Penggunaan Dana Hibah Masyarakat Perlu Dikonsultasikan - Terkait Rencana Bangun Gedung KPK

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan untuk menggunakan dana hibah dari masyarakat. Pasalnya belakangan ini banyak dukungan dana dari masyarakat yang mengalir ke KPK untuk membuat gedung baru.

Menteri Keuangan Agus Martowardjo mengungkapkan KPK perlu berinteraksi dengan Kemenkeu terlebih dahulu untuk menggunakan dana hibah masyarakat. "Nantinya KPK harus menindaklanjuti dana hibah tersebut dalam bentuk berinteraksi dengan Kemenkeu atau bisa lebih berhubungan dengan Dirjen Perbendaharaan," ujar Agus saat ditemui seusai Rapat Paripurna yang membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2011 di Gedung DPR Jakarta, Selasa (3/7).

Agus menjelaskan untuk melaporkan dana hibah yang diterima oleh KPK tentunya harus melewati prosedur-prosedur yang ada. Tak hanya itu, lanjut Agus, ketika dana sudah disetujui maka perlu ada perhatian juga. "Seperti contoh bagaimana memperoleh tanahnya, mendesain gedungnya dan semoga nanti proses tersebut bisa menjadi jelas," tukasnya.

Sebelumnya, Kemenkeu telah menganggarkan dalam APBN sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan gedung KPK. Namun karena masih dibintangi maka anggaran tersebut tak bisa cair tanpa ada persetujuan dari DPR. Di sisi lain, KPK meminta persetujuan anggaran kepada DPR Komisi III untuk bisa mempunyai gedung baru mengingat gedung yang saat ini dihuni oleh hampir 730 pegawai KPK sudah over kapasitas. Namun, DPR masih mempunyai beberapa ganjalan sehingga dana tersebut masih dibintangi oleh Komisi III.

Namun demikian, beberapa elemen masyarakat bergotong royong mengumpulkan pundi-pundi untuk bisa membantu KPK untuk mempunyai gedung yang lebih layak dari sebelumnya. Gerakan-gerakan terus berdatangan diberbagai pelosok penjuru Indonesia. Tak hanya berbentuk uang, tapi berbentuk langsung bahan bangunan juga disalurkan. Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) bersiap menyumbangin KPK dengan batu bata sebanyak 1 juta batu bata.

Selain itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan telah menyiapkan rekening khusus untuk menampung dana dari masyarakat. Menurut Danang, pihaknya akan melakukan audit berkala terkait sumbangan yang masuk. Jumlah sumbangan pun akan dibatasi. "Kami akan meneliti siapa dan diaudit. Maksimal Rp 10 juta. Kalau diatas akan kita tolak," terangnya. **bari

BERITA TERKAIT

Karyawan Telkomsel Bangun Jembatan Berdaya - Permudah Akses Masyarakat di Pelosok Garut

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi, Telkomsel bersinergi bersamaan salah satu komunitas keagamaan karyawan, Majelis Taklim Telkomsel (MTT)…

Pemkot Sukabumi Bangun 34 Kios Wisata Kuliner - Dapat Dana CSR dari BJB

Pemkot Sukabumi Bangun 34 Kios Wisata Kuliner Dapat Dana CSR dari BJB NERACA Sukabumi - PT. Bank Jabar Banten (BJB)…

Momok PKI Membodohi Masyarakat

NERACA Jakarta - Pada 2018 Indonesia akan memasuki tahun politik dalam rangka memilih kepala daerah untuk lima tahun ke depan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…