Bahaya Jebakan Pertumbuhan Konsumsi

Rabu, 04/07/2012

Di tengah berfluktuasinya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini, kondisi pasar ekspor Indonesia kini patut menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, dampak krisis Eropa mulai dirasakan menerpa negeri ini yang diindikasikan dengan makin melebarnya nilai defisit neraca perdagangan Indonesia.

Untuk itu Indonesia harus bersiap diri menghadapi bahaya yang mulai mengancam ini. Paling tidak, ada risiko utama yang perlu dicermati, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berbasiskan konsumsi berpotensi menjadi echo bubble, yang setiap saat dapat menjadi “gelembung” besar pada pertumbuhan jangka panjang.

Akibatnya, masyarakat akan tergoda untuk membelanjakan lebih dari apa yang sebenarnya atau “lebih besar pasak daripada tiang”, terutama diiming-imingi fasilitas kredit mudah seperti kredit tanpa agunan (KTA) dan kartu kredit yang berbunga tinggi. Ujung-ujungnya, potensi kredit bermasalah (nonperforming loan-NPL) pun melonjak dan krisis likuiditas segera melanda bank, perusahaan pembiayaan, dan penerbit kartu kredit.

Lebih celakanya, echo bubble ini akan meletus lebih cepat dibandingkan gelembung besar yang pertama. Umumnya, echo bubble berukuran 30-40% lebih kecil dari yang pertama untuk kemudian meletus, dan mengempaskan pasar dan perekonomian secara lebih dalam.

Hal ini terungkap dari analisis Dana Moneter Internasional (IMF) dan The Economist 2011, bahwa Indonesia, Hong Kong, Argentina, Brasil, dan India merupakan contoh negara yang ekonominya tengah kepanasan saat ini. Kenyataan ini menguatkan sinyalemen Bank Pembangunan Asia (ADB) bahwa Indonesia dan negara Asia lain dengan pertumbuhan ekonomi pesat dapat menjadi korban middle income trap.

Artinya, kondisi perekonomian yang semula tumbuh pesat dengan pendapatan per kapita menengah untuk kemudian menurun karena tidak mampu menyaingi ekspor manufaktur negara berpendapatan dan berupah rendah serta tidak mampu berkompetisi dalam hal inovasi skill tinggi dengan negara maju.

Anacaman risiko lainnya, adalah fakta bahwa kinerja indeks pasar modal kita melulu disebabkan oleh hot money para investor jangka pendek. Adanya kesempatan lebih besar meraup gain dari bursa saham Indonesia, investor pemilik hot money menggelontorkan uangnya masuk ke bursa dan segera hengkang jika merasa perolehan gain yang mereka dapatkan sudah memadai.

Dari gambaran tersebut, Indonesia sejatinya perlu lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi pada investasi, bukan lagi konsumsi, apalagi ketika pendapatan negeri ini melemah akibat lesunya pasar ekspor di AS, China, Eropa, dan India.

Tingginya investasi akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mendongkrak pendapatan. Oleh karena itu, industri perbankan perlu memperbaiki fungsi intermediasinya dengan menyalurkan kredit produktif untuk para pengusaha dan calon pengusaha ketimbang menyalurkan kredit konsumtif.

Di sisi lain, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Setidaknya ada lima hambatan investasi yang harus segera diperhatikan untuk menarik investasi lebih banyak. Pertama, lamanya proses pemberian izin. Kedua, lemahnya penegakan hukum. Ketiga, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Keempat, masalah infrastruktur (jalan raya, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Kelima, masalah insentif bagi investor. Ini tantangan buat pemerintah ke depan. Semoga!