Sistem Mirroring Langkah Transisi Menuju OJK

NERACA

Jakarta--- Bank Indonesia (BI) akan menggunakan sistem mirroring untuk masa transisi Sumber Daya Manusia (SDM) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Mirroring akan digunakan sebagai struktur organisasi OJK," ujar Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPBI), Agus Santoso di Jakarta, Selasa (3/7)

Lebih jauh kata Agus, mirroring ini dibuat bidang yang diperlukan di OJK yang akan dipindahkan ke OJK. Tapi sebelumnya, mereka akan bekerja di BI terlebih dahulu. Adapun selama masa transisi yang akan dilakukan selama dua tahun, sistem mirroring inilah yang akan dilakukan. "Selama dua tahun akan dilakukan penugasan untuk mirroring organisasi OJK, pada 1 Januari 2014 mulai dipindahkan ke OJK," tambahnya

Menurut Agus, untuk voluntery base akan dilakukan pada 2017 yang akan memberi opsi kepegawaian. Pegawai OJK bisa memilih untuk menetap di OJK apa kembali lagi di BI.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nurhaida mengungkapkan posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan ditentukan setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya, hingga saat ini masih dalam proses. "Belum. Nanti itu ditetapkan dalam rapat DK. Rapat akan dilakukan setelah ada penentapan atau pelantikan," ungkapnya.

Nurhaida melanjutkan, persiapan infrastruktur dan sistem kerjanya pun hingga saat ini masih dipersiapkan lebih lanjut. "Kita siapkan sekarang. Berdasarkan UU kan harus dipersiapkan oleh Kemenkeu dan BI. Setelah itu disiapkan. Itu kan berbentuk usulan kemudian diserahkan ke DK. Nanti DK melihat kembali dibantu tim transisi kemudian menetapkan. Itu organisasinya, infrastrukturnya seperti apa, SDM seperti apa. Itu ditetapkan oleh DK," paparnya.

Dikatakan Nurhaida, pelantikan DK OJK tersebut akan dilakukan paling lambat 20 Juli 2012 atau 21 Juli 2012. "Berdasarkan ketentuan UU paling lambat 20-21 Juli. Kan pada saat diserahkan ada tanggalnya yakni 21 Juli," imbuhnya

Terkait nasib karyawan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nurhaida mengungkapkan pegawai Bapepam-LK yang tidak masuk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Yang jelas kalau tidak ke OJK akan tetap jadi PNS. Di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," terangnya

Dia mengungkapkan masih belum mengetahui akan posisi para pegawai Bapepam-LK yang tidak masuk ke dalam OJK. Menurutnya, penempatan PNS tersebut sepenuhnya berada di tangan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenkeu. "Nanti dipikirkan aturan lain. Itu kewenangan sekjen," pungkasnya. **

BERITA TERKAIT

BI dan Pemerintah Sepakati Lima Langkah Strategis - Menjaga Inflasi

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati lima langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi…

OJK Larang Jasa Keuangan Terlibat Bitcoin

      NERACA   Bali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan di Bali terlibat memanfaatkan dan…

Menteri LHK bersama Wali Kota Bandung - Gembira Bersama Kelola Sampah Menuju Hidup Bersih Dan Sehat

Menteri LHK bersama Wali Kota Bandung Gembira Bersama Kelola Sampah Menuju Hidup Bersih Dan Sehat NERACA Bandung - Dalam rangkaian…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Masyarakat Diingatkan Untuk Tak Gunakan Mata Uang Virtual

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi menggunakan mata…

KSSK Cermati Tantangan Pengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan

      NERACA   Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencermati sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem…

Risiko Kredit Bank Diklaim Menurun

      NERACA   Jakarta - Risiko kredit industri perbankan menunjukkan penurunan meskipun tidak signifikan di awal 2018, terindikasi…