Pemerintah Tegaskan Ambil Alih Proyek JSS

Pemerintah Tegaskan Ambil Alih Proyek JSS

Jakarta – Pemerintah mengusulkan biaya studi kelayakan (FS) Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS/JSS) harus mendapat pendanaan APBN. Bahkan rapat gabungan sejumlah menteri menyepakati hal itu. “Kita-kita sudah pada rapat di Menko dan sudah setuju semua. Menko yang pimpin rapat, (Menteri) PU, dan Setkab (sekretariat kabinet) juga hadir,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di Jakarta,3/7

Mantan Dekan FEUI ini menambahkan bagi pemerintah yang paling penting persiapan proyek KSISS/JSS dilakukan dengan tujuan yang baik agar tak ada permasalahan yang muncul di kemudian hari. "Pak Menteri (Menteri Keuangan Agus Martowardojo) mikirnya adalah sistem yang terbaik adalah internasional bidding. Jadi yang terbaik misalnya yang konsorsium yang anda bilang tadi bisa ikut dan bisa menang ya kita nilai secara fair," tegasnya

Pemerintah juga mengaku sudah siap menggarap FS KSISS/JSS dan akan mengerahkan insinyur-insinyur Indonesia. Bahkan selama ini Prof. Wiratman Wangsadinata sudah memiliki desain dasar dari jembatan sepanjang 29 Km ini. "Pasti realistis, kan Prof. Wiratman itu sudah pernah bikin rancangan awalnya. Jadi tinggal disempurnakanlah," tambahnya

Keputusan itu demi memastikan proyek ini terealisasi dan tanpa masalah di kemudian hari. Pemerintah akan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. "Bukan berubah-ubah, kita cuma nggak mau proyek ini bermasalah di lain hari, kalau nggak jalan gimana, kayak 10.000 MW gimana, mau nyalahin siapa? Bingung kan," tanyanya

Terkait minta China, Bambang menegaskan tetap memberikan kesempatan kepada investor lain di luar China untuk mendanai proyek KSISS/JSS. "Lebih bagus mana kita dapatkan peserta dari berbagai negara yang sudah teruji dibanding dengan pemrakarsa yang sekarang pun masih berupaya gandeng investor, jadi lebih baik sudahlah. Lagi pula FS-nya kan kita juga lebih baik pemerintah saja yang bikin apalagi ini proyek besar juga, Rp 100 triliun lebih gitu kan," paparnya

Bambang mengatakan pemerintah ingin proyek KSISS/JSS benar-benar dibangun oleh investor maupun kontraktor yang terbaik. Menurutnya untuk teknologi jembatan panjang bukan hanya dominasi China saja. "Lagian pertama apa cuma China yang the best, kan masih ada Korea (Selatan), Jepang, masih ada negara lain jadi ya gini deh. Kan kalian ingat proyek fast track I, 10.000 MW, kan semuanya China sampai kontraktornya. Apa yang terjadi coba sekarang ? Apa? Kamu tahu nggak, lambat, PLN ngeluh spesifikasinya dan lain-lain," tukasnya

Dikatakan Bambang, meski demikian pihak pemrakarsa masih bisa ikut tender walaupun FS-nya akan diambil oleh pemerintah. Bagi Bambang, dengan modal komitmen pendanaan dari China, pihak pemrakarsa bisa punya kesempatan yang sama dengan investor lainnya dari Korea Selatan, Jepang dan lain-lain. "Yah sekarang buktikan saja, kan mereka masih bisa ikut bidding kan masih bisa menang (tender) nanti," tuturnya

Seperti diketahui konsorsium Banten-Lampung yang termasuk di dalamnya Artha Graha Network menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (KSISS/JSS). Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS) seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011. Namun jika Perpres ini direvisi maka petanya akan berubah, pemerintah akan mengambil alih proses persiapan proyek termasuk akan merogoh sendiri untuk membiayai FS dari proyek JSS. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…

Pemerintah Terbitkan Dua Seri Surat Utang Valas

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing (dual-currency) yaitu denominasi dolar…

Pemerintah akan Bagikan Sertifikat Lahan Secara Masal pada Juni

  NERACA   Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan pembagian sertifikat lahan masyarakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…