Penggunaan Dana Hibah Masyarakat Perlu Dikonsultasikan - Terkait Rencana Bangun Gedung KPK

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan untuk menggunakan dana hibah dari masyarakat. Pasalnya belakangan ini banyak dukungan dana dari masyarakat yang mengalir ke KPK untuk membuat gedung baru.

Menteri Keuangan Agus Martowardjo mengungkapkan KPK perlu berinteraksi dengan Kemenkeu terlebih dahulu untuk menggunakan dana hibah masyarakat. "Nantinya KPK harus menindaklanjuti dana hibah tersebut dalam bentuk berinteraksi dengan Kemenkeu atau bisa lebih berhubungan dengan Dirjen Perbendaharaan," ujar Agus saat ditemui seusai Rapat Paripurna yang membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2011 di Gedung DPR Jakarta, Selasa (3/7).

Agus menjelaskan untuk melaporkan dana hibah yang diterima oleh KPK tentunya harus melewati prosedur-prosedur yang ada. Tak hanya itu, lanjut Agus, ketika dana sudah disetujui maka perlu ada perhatian juga. "Seperti contoh bagaimana memperoleh tanahnya, mendesain gedungnya dan semoga nanti proses tersebut bisa menjadi jelas," tukasnya.

Sebelumnya, Kemenkeu telah menganggarkan dalam APBN sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan gedung KPK. Namun karena masih dibintangi maka anggaran tersebut tak bisa cair tanpa ada persetujuan dari DPR. Di sisi lain, KPK meminta persetujuan anggaran kepada DPR Komisi III untuk bisa mempunyai gedung baru mengingat gedung yang saat ini dihuni oleh hampir 730 pegawai KPK sudah over kapasitas. Namun, DPR masih mempunyai beberapa ganjalan sehingga dana tersebut masih dibintangi oleh Komisi III.

Namun demikian, beberapa elemen masyarakat bergotong royong mengumpulkan pundi-pundi untuk bisa membantu KPK untuk mempunyai gedung yang lebih layak dari sebelumnya. Gerakan-gerakan terus berdatangan diberbagai pelosok penjuru Indonesia. Tak hanya berbentuk uang, tapi berbentuk langsung bahan bangunan juga disalurkan. Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) bersiap menyumbangin KPK dengan batu bata sebanyak 1 juta batu bata.

Selain itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan telah menyiapkan rekening khusus untuk menampung dana dari masyarakat. Menurut Danang, pihaknya akan melakukan audit berkala terkait sumbangan yang masuk. Jumlah sumbangan pun akan dibatasi. "Kami akan meneliti siapa dan diaudit. Maksimal Rp 10 juta. Kalau diatas akan kita tolak," terangnya. **bari

BERITA TERKAIT

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal terkait…

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Pemkot Palembang Pertahankan Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat

Pemkot Palembang Pertahankan Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan berupaya mempertahankan tingkat konsumsi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…