Pemerintah Tegaskan Ambil Alih Proyek JSS

Pemerintah Tegaskan Ambil Alih Proyek JSS

Jakarta – Pemerintah mengusulkan biaya studi kelayakan (FS) Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS/JSS) harus mendapat pendanaan APBN. Bahkan rapat gabungan sejumlah menteri menyepakati hal itu. “Kita-kita sudah pada rapat di Menko dan sudah setuju semua. Menko yang pimpin rapat, (Menteri) PU, dan Setkab (sekretariat kabinet) juga hadir,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di Jakarta,3/7

Mantan Dekan FEUI ini menambahkan bagi pemerintah yang paling penting persiapan proyek KSISS/JSS dilakukan dengan tujuan yang baik agar tak ada permasalahan yang muncul di kemudian hari. "Pak Menteri (Menteri Keuangan Agus Martowardojo) mikirnya adalah sistem yang terbaik adalah internasional bidding. Jadi yang terbaik misalnya yang konsorsium yang anda bilang tadi bisa ikut dan bisa menang ya kita nilai secara fair," tegasnya

Pemerintah juga mengaku sudah siap menggarap FS KSISS/JSS dan akan mengerahkan insinyur-insinyur Indonesia. Bahkan selama ini Prof. Wiratman Wangsadinata sudah memiliki desain dasar dari jembatan sepanjang 29 Km ini. "Pasti realistis, kan Prof. Wiratman itu sudah pernah bikin rancangan awalnya. Jadi tinggal disempurnakanlah," tambahnya

Keputusan itu demi memastikan proyek ini terealisasi dan tanpa masalah di kemudian hari. Pemerintah akan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. "Bukan berubah-ubah, kita cuma nggak mau proyek ini bermasalah di lain hari, kalau nggak jalan gimana, kayak 10.000 MW gimana, mau nyalahin siapa? Bingung kan," tanyanya

Terkait minta China, Bambang menegaskan tetap memberikan kesempatan kepada investor lain di luar China untuk mendanai proyek KSISS/JSS. "Lebih bagus mana kita dapatkan peserta dari berbagai negara yang sudah teruji dibanding dengan pemrakarsa yang sekarang pun masih berupaya gandeng investor, jadi lebih baik sudahlah. Lagi pula FS-nya kan kita juga lebih baik pemerintah saja yang bikin apalagi ini proyek besar juga, Rp 100 triliun lebih gitu kan," paparnya

Bambang mengatakan pemerintah ingin proyek KSISS/JSS benar-benar dibangun oleh investor maupun kontraktor yang terbaik. Menurutnya untuk teknologi jembatan panjang bukan hanya dominasi China saja. "Lagian pertama apa cuma China yang the best, kan masih ada Korea (Selatan), Jepang, masih ada negara lain jadi ya gini deh. Kan kalian ingat proyek fast track I, 10.000 MW, kan semuanya China sampai kontraktornya. Apa yang terjadi coba sekarang ? Apa? Kamu tahu nggak, lambat, PLN ngeluh spesifikasinya dan lain-lain," tukasnya

Dikatakan Bambang, meski demikian pihak pemrakarsa masih bisa ikut tender walaupun FS-nya akan diambil oleh pemerintah. Bagi Bambang, dengan modal komitmen pendanaan dari China, pihak pemrakarsa bisa punya kesempatan yang sama dengan investor lainnya dari Korea Selatan, Jepang dan lain-lain. "Yah sekarang buktikan saja, kan mereka masih bisa ikut bidding kan masih bisa menang (tender) nanti," tuturnya

Seperti diketahui konsorsium Banten-Lampung yang termasuk di dalamnya Artha Graha Network menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (KSISS/JSS). Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS) seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011. Namun jika Perpres ini direvisi maka petanya akan berubah, pemerintah akan mengambil alih proses persiapan proyek termasuk akan merogoh sendiri untuk membiayai FS dari proyek JSS. **cahyo

BERITA TERKAIT

Merevisi Proyek Revitalisasi SMK

  Oleh: Annisa Utami Kusuma Negara Asisten Peneliti INDEF Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2018 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)…

Danai Proyek Energi Terbarukan - Terregra Asia Siapkan Capex Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnis energi baru terbarukan, baik di dalam negeri dan di luar negeri, PT Terregra Asia…

Otomotif - Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Matangkan Regulasi

NERACA Jakarta – Pemerintah serius mematangkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai program percepatan pengembangan kendaraan listrik. Guna mengakselerasinya, pemerintah menyiapkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Pastikan Penguatan Alokasi Anggaran 2020 bagi Program Prioritas

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan…

Empat BUMN Bersinergi dalam Pemasaran Produk

  NERACA   Jakarta - Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa empat perusahaan bekerja sama dalam penjualan produk. Empat…

Mayoritas Konsumen Ojek Online Mengeluhkan Tarif Tinggi

      NERACA   Jakarta – Pasca ditetapkan tarif baru ojek online (ojol) yang berlaku efektif 1 Mei 2019,…