Gaji Ke-13 PNS Penyebab Utang Negara Bengkak

MENKEU AKUI SALAH SEBUT DEFISIT Rp60 TRILIUN

Rabu, 04/07/2012

Jakarta—Gara-gara gaji ke-13 PNS, APBN 2012 menjadi beban anggaran menjadi lebih berat sehingga terjadi defisit sekitar Rp60 triliun, walau akhirnya Menkeu mengakui salah sebut angka defisit itu. Bahkan pemberian gaji tersebut dinilai sebagai bentuk inefisiensi anggaran negara. Setidaknya terjadinya inefisiensi tersebut memang sengaja dilakukan agar dapat melegitimasi penarikan utang baru.

NERACA

“Inefisiensi ini merupakan kesalahan otoritas keuangan negara. Tidak hanya menambah utang. Namun juga sangat jelas merugikan masyarakat. Karena sebesar 70%, pemerintah menutup defisit dengan kembali berutang,” kata Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan kepada Neraca, Selasa (3/7)

Menurut Dani, dalam mengestimasikan anggaran APBN seringkali menargetkan defisit anggaran yang lebih besar dari anggaran belanja yang dikeluarkan. Itulah sebabnya pemerintah selalu terjebak dengan penambahan utang. “Contohya, pada kuartal IV, selama 3 bulan, yaitu Oktober-November-Desember, baru habis 60 % dari target defisit yang dianggarkan. Itu artinya realisasinya lebih rendah dari yang ditargetkan,” tambahnya.

Apabila APBN saat ini lebih dari yang ditargetkan, kata Dani lagi, itu berarti telah terjadi inefisiensi dalam pengelolaan APBN dan menunjukkan kinerja dari otoritas keuangan yang buruk. “Kita memang tidak tahu secara jelas peruntukan anggarannya. Tapi yang jelas pengeluaran anggaran seharusnya dapat diikuti dengan penyerapan yang maksimal, atau commitment fee yang bertambah.” Jelasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai sangat sangat tak adil seluruh masyarakat indonesia menanggung defisit APBN gara-gara untuk membayar gaji ke-13 sejumlah PNS. Apalagi kerja PNS bisa dikatakan tidak produktif.

Untuk mengatasi defisit APBN, kata Agus, seharusnya pemerintah melakukan pensiun dini terhadap PNS yang tidak produktif. Dan tak ada jalan lain untuk menutupi defisit APBN itu, maka harga BBM harus naik. “Dengan cara itu,pemerintah bisa menambah APBN dan mengalokasikannya untuk infrastruktur,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Agus, APBN hanya berorientasi pada tiga faktor yang tak ada hubungannya dengan kemakmuran rakyat. Yakni, politik, orientasi kerja rutin tahunan dan merespon situasi makro ekonomi yang memiliki sifat jangka pendek.

Agus mengritik pemerintah belum serius menjalankan reformasi birokrasi. Buktinya anggaran banyak dihabiskan untuk gaji dan belanja PNS, serta tunjangan pejabat. “Terlalu fokus pada kebijakan remunerasi. Padahal kenyataannya mentalitas birokrasi tetap buruk,” tegasnya

Sedangkan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan defisit anggaran terjadi, karena selama ini belanja APBN tergantung kepada penerimaan. “Agar APBN kita tidak berdasarkan asumsi penerimaan atau asumsi ekonomi. Maka seharusnya anggaran gaji ke-13 tidak perlu dialokasikan dalam APBN,” ujarnya kemarin.

Melihat kinerja pemerintah dari sisi alokasi belanja, kata Uchok, bisa dikatakan belum maksimal. Masih terdapat kesenjangan antara belanja pegawai dengan belanja-belanja yang lain.

Sayangnya, menurut dia, peningkatan dari belanja modal, pegawai dan barang tidak diiring dengan meningkatnya belanja subsidi. Padahal notabenenya belanja subsidi akan berdampak pada kehidupan dari masyarakat miskin.

Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasi yang mengatakan tidak mungkin defisit anggaran mencapai Rp 60 triliun diakibatkan oleh gaji ke-13 PNS. Alasanya, tanpa kenaikan gaji PNS pun, APBN sudah mengalami defisit. “Semua biaya untuk anggaran mengalami peningkatan sehingga kita mengalami defisit,” ujarnya

Menurut Achsanul, gaji PNS ke-13 masih relevan untuk sekarang ini. Perusahaan swasta saja mengeluarkan gaji ke-13 kepada karyawan. Oleh karena itu, suatu kewajaran apabila pemerintah memberikan gaji tersebut kepada PNS. “Hal ini dilakukan dalam sebagai salah satu bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada PNS,” ujarnya.

Achsanul menambahkan gaji ke-13 PNS ini takkan bermasalah membebani anggaran pemerintah. Karena anggaran PNS ini sudah direncanakan dalam APBN. “Yang sangat diperlukan itu, PNS menambah kinerjanya dalam bekerja walaupun ada atau tidaknya gaji tersebut,” tambahnya.

Defisit Melebar

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo mengungkapkan defisit APBN 2012 bisa melebar sekira 2,3% hingga 2,4% dari yang ditargetkan semula sebesar 2,23%. Berdasarkan data APBN hingga 30 Juni 2012 yang defisitnya sudah mencapai Rp36,1 triliun. "Kita rencanakan defisit sampai akhir tahun sebesar 2,23% dan setelah kita melakukan kajian sampai akhir tahun dengan kondisi yang kita miliki sampai 30 Juni 2012, kayaknya kita tetap masih bisa menjaga defisit itu antara 2,3%-2,4% persen," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (3/7)

Meski begitu, Agus tetap optimistis bahwa kondisi fiskalnya akan tetap sehat dan pemerintah pun mempersiapkan strategi untuk mengatasi hal tersebut. "Tentu akan ada penyikapan-penyikapan tetapi yang saya ingin sampaikan Indonesia tetap bisa menjaga fiskalnya sehat dan itu tercemin dari ketika kita melihat kondisi anggaran atau fiskal sampai akhir Juni terus kita kemudian forecast sampai akhir tahun, itu defisitnya akan ada di kisaran 2,3%-2,4%," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp60 triliun per 30 Juni 2012. Angka ini, berarti defisit telah mencapai 4,28% dari APBN 2012 sebesar Rp1.400 triliun. Namun Agus kemudian meralat menjadi Rp36,1 triliun.

Agus menyebutkan, defisit tersebut disebabkan anggaran belanja yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan, baik belanja pada kementerian/lembaga (K/L), maupun non-kementerian/lembaga dan transfer daerah.

Sedangkan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan realisasi penyerapan belanja modal hingga akhir semester I baru tercatat sebesar Rp30,6 triliun atau sekitar 18,2 persen dari target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp168,85 triliun. "Belanja modal akhir semester I itu mencapai 18,2% dibandingkan tahun lalu hanya 16,8%," ujarnya

Menurut Agus, walau terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun belum terasa maksimal karena revisi Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang dianggap memperlambat penyerapan, belum selesai. "Ada peningkatan walaupun masih kurang. Peningkatan karena proses lelang lebih awal, tapi memang belum signifikan karena revisi perpres 54 masih belum selesai," ujarnya. novi/iwan/lia/mohar/bari/cahyo