin permasalahan keterbatasan pasokan listrik yang selama ini kami alami dapat segera teratasi seiring dengan penyelesaian pembangunan PLTU ini nanti" ujar Rusli Habibie.

Namun yang pasti, upaya serius PLN dan Kementerian ESDM yang ditandai dengan selesainya proyek percepatan 10.000 MW itu tidak serta merta berujung pada persoalan kebutuhan listrik di desa-desa terutama daerah sulit terjangkau jaringan listrik PLN terpenuhi. Masyarakat tidak boleh hanya pasrah dan menggantungkan nasibnya kepada pemerintah.

Dalam bidang kelistrikan, masyarakat diharap bisa turut membantu dengan melaksanakan Program Desa Mandiri Energi atau Listrik. Melalui program desa listrik mandiri, beban pemerintah bisa direduksi. Pemenuhan elektrikfikasi dapat ditanggung secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan program desa mandiri listrik, penggunaan bahan bakar minyak atau bahan bakar dari fosil bisa dikurangi. Program itu sangat mendorong penggunaan energi terbarukan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing.