NERACA

Jakarta – Kementerian Sosial menargetkan jumlah kemiskinan di Indonesia bisa terhapuskan pada 2025.  Artinya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan hilang. “Kalau di Indonesia, Insya Allah bisa sejahtera pada 2025. Sejahteranya adalah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan sudah tidak ada lagi di Indonesia,” kata  Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri di Jakarta,3/7

Lebih jauh Salim menjelaskan tak akan mungkin terjadi semua rakyat di Indonesia bisa kaya semua. “Kalau semua orang kaya semua maka gap nya akan terlalu lebar dan hal itu yang tidak terlalu menyehatkan dalam bernegara,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Salim hanya berharap agar mereka yang berada di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya bisa mencapai 3-3,5 juta rumah tangga sangat miskin bisa terangkat.  

Menurut Salim,  anggaran untuk bantuan sosial sudah cukup besar anggarannya sekitar Rp50-60 triliun. “Kementrian lembaga yang menangani kemiskinan cukup banyak yaitu 19 KL dan besaran dananya cukup besar senilai Rp50-60 triliun,” katanya. Namun demikian, lanjut salim, harus ada upaya dari yang dikatakan miskin untuk bisa mensejahterakan dirinya sendiri jangan sampai kemiskinan itu diwariskan kepada anak-anaknya.

 Salim melanjutkan, selain usaha pemerintah menekan angka kemiskinan, perubahan sikap dan mental sangat penting untuk bisa menekan angka kemisikinan. Menurutnya, cara tersebut berhasil di beberapa negara seperti Brasil. “Ini di beberapa negara cukup berhasil, di Brasil contohnya. Mereka angka kemiskinannya 23% di 2009. Nah, sekarang tinggal 7%. ini program cukup unggul tetapi dengan catatan,” ungkapnya menjawab masalah program keluarga garapan raskin.

Yang jelas, kata Salim lagi, perubahan sikap dan mental itu sangat penting. “Itu harus didukung oleh sikap akan kemiskinan itu diubah,” jelas dia.

Dikatakan Salim, sebagian masyarakat Indonesia sebenarnya tidak terlalu miskin. “Arena sebagian masyarakat kita sebenarnya kalau dikatakan miskin sekali tidak juga. Tapi tetap karakternya begitu (miskin). Jadi mengubah sikap tersebut bukanlah. Sesuatu hal yang mudah,” paparnya.

Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menekan angka kemiskinan tersebut, yakni memaksimalkan kinerja 19 Kementerian/Lembaga (K/L).

Diakui Salim, setiap KL harus all out semua karena kemiskinan ini, bukan ditangani kemensos saja, semua harus bekerjasama. “Di samping itu, juga di daerah APBD ini kan harus menjadi prioritas, daerah pun tidak memaksimalkan anggaran daerahnya untuk mengentaskan kemiskinan itu juga sulit,” tuturnya

Namun demikian, lanjut Salim, dengan adanya otonomi daerah, Pemda harus komit untuk mengentaskan kemiskinan. “Propinsi-propinsi yang tinggi kemiskinannya seperti di Papua yang mencapai 20%, serta Maluku. Mereka pun juga harus maksimal tetapi dari pusatnya pun harus menggulirkan dana dari dana dekonsentrasi,” pungkasnya. **bari