NERACA

Bandung---Perlu perbaikan sistem birokrasi dalam operasional BUMN sehingga bisa mendorong kinerja, profesionalisme dan pertumbuhan yang lebih baik. "Proses adanya pemisahan birokrasi dengan korporasi, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih efektif seperti halnya perusahaan swasta," kata Mas Ahmad Damiri di di Bandung, Selasa,3/7

Menurut Damiri, saat ini masih ada kesan proses birokrasi yang dibutuhkan BUMN lebih panjang dibanding pengambilan keputusan perusahaan swasta. Untuk itu perlu ada jalan tengahnya antara lain dengan memecah proses itu dengan mendorong sebuah holding atau induk perusahaan dari BUMN. "Dengan pemisahaan itu maka holding akan menangani proses birokrasi sedangkan BUMN yang dinaunginya atau anak perusahaannya bisa menjalankan proses korporasi seperti perusahaan biasa," tambahnya

Selain itu, kata Damiri, privatisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong kinerja perusahaan berplat merah itu, terutama dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan berdampak bagi peningkatan kinerja perusahaan. "Privatisasi dengan melakukan IPO bisa memberikan penyegaran bagi perusahaan untuk mendorong kinerja yang lebih prima," ujarnya

Hal senada diungkapkan Chair OECED Asia Network on Corporate Governance of State Owned Enterprise Jhon Lim yang menyebutkan privatisasi merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk membuat BUMN menjadi lebih maju dan profesional. Namun demikian tergantung pada kondisi di negara bersangkutan. "Privatisasi merupakan salah satu upaya untuk mengontrol jumlah BUMN, memang tidak selalu langkah itu harus ditempuh, konsep “dream team” yang digulirkan di Indonesia merupakan cara lain yang bisa digunakan," tuturnya

Ditempat terpisah, Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengeluhkan sistem birokrasi pemerintah yang berbelit-belit sehingga mengganggu iklim usaha. "Masalah pengurusan izin yang rumit dan memakan waktu lama sangat mengganggu investasi. Selain itu, upah buruh di Indonesia sering dicampuri dengan urusan politik," ujarnya

Sofjan berpendapat urusan politik dan ekonomi seharusnya jangan disamakan karena sangat merugikan investor. "Bila masalah politik dicampuradukkan ke dalam ekonomi, kegiatan ekonomi akan terganggu dengan berbagai kepentingan dari pemangku kebijakan," ujarnya.

Indonesia memerlukan investasi yang cepat di tengah gonjang-ganjing perekonomian dunia saat ini. Situasi ekonomi terkini justru menjadi momentum yang paling tepat untuk bisa menarik lebih banyak investor. "Ekonomi dunia sekarang lagi di ambang krisis dan menghadapi ketidakpastian. Akan tetapi, justru itu momentum yang paling tepat untuk menetapkan kebijakan yang mendukung investasi di Indonesia," paparnya.

Sofjan menilai insentif seperti "tax allowance" serta "tax holiday" yang diberikan antara lima tahun dan 10 tahun akan meningkatkan investasi. "Insentif sangat penting karena kalau tidak ada insentif, investor sulit masuk ke dalam negeri. Besarnya insentif juga bergantung besarnya investasi, dan juga di mana lokasi mereka berinvestasi," imbuhnya. **cahyo