Sistem Mirroring Langkah Transisi Menuju OJK

NERACA

Jakarta--- Bank Indonesia (BI) akan menggunakan sistem mirroring untuk masa transisi Sumber Daya Manusia (SDM) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Mirroring akan digunakan sebagai struktur organisasi OJK," ujar Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPBI), Agus Santoso di Jakarta, Selasa (3/7)

Lebih jauh kata Agus, mirroring ini dibuat bidang yang diperlukan di OJK yang akan dipindahkan ke OJK. Tapi sebelumnya, mereka akan bekerja di BI terlebih dahulu. Adapun selama masa transisi yang akan dilakukan selama dua tahun, sistem mirroring inilah yang akan dilakukan. "Selama dua tahun akan dilakukan penugasan untuk mirroring organisasi OJK, pada 1 Januari 2014 mulai dipindahkan ke OJK," tambahnya

Menurut Agus, untuk voluntery base akan dilakukan pada 2017 yang akan memberi opsi kepegawaian. Pegawai OJK bisa memilih untuk menetap di OJK apa kembali lagi di BI.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nurhaida mengungkapkan posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan ditentukan setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya, hingga saat ini masih dalam proses. "Belum. Nanti itu ditetapkan dalam rapat DK. Rapat akan dilakukan setelah ada penentapan atau pelantikan," ungkapnya.

Nurhaida melanjutkan, persiapan infrastruktur dan sistem kerjanya pun hingga saat ini masih dipersiapkan lebih lanjut. "Kita siapkan sekarang. Berdasarkan UU kan harus dipersiapkan oleh Kemenkeu dan BI. Setelah itu disiapkan. Itu kan berbentuk usulan kemudian diserahkan ke DK. Nanti DK melihat kembali dibantu tim transisi kemudian menetapkan. Itu organisasinya, infrastrukturnya seperti apa, SDM seperti apa. Itu ditetapkan oleh DK," paparnya.

Dikatakan Nurhaida, pelantikan DK OJK tersebut akan dilakukan paling lambat 20 Juli 2012 atau 21 Juli 2012. "Berdasarkan ketentuan UU paling lambat 20-21 Juli. Kan pada saat diserahkan ada tanggalnya yakni 21 Juli," imbuhnya

Terkait nasib karyawan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nurhaida mengungkapkan pegawai Bapepam-LK yang tidak masuk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Yang jelas kalau tidak ke OJK akan tetap jadi PNS. Di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," terangnya

Dia mengungkapkan masih belum mengetahui akan posisi para pegawai Bapepam-LK yang tidak masuk ke dalam OJK. Menurutnya, penempatan PNS tersebut sepenuhnya berada di tangan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenkeu. "Nanti dipikirkan aturan lain. Itu kewenangan sekjen," pungkasnya. **

BERITA TERKAIT

RI Mendorong Penguatan Sistem Perdagangan WTO

NERACA Jakarta – Indonesia mendorong penguatan sistem perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang disampaikan melalui Pertemuan Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic…

Pertimbangan Dewan Sukabumi Mengenai PPDB Pakai Sistem Zonasi

Pertimbangan Dewan Sukabumi Mengenai PPDB Pakai Sistem Zonasi NERACA Sukabumi - Adanya sistem baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)…

Investree Resmi Kantongi Izin OJK

    NERACA   Jakarta - PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai pionir marketplace lending di Indonesia resmi mengantongi Izin…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…

Genjot Kredit KKB, BCA Autoshow Digelar

    NERACA   Jakarta - Inisiatif PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan…

Lewat LinkAja, BNI Syariah Incar Fee Based Naik 52%

    NERACA   Jakarta - PT. BNI Syariah mengincar pendapatan berbasis komisi dapat meningkat hingga 52 persen menjadi Rp115…