Penggunaan Dana Hibah Masyarakat Perlu Dikonsultasikan - Terkait Rencana Bangun Gedung KPK

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan untuk menggunakan dana hibah dari masyarakat. Pasalnya belakangan ini banyak dukungan dana dari masyarakat yang mengalir ke KPK untuk membuat gedung baru.

Menteri Keuangan Agus Martowardjo mengungkapkan KPK perlu berinteraksi dengan Kemenkeu terlebih dahulu untuk menggunakan dana hibah masyarakat. "Nantinya KPK harus menindaklanjuti dana hibah tersebut dalam bentuk berinteraksi dengan Kemenkeu atau bisa lebih berhubungan dengan Dirjen Perbendaharaan," ujar Agus saat ditemui seusai Rapat Paripurna yang membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2011 di Gedung DPR Jakarta, Selasa (3/7).

Agus menjelaskan untuk melaporkan dana hibah yang diterima oleh KPK tentunya harus melewati prosedur-prosedur yang ada. Tak hanya itu, lanjut Agus, ketika dana sudah disetujui maka perlu ada perhatian juga. "Seperti contoh bagaimana memperoleh tanahnya, mendesain gedungnya dan semoga nanti proses tersebut bisa menjadi jelas," tukasnya.

Sebelumnya, Kemenkeu telah menganggarkan dalam APBN sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan gedung KPK. Namun karena masih dibintangi maka anggaran tersebut tak bisa cair tanpa ada persetujuan dari DPR. Di sisi lain, KPK meminta persetujuan anggaran kepada DPR Komisi III untuk bisa mempunyai gedung baru mengingat gedung yang saat ini dihuni oleh hampir 730 pegawai KPK sudah over kapasitas. Namun, DPR masih mempunyai beberapa ganjalan sehingga dana tersebut masih dibintangi oleh Komisi III.

Namun demikian, beberapa elemen masyarakat bergotong royong mengumpulkan pundi-pundi untuk bisa membantu KPK untuk mempunyai gedung yang lebih layak dari sebelumnya. Gerakan-gerakan terus berdatangan diberbagai pelosok penjuru Indonesia. Tak hanya berbentuk uang, tapi berbentuk langsung bahan bangunan juga disalurkan. Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) bersiap menyumbangin KPK dengan batu bata sebanyak 1 juta batu bata.

Selain itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan telah menyiapkan rekening khusus untuk menampung dana dari masyarakat. Menurut Danang, pihaknya akan melakukan audit berkala terkait sumbangan yang masuk. Jumlah sumbangan pun akan dibatasi. "Kami akan meneliti siapa dan diaudit. Maksimal Rp 10 juta. Kalau diatas akan kita tolak," terangnya. **bari

BERITA TERKAIT

LPKR Bidik Dana Rights Issue Rp 600 Miliar

Butuh modal untuk mendanai ekspansi bisnis di 2018, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berencana menerbitkan saham baru (rights issue) pada…

Island Concept Bidik Dana Rp 50 Miliar - Gelar Rights Issue

NERACA Jakarta – Perkuat modal guna mendanai ekspansi bisnis di tahun depan, PT Island Concept Indonesia Tbk (ICON) berencana melakukan…

Ini yang Perlu Anda tahu Sebelum Beli Tiket Murah

Berburu tiket murah sebelum bepergian memang menarik demi menghemat biaya perjalanan, tapi bagaimana agar semua bejalan lancar dan menyenangkan. Perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Dorong Pemda Manfaatkan Skema KPBU

  NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Pasar Tekstil Tanah Abang Melesu

  NERACA   Jakarta - Penjualan tekstil di Pasar Tanah Abang masih lesu, sehingga beberapa pedagang pakaian jadi pun terpaksa…