Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Di tengah upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada energi fosil, diskursus mengenai pengembangan energi baru dan terbarukan malah kerapkali menemui jalan buntu. Alih-alih mengeluarkan strategi dan langkah konkret merealisasikan program itu, di titik yang sangat fundamental, yakni menyangkut pengembangan riset, langkah pemerintah masih jauh dari kata optimal.

Tentu saja, orang tak akan lupa, subsidi terhadap BBM yang merupakan energi fosil masih sangat tinggi yakni Rp 237 triliun dalam APBN 2012. Namun, ketika APBN terangah-engah menahan beban subsidi energi fosil, pertumbuhan energi terbarukan masih jauh panggang dari api. Karena basis yang masih sangat rendah, pertumbuhan energi terbarukan seperti tenaga matahari, angin, gelombang laut, dan air hanya diproyeksikan paling mentok 6% hingga 2035.

Lebih ironis lagi, kalau kita melihat ketergantungan dunia pada energi fosil. Dunia saat ini butuh minyak sebesar 22 juta barel per hari. Di 2030 diperkirakan naik menjadi 57 juta barel per hari atau meningkat tiga kali lipat. Indonesia sendiri di 2025 diperkirakan butuh sekitar 9 juta barel per hari.

Hal ini tentu semakin membuat kita khawatir. Apalagi, di Indonesia, ketergantungan pada bahan bakar fosil ternyata tak berbanding lurus dengan peningkatan anggaran, riset dan kapasitas SDM di bidang ini. Padahal pemerintah seringkali menggembar-gemborkan terjadinya krisis energi di Indonesia. Ini adalah suatu hal yang memilukan karena Indonesia memiliki sumber-sumber energi yang berlimpah yang sayangnya tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Sementara pada konteks lain, tak seorang pun meragukan kekayaan alam dari Indonesia, termasuk untuk energi terbarukan. Bahkan mantan Wakil Presiden AS Al Gore dalam kunjungannya ke Indonesia menyebutkan bahwa potensi panas bumi Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Jadi dimanakah tembok besar penghalang itu?

Pemerintah harus menyadari negara lain saat ini sedang giat mengembangkan energi terbarukan dengan masif. Malaysia, Thailand, dan Singapura, adalah contoh terdekat. Investasi pada riset dan pengembangan energi terbarukan adalah hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah, jika pemerintah bisa memberikan miliaran rupiah pada BATAN untuk riset PLTN, mereka juga harus bisa memberikan dana untuk riset potensi energi terbarukan di Indonesia yang bisa dilakukan oleh BPPT.

Selain itu, kebijakan yang saling bertentangan harus dibenahi atau kalau tidak membuat kementerian, lembaga atau institusi yang mengurusi segala masalah energi terbarukan terkait izin dan lainnya agar lebih sinergis dan bisa berkembang dengan baik tanpa harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit.

Karena itulah, demi mewujudkan tatanan dan percepatan pembangunan energi alternatif yang saat ini semakin mendesak, maka semua pihak mesti sadar dan kemudian secara bersama mengubah cara pandangnya. Para politisi, birokrat pemerintah, dan segenap pemangku kepentingan harus menyadari bahwa energi terbarukan itu sangat penting untuk dikembangkan dengan akselerasi yang berlipat-lipat. Karena energi terbarukan adalah energi masa depan!